Jakarta - Pemerintah akan tetap menerapkan sistem pembelian BBM subsidi dengan cara non tunai atau menggunakan kartu, walaupun infrastrukturnya belum sepenuhnya siap. Rencananya pertengahan Oktober, sistem baru ini sudah berlaku di Jakarta.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengatakan rencana pembelian BBM subsidi dengan mekanisme non tunai akan tetap dilakukan dalam waktu dekat.

"Rencana pembelian BBM subsidi non tunai akan tetap dilakukan dalam waktu dekat ini," kata Andy dihubungi detikFinance, Minggu (6/10/2013).

Andy mengakui kelengkapan infrastruktur mulai dari kartu, alat pembaca kartu dan sebagainya belum 100% siap.

"Kita minta infrastruktur yang ada saat ini yang dimiliki perbankan dijalankan saja dulu, kan sekarang ini perbankan sudah punya alatnya, seperti pembayaran tiket jalan tol (e-toll card), itu dipakai juga di SPBU, yang ada dulu digunakan, sambil infrastrukturnya diperbanyak disemua SPBU," ujar Andy.


Jika semua SPBU sudah tersedia peralatannya sedangkan kartu BBM nya bisa menggunakan e-money yang sudah banyak diterbitkan bank, BPH Migas akan mengeluarkan aturan wajib beli BBM subsidi tidak boleh pakai uang tunai.

"Kalau infrastrukturnya sudah lengkap, BPH Migas baru akan mengeluarkan aturan wajib beli BBM subsidi pakai non tunai atau hanya boleh pakai kartu BBM," jelasnya.

Sementara itu, Seketaris BPH Migas Djoko Siswanto mengatakan diperkirakan sistem pembelian BBM subsidi non tunai sudah bisa diterapkan di SPBU mulai pertengahan Oktober.

"Pertengahan Oktober ini mekanisme pembelian BBM subsidi non tunai sudah bisa jalan, sekarang ini kita (BPH Migas) tinggal tanda tangan MoU (Nota Kesepahaman) dengan perbankkan, pertengahan Oktober diterapkan," ucapnya.

"Mungkin tahap awal untuk daerah DKI Jakarta dulu, kalau Jakarta sudah siap termasuk infrastrukturnya, dalam waktu dekat beli BBM subsidi di Jakarta wajib pakai kartu tidak boleh lagi menggunakan uang tunai," tutupnya.