Politik Uang Menjadi Musibah Panjang Bangsa
Amien Rais: Arah Reformasi Sudah Melenceng
Jumat, 19 Agustus 2011 20:01 WIB


Amen Rais

lensaindonesia..com: Mantan Ketua MPR RI yang juga tokoh reformasi 1998, Amien Rais, mengakui arah reformasi sudah sedemikian jauh melenceng, dan demokrasi yang diharap justru mengarah pada musibah (kehancuran) bangsa yang semakin panjang. “Jujur, ini di luar jangkauan pemikiran saya ketika itu. Reformasi yang diharapkan bersama justru mengarah pada kehidupan pragmatisme politik, individualistik, yang lebih berbahaya untuk kelangsungan bangsa lebih baik, kedepan,’’ kata Amien, dihadapan ratusan kader aktifis HMI, setelah buka bersama di kediaman Ketua Umum DPP PBR, Bursah Zarnubi, Komplek Liga Mas, Pancoran, Jakarta, Kamis (18/8/2011)

Amien melanjutkan, konsepnya (reformasi) adalah rakyat berdaulat. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, setidaknya untuk menghindari money politik. Ternyata di luar dugaannya, pemilihan langsung pun rentan dengan praktik politik uang. “Jangan jangan, jika peresiden dan wakilnya yang memilih itu 560 anggota DPR/MPR, ada orang membayar satu orang satu miliar saja, dia bisa memenangkan presiden. Maka kita lempar langsung ke rakyat, biar rakyat yang berdaulat. Tapi, ternyata pemilihan langsungpun sangat rentan dengan politik uang. Pilkada, bupati, walikota, gubernur bahkan pilpres. Ini sudah seperti itu,’’ papar Amien.

Repotnya, menurut Amien, mengatasi hal tersebut tidak ada jalan lain selain penegakan hukum. Bisa dilakukan bila ada kandidat atau wakilnya diketahui menyebar uang, seharusnya langsung ditangkap dan diganjar hukuman setimpal. Tetapi, permasalaahannya penegak hukum mudah dibeli. “Jadi seperti lingkaran setan. Penegak hukum kadang kadang mengetuk hukum menurut dirinya sendiri, karena money politik tadi,’’ terang Amien.

Satu satunya solusi dan harapan, kata mantan Ketua Umum Partai Amanat nasional (PAN) ini, kalau pusat kekuasaan sudah bersih. “Siapa pun presidennya, harus memulai dirinya dengan administrasi dan organisasi yang bersih. Kalau pemimpinnya bersih, yang di bawah itu makmun saja, tinggal mengikuti. Tapi kalu yang diatas sudah kotor, ya kotor semua. Tentu saja pemimpin seperti ini menjadi sasaran tembak oleh pihak manapun,’’ jelas Amien. Menurut Amien, dipastikan ‘musibah’ bangsa akan berkepanjangan kalau semua elemen institusi pemerintah tidak memiliki komitmen bersama menuju cita cita masyarakat Indonesia yang adil, makmur sentosa, dan beradab. “Solusi sederhananya bisa melalui pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum, dimulai pada level tertinggi, yaitu istana. Bila istana main uang, stafnya juga, apalagi ditambah KPK, kepolisian, kejaksaan, dan politisi, kalau sudah seperti ini, musibah bangsa yang panjang,” ungkap Amin.
[url]http://www.lensaindonesia..com/2011/08/19/amien-rais-arah-reformasi-sudah-melenceng.html[/url]

Ryaas Rasyid:
Perjalanan Otonomi Daerah Memunculkan Distorsi
21 Desember 2012


Ryaas Rasyid

Otonomi daerah yang berjalan selama ini dinilai telah keluar dari konsep awal. Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah pada Era Gus Dur, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid menyampaikan hal ini dihadapan mahasiswa peserta kuliah tamu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA-UB). Pada Jum'at (21/12), kuliah tamu ini mengambil tema "Otonomi Daerah, Integrasi Nasional dan Pembangunan dalam Pengalaman Pemerintahan di Era Reformasi".

