Beritabali.com, Denpasar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya berdasarkan data diketahui jika penggunaan kondom di Bali naik hingga 50 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengguna kondom tersebut, kata Suarjaya biasanya dilakukan oleh para perilaku seks bebas dan hanya sedikit pengguna kondom yang dilakukan pasangan suami istri yang sah. Hal itu menurutnya bahwa perilaku seks di luar nikah atau seks bebas semakin marak di Bali.

"Di sisi lain, meningkatnya penggunaan kondom di Bali tersebut juga bisa dikatakan meningkat pula kesadaran masyarakat untuk menggunakan kondom. Dampaknya sangat positif karena bisa berdampaknya menurunnya kasus berbagai penyakit menular seksual termasuk HIV Aids yang sangat mematikan," ujar Suarjaya di Denpasar, Senin
(16/9/2013).

Menurut Suarjaya, Pemprov Bali selama ini tidak memiliki anggaran khusus untuk kondom dan anggaran itu biasanya berasal dari APBN, Global Fun. Ia berharap ke depannya, akses terhadap kondom lebih mudah dan murah tetapi tetap berkualitas. "Ini bukan berarti kita ingin melegalkan seks bebas atau mendukung prostitusi tetapi hanya semata-mata meminimalisir penularan penyakit terutama penyakit seksual yang sangat berhubungan erat dengan perilaku seks bebas," paparnya.

Suarjaya menegaskan jika pendidikan karakter bagi generasi muda di Bali masih dinilai masih minim. Menurutnya, tanggungjawab pendidikan karakter atau perliaku merupakan tanggung jawab moral dari orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. "Inilah yang disebut dengan pendidikan pada level hulu. Dan di Bali, pendidikan di tingkat hulu masih dinilai gagal karena banyaknya perilaku penyimpangan yang terjadi pada generasi muda Bali," tegasnya.

Gagalnya pendidikan karakter di tingkat hulu, sambung Suarjaya menjadi salah satu penyebab meningkatnya penggunaan kondom di Bali. Untuk itu, ia mengaku sangat
mendukung upaya Ketua KPAI Bali I Ketut Sudikerta yang juga adalah Wakil Gubernur Bali saat ini yang sudah secara terbuka meminta kepada pihak KPAI Bali dan KPAI kabupaten dan kota di Bali untuk lebih konsen terhadap kasus penularan HIV Aids.

Wagub Sudikerta, tutur Suarjaya telah meminta agar dibuatkan rancangan khusus dengan alokasi anggaran yang khusus pula. Alokasi anggaran khusus tersebut akan dimasukan dalam rancangan anggaran di tahun 2014 yang nilainya mencapai Rp 6 miliar.

"Sebelumnya memang tidak ada anggaran khusus untuk pemberantasan HIV Aids. Anggaran itu diberikan melalui Dinas Kesehatan yang jumlahnya sangat minim dan Dinas Kesehatan hanya memperoleh Rp 500 juta. Sementara, KPAI Bali hanya mendapatkan jatah Rp 500 juta. Ini merupakan komitmen Wagub Sudikerta untuk pemberantasan HIV Aids, untuk meminimalisir penyebaran HIV Aids di Bali," pungkasnya. (dws)