Surabaya - Ditangkapnya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar terkait suap Pilkada Gunung Mas (Kalteng) dan Lebak (Banten) membuat sejumlah kalangan bertanya-tanya soal hasil sidang-sidang MK sebelumnya. Adakah kemungkinan sidang-sidang sebelum bermasalah? Berikut kata Mendagri Gamawan Fauzi.

"Saya berharap, jangan itu diungkit-ungkit lagi karena kita perlu kepastian hukum," kata Gamawan di sela acara Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XIII di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (8/10/2013).

Gamawan menjelaskan keputusan yang telah dibuat MK memiliki kepastian hukum. Semua pihak harus menghormati.

"Kalau keputusan yang sudah-sudah, kan kita perlu ada kepastian hukum. Yang sudah divonis oleh MK, yang sudah dilantik bupatinya, walikotanya, gubernurnya, kita hormati itu," tuturnya paparnya.

Namun untuk sengketa pilkada Lebak, Banten, Sumba Barat Daya, dan Gunung Mas, masih ditunggu hasilnya. Menurut Gamawan, ke depan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Tidak perlu flashback ke kepala daerah yang sudah dilantik.

"Kalau yang lama-lama itu, saya minta tidak dibongkar-bongkar lagi, tidak diusik-usik lagi," terang mantan Gubernur Sumatera Barat ini.