Jakarta selalu identik dengan masalah kemacetan lalu lintas. “Bukan Jakarta namanya, kalau tidak macet”, akhirnya Jakarta menjadi gudang permasalahan kemacetan lalu lintas di jalan raya. Tingginya angka perjalanan di Jakarta membuat ruas-ruas jalan tertentu mendapat beban yang terlampau berat, bahkan di atas normal. Penelitian di 34 titik jalan arteri di Jakarta yang dilakukan Departemen Perhubungan RI pada tahun 2000 menunjukkan ada 32 titik (94%) ruas jalan arteri di Jakarta yang melebihi kapasitas. Artinya, tak ada jalan arteri di Jakarta yang bebas dari macet. Dampak dari kemacetan ini tidak hanya kerugian waktu, tetapi juga masalah polusi, dan pemborosan BBM.

Hingga akhir tahun 2006, jumlah kendaraan yang terdaftar di Jakarta mencapai 7.015.000 unit. Yang mengeherankan, 98 persen diantaranya adalah kendaraan milik pribadi. dan 2% kendaraan umum. Padahal jumlah orang yang diangkut 2% kendaraan umum lebih banyak dari pada jumlah orang yang diangkut oleh 98% kendaraan pribadi. Dari total 17 juta orang yang melakukan perjalanan setiap hari, kendaraan pribadi hanya mengangkut sekitar 49,7% penumpang. Sedangkan 2% kendaraan umum harus mengangkut sekitar 50,3% penumpang.

Sekadar perbandingan, bus memiliki kapasitas angkut 70 orang dengan hanya memerlukan ruang sebesar dua kendaraan. Sedangkan kendaraan pribadi hanya mempunyai kapasitas angkut empat orang. Padahal, dari survei yang pernah dilakukan diperoleh data kapasitas angkut kendaraan pribadi rata-rata hanya 1,3 orang, kecuali di daerah 3 in 1 yang mencapai tiga orang.



Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan membuat Bus Way, Flyover, Underpass, dan peraturan three in one tidak memecahkan masalah. Juga penambahan ruas jalan yang hanya satu persen pertahun tidak dapat mengimbangi pertumbuhan kendaraan yang mencapai 11 persen. Selain itu penambahan ruas jalan hanya dapat menanggulangi kemacetan sesaat karena dengan penambahan ruas jalan pasti akan memancing peningkatan jumlah kendaraan karena diikuti pembangunan perumahan baru juga.

PERTAMA adalah pengaturan kembali tarif parkir.



Pada tahun 1977, dimana Jakarta belum mengalami problem kemacetan seperti sekarang, tarif parkir kendaraan pribadi adalah 100 rupiah per jam padahal pada saat itu harga satu kilo beras adalah Rp 15 jadi tarif parkir saat itu sama dengan tarif 7 kilo beras. Pada saat ini harga sekilo beras adalah Rp 4.000 hingga Rp 5.000, maka tarif parkir kendaraan yang sesuai adalah Rp. 28.000,- per jam. Jika tarif parkir ditetapkan mahal maka para pemilik kendaraan akan berfikir dua kali untuk menggunakan kendaraan pribadi pada saat dapat digantikan dengan kendaraan umum, penggunaan kendaraan pribadi akan lebih dititik beratkan pada saat kegunaan secara masal bersama keluarga atau untuk berlibur. Tarif parkir mahal juga diterapkan oleh negara seperti Singapura, Jepang, Amerika Serikat, sebagian besar negara Eropa.

KEDUA adalah pembatasan usia kendaraan.



misal kendaraan yang berhak beredar di Jakarta adalah kendaraan yang berusia maksimal 5 tahun kendaraan pribadi dan 10 tahun untuk kendaraan umum jika melebihi usia maka kendaraan tersebut harus diremajakan, dikeluarkan dari Jakarta (tidak boleh diperpanjang STNKnya) atau dihancurkan...

KETIGA adalah pembatasan kepemilikan kendaraan.



Dengan membatasi kepemilikan kendaraan setiap satu rumah maksimal hanya satu kendaraan, jika ingin menambah jumlah kendaraan pribadi harus
mengajukan permohonan dengan melampirkan data jumlah keluarga. Selain itu juga mensyaratkan setiap pemilik kendaraan pribadi harus menyediakan ruang GARASI YANG MEMADAI dan kendaraan pribadi tidak boleh diparkir/disimpan ditempat umum.

KEEMPAT adalah perbanyak rumah susun dan apartemen murah di jakarta.



Bikin dua juta apartemen agar penduduk jakarta tidak perlu tinggal jauh2 di Depok, Tangerang, Bekasi, jika Pemukiman berada tidak jauh dari tempat kerja diharapkan para pekerja tidak perlu menggunakan tranportasi massal yang masif dan berjarak jauh. Perjalanan ke tmpt kerja dapat dilakukan dengan berjalan kaki, naik sepeda atau public transport yang berjarak pendek.

Rumah susun sekarang sudah digalakkan, sayang lokasinya tidak dekat stasiun atau terminal, padahal kalau mau kerjasama dengan KAI dan Bodetabek, rumah susun bisa ditaruh dekat stasiun Bojong gede, citayam, cisauk, cikarang, lemah abang dsb. Pembeliannya pun diatur dengan batas pendapatan/gaji maksimal, sehingga tidak direbut oleh makelar-makelar.

KELIMA Perbanyak kantong parkir di stasiun dan terminal.



Saat ini justru pendatanglah paling banyak memasuki jakarta untuk bekerja. seharusnya dibuat kantong parkir di pinggiran kota sehingga pendatang
memarkirkan kendaraanya lalu berganti dengan busway, MRT, atau Monorel ke kota.

Ini yang paling sulit:

KEENAM Pemerintah dan harus tegas bikin aturan.



Memang untuk mengatur Bangsa Asia ini harus sedikit keras dan KEJAM tapi Jelas dan transparan demi kebaikan bersama jika tidak MAKA semuanya pengen seenaknya sendiri.

Kita ambil contoh di Singapore: meludah sembarangan tempat didenda, $250, merokok tidak pada tempatnya $450, buang permen karet sembarangan Kerja sosial seminggu, Mau punya mobil tunggu antrian karena jumlah mobil baru akan ditambah jika ada mobil yang telah batas umurnya dan tidak diperpanjang atau menunggu antrian yang permbahannya tidak lebih 5% pertahun

Dulu LEE KUAN YEW dikatakan otoriter dan banyak aturan tapi setelah 30 tahun terbukti Singapore menjadi negara terpandang di dunia, kita juga bisa jika Penguasa Memahami Sifat dan Budaya rakyatnya dan dapat memerintah dengan baik.