Ketua MK Akil Mochtar nonaktif keluar dari gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan setelah di ambil contoh rambut dan urine oleh Badan Narkoba Nasional, Minggu (6/10/2013). Pengambilan sempel setelah narkoba jenis ganja tiga linting dan 2 butir sabu-sabu padat yang ditemukan laci kerja Akil positif narkoba.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perusahaan yang dikendalikan kerabat dekatnya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan rekening perusahaan, yang diduga menjadi tempat Akil menyamarkan asal-usul perolehan dana tersebut, yang besarnya mencapai Rp 100 miliar.

KPK pun bakal menjerat Akil dengan tindak pidana pencucian uang, selain dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang telah disangkakan sebelumnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah bergerak cepat menelisik sejumlah rekening mencurigakan terkait dengan kasus suap dalam penanganan sengketa pemilihan umum kepala daerah di MK ini.

Informasi yang diperoleh Kompas menyatakan, penyidik KPK, saat ini, tengah menelusuri upaya penyamaran aliran dana. Pelacakan aset-aset dan harta kekayaan yang dikuasai orang dekat Akil tengah dilakukan. KPK telah mengetahui, ada sebuah perusahaan yang diduga menjadi tempat Akil ”mengumpulkan” uang untuk kemudian menyamarkan asal-usul perolehannya.

Perusahaan ini berinisial RS dan diketahui berkantor di Pontianak dan baru berdiri tahun 2010. Komisaris atau direksi perusahaan adalah kerabat terdekat Akil. Rekening perusahaan ini tersimpan di dua bank BUMN dengan nilai Rp 100 miliar.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan bahwa KPK telah berkoordinasi dengan PPATK.

”KPK berkoordinasi dengan PPATK, untuk mengecek apakah ada transaksi mencurigakan,” kata Johan.

Kalau dari hasil analisis transaksi mencurigakan ditemukan yang berhubungan dengan kasus yang ditangani KPK, PPATK bisa memberikannya kepada KPK.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf membenarkan bahwa pihaknya telah bergerak cepat merespons kasus ini. Namun, Yusuf masih enggan membeberkan lebih rinci. ”Tunggu waktu yang tepat. Beri kesempatan kami ’bergerak cepat’,” kata Yusuf.

KPK kemarin juga memeriksa orang-orang yang berada di lingkaran terdekat Akil semasa menjadi Ketua MK, seperti ajudan dan sopir. KPK memeriksa 4 ajudan dan 2 sopir. Namun, seorang ajudan Ketua MK, yaitu Muhammad Bashir, dan seorang sopir, Daryono, dilaporkan tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK kemarin.

Sekretaris transfer uang

Dalam sidang perdana Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK yang digelar terbuka di Gedung MK, semalam, Yuanna Sisilia, Sekretaris Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, menyatakan pernah diminta Akil mentransfer uang sebanyak Rp 500 juta ke rekening yang bersangkutan. Akil juga kerap menyuruh Yuanna mentransfer dana dalam jumlah besar, berkisar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta.

”Tapi, itu sebelum Bapak (Akil) menjadi ketua. Setelah menjadi ketua, saya tidak pernah diminta lagi untuk melakukan transaksi perbankan,” kata Yuanna yang sudah empat tahun bekerja sebagai sekretaris Akil.

Ketika ditanya, apakah uang yang dititipkan secara tunai adalah gaji pegawai, Yuanna menjawab tidak. Pasalnya, gaji dibayarkan melalui transfer dengan nominal sekitar Rp 40 juta.

Semua anggota MKH hadir dalam pemeriksaan ini, yakni hakim konstitusi Harjono, Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dan Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Sidang perdana MKH ini juga memeriksa Kepala Bagian Protokol MK Teguh Wahyudi, Kepala Subbagian Protokol MK Ardiansyah Salim, Staf Protokol Sarmili, sopir pribadi Daryono, Ajudan Ketua MK Ajun Komisaris Sugianto dan Inspektur Dua Kasno, serta office boy Imron dan Sutarman. Namun, Daryono dan dua ajudan tidak datang.

Saat ditanya Harjono mengenai pernah-tidaknya mendapat pemberian dari Akil, Yuanna mengaku pernah diberi uang saku Rp 2,5 juta. Hal senada diungkapkan Ardiansyah Salim.

Bertemu Chairun Nisa

Dalam kesaksian di MKH, Teguh Wahyudi mengungkapkan bahwa Akil pernah bertemu dengan anggota DPR, Chairun Nisa, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut terjadi pada 9 Juli 2013 pukul 15.55 selama lebih kurang setengah jam.

Chairun Nisa adalah salah satu orang yang ditangkap KPK di rumah Akil di Jalan Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta, Rabu (2/10), bersama pengusaha asal Palangkaraya, Cornelis Nalau.

”Ada dalam catatan saya. Catatan itu sudah diambil oleh KPK,” kata Teguh. Menurut Teguh, Chairun Nisa datang untuk bersilaturahim. Hal itu tercatat di dalam form buku tamu.

Saat ditanya siapa saja yang memiliki hubungan dekat dengan Akil, menurut Teguh, Akil dekat dengan sekretaris, ajudan, dan pengemudi. Bahkan, pengemudi (Daryono yang tidak hadir dalam pemeriksaan di KPK) hampir setiap pagi dipanggil oleh Akil, terutama sebelum Akil bersidang.

Kembalikan marwah

Guna mengembalikan marwah dan kewibawaan MK, KPK menyarankan kepada delapan hakim konstitusi dan pejabat struktural di MK untuk berani menjelaskan asal-usul harta kekayaan. Apabila gagal menjelaskan asal-usul harta kekayaan dan asetnya secara bertanggung jawab, sebaiknya mereka mengundurkan diri.

”Mereka yang tak bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya secara bertanggung jawab failed,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Menurut Bambang, MK harus menunjukkan tekad dan itikad yang kuat melalui para hakim konstitusinya bahwa mereka mau melaksanakan perubahan yang utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek dan elemen dalam penggunaan seluruh kewenangannya.

Wakil Ketua KPK lainnya Busyro Muqoddas mengingatkan, meski penangkapan Akil merupakan tragedi moral bagi penegakan hukum, MK sebagai lembaga produk reformasi harus tetap dihormati.

”MK sebagai produk reformasi dengan fungsi check and balances produk legislasi DPR dan fungsi lainnya, perlu tetap dijaga dari kekuatan politik tersembunyi yang membonceng kasus ini,” kata Busyro. (BIL/NTA/RYO/ANA/ILO/IAM)

Sumber:
http://pontianak.tribunnews.com/2013...g-di-pontianak

Ayo, KPK segera bergerak cepat, bekukan semua aset-aset dan disita untuk negara...