12 tahun sejak digulirkan, menurutnya biaya operasional pemerintahan justru meningkat padahal alokasi anggaran untuk daerah tetap, sekitar 26-27 persen dari dari total penerimaan negara diluar hutang. Dari jumlah tersebut, 80 persen diantaranya justru digunakan untuk kepentingan operasional pemerintahan. "Anggaran tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," kata dia. Akibatnya, tidak ada peningkatan signifikan selama masa otonomi daerah karena operasional pemerintahan telah mereduksi alokasi anggaran. Padahal dibanding sebelum otonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat signifikan antara 200-100 persen.

Untuk otonomi khusus di Papua, ia mencontohkan, anggaran yang dikucurkan pemerintah telah mencapai Rp. 5-6 Trilliun. Namun kenyatannya kesejahteraan rakyat belum nampak di sana, padahal penduduknya tidak lebih dari dua juta jiwa. Atas kenyataan ini, ia pun mengkritisi permasalahan manajemen pembangunan di daerah.

Permasalahan lain yang ia soroti adalah pemekaran. Selama 10 tahun tercatat ada 200 daerah hasil pemekaran yang menurutnya justru menjadi beban signifikan. Pasalnya, pemekaran menjadi salah satu alasan terkuat banyaknya teriakan tentang minimnya infrastruktur yang disediakan pemerintah. "80 persen daerah hasil pemekaran tidak ada kemajuan berarti kalau tidak dikatakan gagal," katanya. Permasalahannya tetap sama yakni tingginya biaya operasional pemerintahan.

Beberapa daerah miskin seperti Lembata di NTB atau Mandar di Sulawesi Barat dimekarkan hanya untuk memberi kesempatan masyarakat setempat agar menjadi kepala daaerah di sana baik Bupati maupun Gubernur. Pada awalnya Ryaas berpraduga positif bahwa otonomi daerah akan memberi mereka peluang untuk saling berlomba membangun daerahnya dan tidak akan mencuri. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, pembangunan lambat dan korupsi meningkat drastis. Pemekaran menurutnya merupakan produk menguatnya identitas lokal.

Otonomi Daerah: Object Seksi
Konsep awal gagasan otonomi daerah, disampaikan Ryaas yang juga mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini, adalah untuk transfer kewenangan dan keuangan dari pusat ke daerah. Karena itu, menurutnya otonomi daerah merupakan object seksi. "Tidak mungkin segala sesuatu diatur dari Jakarta", katanya. Dengan begitu maka daerah akan lebih otonom, lebih terbuka, pembangunan lebih independen serta ada kebanggaan sebagai identitas lokal. Ini tidak bisa disepelekan meskipun akhirnya muncul distorsi. Meskipun banyak distorsi yang terjadi, Ryaas tetap memuji beberapa daerah yang dikatakannya maju berkat otonomi seperti Tarakan, Bontang, Balikpapan dan Manado. "Mayoritas daerah Kalimantan Timur dan sebagian Sulawesi lebih maju dengan otonomi," terangnya.

Integrasi Nasional
Dengan tegas Ryaas menyatakan ketidaksepakatannya jika otonomi daerah dijadikan kambing hitam disintegrasi di Indonesia. Karena menurutnya, otonomi justru mencegahnya dengan iming-iming kesejahteraan. Bagaimanapun, ia mengkhawatirkan integrasi nasional yang dinilainya telah rapuh kini. Ancaman disintegrasi, katanya telah bergeser bukan dalam bentuk separatisme seperti masa sebelumnya, tetapi lebih pada level komunitas. Saat terjadi kerusuhan di berbagai daerah seperti Palu, Poso dan Maluku Utara, ia menandaskan bahwa negara tidak hadir pada saat itu diantaranya karena ketiadaan hukum.

Peran Ilmuwan
Ilmuwan khususnya, menurut Ryaas memiliki kemampuan untuk melihat akar masalah, mendefinisikan permasalahan, menyelesaikannya dan tidak sekedar menuding kanan kiri. "Permasalahan seperti konflik horizontal, korupsi, dll tidak bisa selesai hanya dengan menangkap orang. Mungkin bisa saja menggantung Anas di Monas tetapi korupsi tidak akan berhenti," kata dia.

