Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bingung terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang meminta kepala daerah bekerjasama dengan ormas seperti Front Pembela Islam (FPI). Sebab dulu, seingat Ahok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah meminta Mendagri bubarkan FPI.

"Saya nggak ngerti Pak Gamawan Fauzi gitu lho. Dulu presiden minta bubarkan FPI, inget gak dulu, Pak SBY perintah ke menterinya, terus alasan Pak Gamawan FPI gak bisa dibubarkan karena nggak pernah punya izin, bukan ormas gitu kan. Terus tiba-tiba nyuruh kita kerja sama dengan ormas salah satunya FPI. Saya nggak ngerti beliaulah," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku bingung kerjasama apa yang harus dilakukan dengan ormas. Pasalnya, sesuai edaran Mendagri harus bekerjasama dengan ormas yang resmi.

"Kerja sama apa? Kita kan mesti kerja sama dengan ormas yang resmi, itu edaran Mendagri lho. Edaran Mendagri jelas mengatakan kita mesti kerja sama dengan semua yang resmi kan," jelasnya.

Lantas, ia mengatakan dulu Mendagri diperintahkan oleh presiden SBY untuk membubarkan FPI. Tetapi, karena tidak ada izin dan surat, jadi tidak dapat direalisasikan.

"Jadi saya nggak ngerti sekarang. Apa sudah ada surat? Kalau udah ada surat berarti gak ikut perintah Pak SBY dong," katanya.

Pemprov DKI, menurut Ahok, memiliki prinsip ormas yang anarkis akan dilawan. "Prinsip kami siapa pun yang anarkis kami lawan, nggak ada anarkis, kita tahu konstitusi," tegasnya.

merdeka


Basuki : FPI Bantu Kita Supaya Enggak Ada PSK, He-he-he...

JAKARTA, KOMPAS.com — Imbauan Mendagri Gamawan Fauzi agar kepala daerah menjalin kerja sama dengan ormas seperti FPI disambut baik Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, FPI selama ini membantu Pemprov DKI agar tidak ada lagi pekerja seks komersial.

"Baik-baik saja sama kita. Selama ini kan FPI membantu kita supaya enggak ada lagi PSK, he-he-he..," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Kendati demikian, Basuki enggan berkomentar banyak terkait imbauan Mendagri tersebut. Dia khawatir komentarnya bisa menimbulkan masalah baru seperti kasus Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli.

"Nanti katanya salah tafsir lagi. Berarti kamu tanya ke Pak Gubernur, karena saya wakil kepala daerah bukan kepala daerah. Benar dong? Ha-ha-ha," seloroh Basuki sambil tertawa.

Menteri Dalam Negeri mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik. "Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat.

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Tujuan utama pendirian ormas, kata dia, sebenarnya bersifat mulia. Akan tetapi, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.

kompas


bingung atau pura pura bingung



pencitraan ya? yang jelas mendukung ormas melangkahi aparat itu sudah salah



susah kalau dunia hanya dibagi panasbung dan panastak saja, bagaikan katak dibawah tempurung. padahal yang bukan panas apapun lebih banyak dibanding mereka berdua digabungkan