Bela Atut, Miing: Tak Ada yang Salah dengan Politik Dinasti!

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Tertangkapnya adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chairi Wardana menggoyang bangunan politik dinasti yang dibangun Atut di Provinsi Banten. Namun, penilaian kritik politik dinasti ditanggapi berbeda oleh politisi PDIP Dedi Gumelar.

“Tidak ada yang salah dengan dinasti Atut, undang-undang membuka ruang bagi siapa saja untuk dipilih dan memilih. Lagi pula rakyat memilih mereka,” kata politisi PDIP Dedi Gumelar dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (17/10/2013).

Namun, anggota DPR asal Banten itu menyatakan prihatin dengan kondisi masyarakat Banten yang jauh tertinggal dengan masyarakat di daerah lain. Dia menyadari dinasti yang terbentuk di Banten tidak menjadi masalah asalkan rakyat bisa sejahtera. Walaupun pada praktiknya, mimpi itu jauh panggang dari api.

“Saya kerap turun ke pelosok Banten, di sana kemiskinan sungguh luar biasa,” ujarnya memberi penilaian terbalik atas politik dinasti.

Politisi yang akrab disapa Miing itu juga menilai bahwa dalam melihat peta politik di Banten, jangan hanya termangu pada dinasti yang terbangun, tapi harus juga memperhatikan sukses tidaknya kepemimpinan dinasti Atut tersebut.

“Sebaiknya kita cek fakta di lapangan, bagaimana kesejahteraan masyarakat Banten. Apa pendapat mereka tentang kepemimpinan Atut beserta keluarganya. Itu yang mesti kita kritisi, jangan terus-menerus menyerang dinastinya sebab itu dibolehkan oleh Undang-undang” ucap anggota komisi X itu.

Miing mendorong agar BPK jangan hanya memberikan laporan soal penggunaan APBN dan APBD, termasuk anggaran APBD Banten, tapi pro aktif melaporkan kepada aparat penegak hukum jika disinyalir ada kejanggalan.

“Kalau diketahui ada dugaan penyimpangan, BPK harusnya lapor KPK. Jangan sampai anggaran untuk rakyat malah berubah menjadi mobil mewah dan hotel” kata Miing.