JAKARTA, KOMPAS.com — Imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar kepala daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI) langsung menuai kritik. Berbagai pihak mengkaitkan dengan rekam jejak FPI selama ini. Bagaimana tanggapan Gamawan?

"Ya, karena selama ini kita posisikan seperti itu. Kalau kita rangkul, kita ajak kerja sama, dia (FPI) kan aset bangsa juga. Kalau kesalahan ya salah. Tapi kan yang baiknya, ada juga. Waktu di Aceh (tsunami) misalnya dia datang membantu," kata Gamawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Gamawan mengatakan, pernyataannya terkait keterlibatan ormas dalam pembangunan dikembangkan sesuai bidang masing-masing. Ia mencontohkan, pemda dapat melibatkan FPI di bidang keagamaan. Menurutnya, FPI bisa diajak kerja sama ketika peringatan hari besar agama Islam.

"Ada prinsip di pemerintahan modern, pemerintah itu lebih banyak mengemudi dibanding mendayung. Jadi jangan ada, baik media, LSM, atau ormas yang tidak bekerja sama dengan pemerintah demi kepentingan bangsa. Itulah civil society. Selama ini kan seolah-olah ini pihak yang mengkritik dan ini yang dikritik. Kalau bersama-sama itu tidak ada lagi," kata dia.

Seperti diberitakan, imbauan Gamawan agar kepala daerah bekerja sama dengan FPI disampaikan ketika pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013 pagi tadi. Pernyataan itu langsung dikritik, bahkan dihujat.

Kritik ini misalnya disampaikan para pembaca Kompas.com. Mereka mengaitkan dengan berbagai tindakan anarkistis yang dilakukan para anggota FPI selama ini. Para pembaca juga kembali menyinggung desakan pembubaran FPI.

"Warga Indonesia tidak alergi terhadap ormas. Tapi warga Indonesia alergi sama ormas yang mengatasnamakan agama untuk melegalkan kekerasan. Indonesia negara hukum," tulis salah satu pembaca Kompas.com.

http://nasional.kompas.com/read/2013...campaign=Kknwp