JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya anggaran yang telah dicoret dan muncul kembali setelah pengesahan oleh DPRD DKI membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gusar. Hal ini disampaikan Basuki saat memberikan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

"Saya kecolongan terus terang soal anggaran 2013. Sudah saya coret, ternyata ada lagi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Ia tak menjelaskan secara detail anggaran-anggaran mana saja yang tiba-tiba muncul kembali tersebut. Menurut Basuki, di APBD DKI 2013, banyak pos anggaran yang tidak perlu. Dinas yang paling ia sorot adalah pos anggaran di Dinas Pekerjaan Umum DKI.

Tak sedikit anggaran yang muncul kembali. Misalnya, saat Basuki meminta Dinas PU DKI untuk mengganti pompa setiap empat tahun. Setelah disahkan, ternyata diganti menjadi tiap dua tahun.

Permasalahan itu, kata dia, berarti ada permainan di bawah hingga ke atas. Dengan adanya permainan itu, Basuki justru menyukai permainan dan perlawanan tersebut. Apabila tidak ada perlawanan, justru membuat Basuki tidak memiliki semangat hidup.

"Saya paling suka kalau ada yang mau main-main seperti ini, saya juga akan ajak ribut. Karena saya masuk ke politik untuk ribut sebetulnya. Mungkin anda tidak suka sama saya, saya memang tidak mengharapkan disukai orang," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Apabila masih ada pejabat maupun pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang tidak mau mengikuti ritme kerja Jokowi-Basuki beserta masih "bermain" dengan anggaran, tak menutup kemungkinan Basuki akan mengejar seluruh pajak para PNS itu. Ia menantang seluruh pejabat DKI untuk mau memeriksa harta.

Apabila tidak mau memeriksakan harta kekayaan, maka Basuki mengimbau untuk tidak lagi mengajak bicara dengannya. "Kalau anda masih demen hidup, tidak usah ngomong sama saya. Kalau kita tidak marah, kita mati sia-sia. Kita ini hanya penjajah atas bangsa sendiri," tegas Basuki.

Ia juga menegaskan kepada para SKPD untuk mengantisipasi kontraktor yang mensubkontrakkan proyek ke kontraktor lainnya. Dalam hal ini, Basuki sudah mendiskusikan hal itu dengan Jokowi. Dari hasil diskusi tersebut, dia akan menambah satu pasal dalam kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan kontraktor pemenang lelang. Pasal yang ditambahkan akan mengatur, apabila di lapangan ditemukan ada spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang telah ditentukan, maka pekerjaan akan dihentikan dengan segera.

Tidak hanya itu, kontraktor tidak akan menerima ganti rugi dari pembangunan fisik yang telah dikerjakannya. Serta bangunan yang sudah dikerjakan itu akan disita menjadi aset milik Pemprov DKI.