- Beranda
- Berita dan Politik
|Walikota Bodong PKS| Buntut Suap Ketua MK Akil Mochtar, Nur Mahmudi Kembali Digoyang
...
TS
cow.shake
|Walikota Bodong PKS| Buntut Suap Ketua MK Akil Mochtar, Nur Mahmudi Kembali Digoyang
Buntut Suap Akil, Nur Mahmudi Kembali Digoyang
Marieska Harya Virdhani - Okezone
Senin, 7 Oktober 2013 15:36 wib
Marieska Harya Virdhani - Okezone
Senin, 7 Oktober 2013 15:36 wib
DEPOK- Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mulai berbuntut panjang. Pasalnya, MK diminta untuk meninjau ulang keputusan terkait sengketa Pilkada yang telah diputuskan sebelumnya, lantaran keputusan-keputusan itu terindikasi suap.
Setelah sejumlah warga Lebak melakukan aksi unjuk rasa menuntut peninjauan kembali keputusan MK tentang Pilkada Lebak, kini giliran warga Depok yang kembali menggoyang isu sengketa Pilkada.
Untuk diketahui, dua periode pilkada Depok berturut - turut berakhir dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua Pemilukada tersebut terpilih Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Isu sengketa tersebut kini dimunculkan kembali pasca terungkapnya kasus dugaan suap yang menjerat Akil.
Hari ini sebanyak 20 orang dari Depok berangkat dari Jalan Arief Rahman Hakim, Pancoran Mas, Depok menuju MK. "Betul telah berangkat 20 Orang massa elemen dari Komando Rakyat Semesta (KORSA) pimpinan Akbar Husein yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta," ujar Kabagops Polresta Depok Kompol Suratno, Senin (07/10/2013).
Tuntutan mereka yakni hukum mati Akil Mochtar, serta usut kembali sampai tuntas semua proses persidangan sengketa Pemilukada se- Indonesia yang terindikasi suap di MK.
Termasuk menggoyang Nur Mahmudi Ismail yang memenangkan dua kali sengketa Pemilukada Depok tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya bahkan massa sempat mendesak agar Mendagri mengabulkan Pemilukada ulang di Depok. "Kendaraan yang digunakan satu unit mobil angkot dan dan satu 5 unit sepeda motor," tutup Suratno.
Code:
http://jakarta.okezone.com/read/2013/10/07/501/877808/buntut-suap-akil-nur-mahmudi-kembali-digoyang
Quote:
Original Posted By cow.shake►
VIVAnews - Kisruh Pilkada Depok terkait kepemimpinan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan wakilnya, Idris Abdul Somad masih berlanjut. Massa yang tergabung dari berbagai aliansi dan partai politik di Depok hari ini mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara.
Mereka mendesak Kemendagri menindaklanjuti sengketa Pilkada yang dinilainya cacat hukum dan mengeluarkan surat pemberhentian untuk Nur Mahmudi dan wakilnya.
"Mendagri juga harus menunjuk pengganti sementara (Plt) Wali Kota Depok-Wakil Wali Kota Depok, yang kami nilai saat ini cacat hukum," kata Ketua Harian DPD II Partai Golkar Depok, Poltak Hutagaol, Senin, 2 September 2013.
Jika tidak ada tindaklanjut dari Kemendagri, demonstran ancam menggelar aksi lebih besar dengan mengajak berbagai ormas.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok akhirnya mengeluarkan surat pencabutan Surat Keputusan (SK) yang menegaskan bahwa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini ilegal, pada 21 Juni 2013 lalu.
Surat pencabutan itu tertuang dalam SK No 24/kpts/R/KPU Kota-011.329181/2010 tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2011-2016.
"Surat keputusan itu dikeluarkan untuk memenuhi permintaan DPRD Depok dan salah satu pasangan calon yang pada saat itu menggugat," kata Ketua KPUD Depok, Raden Salamun.
Sebelumnya DPRD Depok juga mengeluarkan surat pada 26 November 2012 yang ditujukan kepada KPU Kota Depok untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 14 K/TUN/ 2012 tanggal 4 Juli 2012.
Putusan itu berisi pembatalan SK KPU Kota Depok tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilukada 2010.
KPU Kota Depok, lanjut Salamun, berupaya mempertahankan SK no 23 dan 24 namun kandas karena dianggap sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga pada tahun 2012 MA mengeluarkan putusan nomor 9 dan 10/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang pencabutan dua SK KPUD terkait pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2010.
"Jika DPRD menghendaki adanya Pilkada ulang, maka segera dilakukan. Kami akan lebih menjunjung tinggi keputusan Kemendagri daripada DPRD, karena wewenang pengangkatan dan pencopotan wali Kota ada di tangan menteri. Dan kami tidak akan melakukan pemilihan ulang, jika Kemendagri belum memberhentikan dulu Wali Kota."
