Bupati Hambit Bintih ikut ditangkap KPK dalam upaya suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Upaya suap itu diduga salah satunya untuk menguji apakah ketua MK bisa disuap.

"Hambit ingin membuktikan apakah betul persidangan di MK bisa diatur. Dari berbagai faktor yang disampaikan oknum politisi yang dekat dengan AM (Akil Mochtar), ternyata peluang itu ada," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pesan singkat, Kamis (3/10/2013).

Menurutnya, dalam upaya penyelesaian sengketa Pilkada Gunung Mas oleh lawan politiknya di Mahkamah Konstitusi, Hambit memang ditetapkan menang oleh KPU. Namun tetap khawatir sekiranya putusan MK bisa disuap.

"Namun dalam suasana sekarang, lebih-lebih di Kalteng di mana ada preseden buruk yang juga melibatkan Akil Mochtar yakni di Kota Waringin Barat, di mana yang menang pun bisa dikalahkan," tuturnya.

"Atas dasar hal tersebut maka menjadi pemenang dengan selisih 12% bukan jaminan di MK," imbuhnya.

Secara kebetulan ada pihak yang ternyata bagian dari mafia pengadilan di MK datang menemui Bupati Gunung Mas, dan ternyata mempertemukan dengan Akil Mochtar.

"Maka Bupati itu pada dasarnya adalah korban mafia peradilaan MK," ucap Hasto.