Politik dinasti yang berkembang dalam sistem demokrasi kita telah mengakar begitu dalam. Maraknya praktik korupsi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh berlakunya politik dinasti tersebut. Pertanyaannya, apakah ada kemauan dari kita sebagai bangsa untuk mengakhiri politik dinasti ini?

Sulit kita berharap ada perubahan besar dari politik yang berjalan di negeri kita ini, sepanjang sistem feodal masih mengakar seperti sekarang ini. Selalu jawabannya ditarik kepada persoalan hak asasi manusia dan semua itu merupakan kehendak rakyat.

Kita lihat saja gugatan terhadap politik dinasti yang terjadi di Provinsi Banten. Dua jawaban itu dipakai sebagai pembenaran atas dominasi keluarga besar Gubernur Ratu Atut dalam menguasai jabatan politik di provinsi itu.

Yang menarik pembenaran bukan hanya datang dari klan keluarga. Klan politik dan klan masyarakat ikut memberi pembenaran. Semua itu didasarkan karena manfaat pribadi yang dirasakan oleh mereka.

Kelompok kepentingan itu tidak pernah peduli terhadap pembangunan demokrasi dan juga politik yang kemudian terjadi di negeri ini. Bagi mereka kemanfaatan posisi dan juga ekonomi lebih penting daripada kemanfaatan bagi pembangunan politik yang lebih sehat di negeri ini.

Padahal di negara yang lebih mapan demokrasinya, hak asasi tidak bisa dilepaskan dari masalah etika. Jadi jabatan publik yang dibagi-bagi atas hubungan keluarga bukan dilihat dari pendekatan boleh atau tidak boleh, tetapi pantas atau tidak pantas.

Lihatlah apa yang terjadi di Amerika Serikat misalnya. Tidak pernah jabatan publik berganti langsung dari suami ke istri atau dari kakak ke adik. George Walter Bush memang mengikuti jejak ayahnya George Bush untuk menjadi Presiden AS. Tetapi itu terjadi delapan tahun setelah ayahnya tidak lagi terpilih sebagai Presiden.

Hillary Clinton tidak otomatis memutuskan maju sebagai calon Presiden AS setelah suami Bill Clinton dua kali menduduki jabatan itu. Baru setelah Al Gore dan John Kerry gagal menjadi Presiden dari Partai Demokrat, ia maju untuk mencoba mencalonkan diri sebagai calon presiden dari partainya.

Mengapa politik dinasti dicoba dijauhkan dari sistem demokrasi? Maksudnya untuk mencegah terjadinya penguasaan politik pada satu kelompok saja. Penguasaan politik yang berlebihan pada satu kelompok sangat membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

Pada kita keinginan untuk mengikis politik dinasti lebih sulit karena kuatnya sistem feodalisme. Terutama pada masyarakat Jawa, feodalisme sudah mengakar dan berjalan turun menurun. Sistem kerajaan yang berlangsung ratusan tahun mewarnai kehidupan masyarakat.

Ciri dari sistem feodal adalah kebiasaan kita untuk memberi perlakuan yang berlebihan kepada pemegang kekuasaan. Mereka dianggap sebagai pribadi yang harus disembah-sembah dan tidak ada celanya. Bahkan itu bukan hanya berlaku pada pemegang kekuasaan saja, tetapi juga kepada seluruh keluarga besarnya.

Akibatnya, para pemegang kekuasaan pun terlena kekuasaan yang dimilikinya. Ia menganggap kekuasaan sebagai hak istimewa. Ia pun tidak merasa bersalah ketika memberikan keistimewaan kepada sanak keluarganya, karena menganggap dirinya seperti raja.

Sekarang ini kita nyaris kehilangan panutan dari pemimpin yang mau menanggalkan sikap feodal itu. Tidak ada satu pun pemimpin politik yang ada sekarang ini mau menjauhkan keluarga dari kekuasaan politik yang dipegangnya.

Ketika semua melakukan itu, maka tidak usah heran apabila tidak pernah ada koreksi yang dilakukan. Setiap kritik yang disampaikan satu pemimpin politik ke pemimpin politik lainnya, akan kembali lagi ke diri mereka sendiri.

Padahal penumpukan kekuasaan yang berlebihan akan memunculkan kemuakan. Apalagi ketika pemimpin itu tidak sadar diri dan menjadikan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.

Reformasi yang kita lakukan 15 tahun lalu sebenarnya dilakukan untuk mengoreksi kesalahan itu. Kita bahkan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menghapus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata kita lupa akan pengalaman pahit itu dan sekarang kita mulai lagi memupuk politik dinasti itu.

Kalau kita tidak kunjung sadar akan kenyataan ini, maka kita tinggal tunggu waktu saja akan terjadinya koreksi lagi. Ketika rakyat sudah muak dengan perilaku elite politik dalam memupuk kekuasaan dan kekayaan, maka mereka akan melengserkan kelompok-kelompok kepentingan yang menikmati politik dinasti sekarang ini.