Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia, kini mempunyai pekerjaan baru. Saat pembukaan CEO Summit APEC 2013, di Nusa Dua, Bali, Minggu (6/10) dia menyebut dirinya Chief Salesperson Indonesia Inc. 

Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, apapun alasanya termasuk untuk mengundang investor menyebutkan demikian tidak pantas. Indonesia adalah milik rakyat, bukan milik SBY. 

Indonesia merupakan Negara sedang berkembang yang mempunyai sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang besar. Ini merupakan modal untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui system pendidikan nasional agar Indonesia mempu mengelola SDA yang ada harus menjadi agenda pemerintah. Pemerintahan SBY dan pemerintahan yang akan dating harus berfikir dan bertindak secara sungguh-sungguh mencukupi kebutuhan nasional dengan meningkatkan produksi nasional bukan menjual Indonesia.

Dalam pertemuan APEC di Bali, 1.200 CEO se Asia Pasifik hadir. Pemerintah mengusulkan 20 gagasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pasific Economic Coorporation (APEC) tahun ini termasuk liberalisasi pendidikan. 

Pertemuan APEC pada 20-21 April 2013 di Surabaya, pendidikan menjadi salah satu pembahasan. Dalam skema liberalisasi, Perguruan Tinggi Asing bisa membuka cabang di Indonesia. Menurutnya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Menciptakan kurikulum yang berdasarkan keadaan nyata da kebutuhan rakyat harus segera dilakukan oleh pemerintah. Institusi pendidikan Asing, membuka cabang di Indonesia tujuannya adalah komersil. Disisi lain kurikulum yang diciptakan hanya untuk kebutuhan pasar dan bagian dari skema penjajahan gaya baru.