Diantara akar permasalahan yang ia sebutkan terkait hal tersebut, bukan hanya separuh moral tetapi juga sistem administrasi yang sakit. Korupsi misalnya, ia optimis bisa berhenti dengan sistem administrasi yang baik. Sebuah sistem diterangkannya terdiri atas kelembagaan, aturan dan orang-orang. Sistem administrasi yang baik menghadirkan orang-orang kompeten yang mengelola sistem disamping transparansi.

Hampir mirip korupsi, akar permasalahan kriminalitas menurut dia berasal dari sistem ekonomi yang sakit. Sistem ekonomi demikian, menurutnya hanya menghasilkan pengangguran dan kemiskinan. "Tutup pintu pengangguran untuk meminimalisir kriminalitas," tandasnya. Penyebab kemiskinan pun, ia menambahkan berbeda-beda pada tiap lingkungan, pulau dan komunitas. Di Jawa misalnya, kemiskinan bisa disebabkan karena kurangnya tanah sementara di Papua dan Kalimantan tanah menghampar sangat luas.

Berbeda dengan ilmuwan, ia mengkritisi Pemerintah selama ini yang terlalu menyederhanakan permasalahan. "Bagi pemerintah, kemiskinan dikarenakan tidak ada uang. Maka solusinya adalah bagi-bagi uang," katanya. Meskipun, secara administrasi tidak mungkin mengamankan dan mengontrol distribusi uang dan barang yang melibatkan jutaan orang. "Kebijakan ini oversimplified untuk tidak dikatakan stupid," tegasnya.
http://prasetya.ub.ac.id/berita/Ryaa...-12132-id.html

Sutiyoso: UU Otda Ikut Tingkatkan Korupsi
Jumat, 19 Juli 2013 | 23:33


Sutiyoso

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berpendapat penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah yang kebablasan memiliki andil terhadap tingginya tingkat korupsi yang dilakukan kepala daerah. "Hal itu karena semua kewenangan diserahkan ke daerah, termasuk tugas melakukan pemilihan kepala daerah, mengelola ekonomi, dan lainnya," kata Sutiyoso dalam diskusi publik bertema "Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan", di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sistem yang berlaku saat inilah yang memicu banyak pelanggaran, khususnya dalam pengelolaan keuangan di daerah. Oleh karena itu, ke depannya perlu dipertanyakan lagi apakah sistem demikian (pilkada langsung) masih harus dipertahankan atau tidak. "Kalau nanti hendak dikembalikan ke DPRD (pemilihan kepala daerah), pasti akan muncul pro-kontra di masyarakat," kata Sutiyoso yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Menurut dia, pilkada langsung membuat para calon kepala daerah harus mengeluarkan kocek yang sangat besar. "Pasti ada target uangnya kembali. Ini yang harus diperhatikan," kata Bang Yos, sapaan Sutiyoso.

Bos-isme
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mengatakan, politik para bos (bos-isme) telah menggerogoti segala lini di Indonesia. Menurut dia, politik para bos ini ditandai dengan pemusatan kontrol politik oleh sejumlah 'bos' yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, politik maupun respresif. "Mereka antara lain elite partai, birokrat, konglomerat dan preman, aparat keamanan dalam konteks tertentu," katanya. Boni menuturkan, para bos lokal ini bersatu membentuk sistem tersendiri yang disebut bos-isme lokal. "Mereka mengatur nyaris seluruh proses politik di segala lini, mulai dari persipan pemilu sampai pada pelaksanaan pemerintah. Mereka bermain pada aturan hukum sampai mendikte keputusan politik, baik di parlemen maupun pemerintah," jelasnya.

Ia menambahkan, korupsi politik selalu merupakan bagian dari kerja sistem bos-isme untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedikit sama dengan logika kaum oligarki, para bos dalam sistem bos-isme mengendalikan politik untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan, penguasaan politik yang konstan dan berkelanjutan.
http://www.investor.co.id/home/sutiy...-korupsi/65127