Skalanews - Partai Golongan Karya (Golkar) tak akan menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa salah satu kadernya, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, terkait kasus dugaan suap di sengketa Pemilu Kepala Daerah Lebak, Banten.

Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, mengatakan partainya akan menghormati proses hukum dan tidak akan menghambat KPK. "Silahkan saja," ujarnya, di DPR, Jakarta, Selasa (8/10).

Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi untuk memberantas korupsi, kata dia, KPK tidak boleh dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya.

Saat ditanya apakah Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum terhadap Atut, Hajriyanto mengatakan, bantuan hanya akan diberikan apabila diminta oleh yang bersangkutan. "Kita tidak akan siapkan pembela dan bantuan hukum, kecuali yang bersangkutan memintanya."

Di kesempatan itu Hajriyanto juga mengatakan kalau pencekalan terhadap Atut tidak akan mempengaruhi elektabilitas Golkar. Karena status Atut hingga saat ini baru dicekal saja. "Statusnya belum ada. Hanya baru dicekal dan belum tersangka."

Namun dia mengaku, ramainya pemberitaan di media massa terkait kasus Atut itulah yang justru akan sedikit mempengaruhi elektabilitas Golkar. Karena masyarakat lebih sensitif terhadap kasus-kasus korupsi. "Pengaruhnya ada dan sedikit mengganggu."

KPK diketahui akan memanggil Atut untuk dijadikan sebagai saksi atas dugaan suap sengketa Pemilu Kepala Daerah Lebak, Banten, yang melibatkan adiknya, Tubagus Chairy Wardana sebagai tersangka. Kasus dugaan suap di Pemilukada Lebak mencuat setelah penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK beberapa waktu lalu terkait suap sengketa Pemilukada. (Dedirambe/ mvw)

http://skalanews.com/berita/detail/1...K-Periksa-Atut