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung terkait hasil Pemilihan Wali Kota Depok tidak bisa menonaktifkan Nur Mahmudi Ismail dari jabatannya. Meski MK telah memutuskan bahwa keputusan KPU Kota Depok terdahulu dibatalkan, namun menurut Gamawan, keadaan hukum saat ini sudah berubah.
"Apakah kita akan kembali ke dua tahun sebelumnya? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Keputusan MA ini sangat sulit kita eksekusi. Kecuali kalau belum pilkada. Pilkada sudah berlangsung, sudah selesai," ujar Gamawan.
Gamawan mengaku sudah mengkonsultasikan masalah ini kepada sejumlah pakar hukum, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie. Untuk itu, Gamawan mengatakan, Nur Mahmudi masih menjabat sebagai wali kota Depok. Sebab, dalam putusan MA itu tidak mengatur soal pemilihan ulang.
Nasib dah warga Depok dikibulin terus.
Desak Pencopotan Nur Mahmudi, Massa Depok Datangi Kemendagri
Ini terkait sengketa Pilkada Kota Depok. Lalu apa tanggapan Mendagri?
Senin, 2 September 2013, 17:28 Desy Afrianti, Zahrul Darmawan (Depok)
Ini terkait sengketa Pilkada Kota Depok. Lalu apa tanggapan Mendagri?
Senin, 2 September 2013, 17:28 Desy Afrianti, Zahrul Darmawan (Depok)
VIVAnews - Kisruh Pilkada Depok terkait kepemimpinan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan wakilnya, Idris Abdul Somad masih berlanjut. Massa yang tergabung dari berbagai aliansi dan partai politik di Depok hari ini mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara.
Mereka mendesak Kemendagri menindaklanjuti sengketa Pilkada yang dinilainya cacat hukum dan mengeluarkan surat pemberhentian untuk Nur Mahmudi dan wakilnya.
"Mendagri juga harus menunjuk pengganti sementara (Plt) Wali Kota Depok-Wakil Wali Kota Depok, yang kami nilai saat ini cacat hukum," kata Ketua Harian DPD II Partai Golkar Depok, Poltak Hutagaol, Senin, 2 September 2013.
Jika tidak ada tindaklanjut dari Kemendagri, demonstran ancam menggelar aksi lebih besar dengan mengajak berbagai ormas.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok akhirnya mengeluarkan surat pencabutan Surat Keputusan (SK) yang menegaskan bahwa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini ilegal, pada 21 Juni 2013 lalu.
Surat pencabutan itu tertuang dalam SK No 24/kpts/R/KPU Kota-011.329181/2010 tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2011-2016.
"Surat keputusan itu dikeluarkan untuk memenuhi permintaan DPRD Depok dan salah satu pasangan calon yang pada saat itu menggugat," kata Ketua KPUD Depok, Raden Salamun.
Sebelumnya DPRD Depok juga mengeluarkan surat pada 26 November 2012 yang ditujukan kepada KPU Kota Depok untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 14 K/TUN/ 2012 tanggal 4 Juli 2012.
Putusan itu berisi pembatalan SK KPU Kota Depok tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilukada 2010.
KPU Kota Depok, lanjut Salamun, berupaya mempertahankan SK no 23 dan 24 namun kandas karena dianggap sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga pada tahun 2012 MA mengeluarkan putusan nomor 9 dan 10/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang pencabutan dua SK KPUD terkait pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2010.
"Jika DPRD menghendaki adanya Pilkada ulang, maka segera dilakukan. Kami akan lebih menjunjung tinggi keputusan Kemendagri daripada DPRD, karena wewenang pengangkatan dan pencopotan wali Kota ada di tangan menteri. Dan kami tidak akan melakukan pemilihan ulang, jika Kemendagri belum memberhentikan dulu Wali Kota."
Tanggapan Mendagri
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung terkait hasil Pemilihan Wali Kota Depok tidak bisa menonaktifkan Nur Mahmudi Ismail dari jabatannya. Meski MK telah memutuskan bahwa keputusan KPU Kota Depok terdahulu dibatalkan, namun menurut Gamawan, keadaan hukum saat ini sudah berubah.
"Apakah kita akan kembali ke dua tahun sebelumnya? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Keputusan MA ini sangat sulit kita eksekusi. Kecuali kalau belum pilkada. Pilkada sudah berlangsung, sudah selesai," ujar Gamawan.
Gamawan mengaku sudah mengkonsultasikan masalah ini kepada sejumlah pakar hukum, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie. Untuk itu, Gamawan mengatakan, Nur Mahmudi masih menjabat sebagai wali kota Depok. Sebab, dalam putusan MA itu tidak mengatur soal pemilihan ulang.
Code:
http://metro.news.viva.co.id/news/read/440965-desak-pencopotan-nur-mahmudi--massa-depok-datangi-kemendagri
Nasib dah warga Depok dikibulin terus.Siap2 saja kena si tonggos.Diubah oleh cow.shake 08-10-2013 03:16
tien212700 memberi reputasi
1
2K
6
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672KThread•41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya