Sistem Aplikasi e-KTP Tidak Beres, Banyak Indikasi Kecurangan
Selasa, 1 Oktober 2013 | 7:02


[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi harus bekerja keras membenahi sistem aplikasi e-KTP yang tidak beres.

Bahkan muncul indikasi, sistem itu sengaja dibuat untuk menciptakan kecurangan pada databased.

“Kisruhnya pelaksanaan E-KTP menunjukkan kuatnya indikasi kecurangan dalam proyek E-KTP. Ditemukannya 65 juta E-KTP bodong oleh KPU dan kasus E-KTP ganda yang dimiliki seorang penduduk menandakan sistem aplikasi perekaman E-KTP tidak beres,” kata Ketua Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Selasa (1/10).

Menurut Hotland, bila dalam pembuatan E-KTP saja seseorang dapat memiliki lebih dari satu E-KTP, itu artinya sistem aplikasi pembuatan E-KTP tidak beres, dan tidak dapat diharapkan.

“Kuat dugaan, database kependudukan dan aplikasi pembuatan E-KTP yang canggih sebagaimana dijanjikan Kemendagri hanya isapan jempol belaka,” kata dosen IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia mengaku tidak bisa memahami, apabila suatu sistem pembuatan E-KTP yang canggih menghasilkan output yang buruk dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, seseorang bisa memiliki E-KTP ganda.

“Bukankah perekaman E-KTP telah menerapkan sistem biometric, dimana sidik jari dan iris mata adalah identitas unik. Jadi, apabila data yang sama direkam berulang-ulang, seharusnya sistem akan memberitahukannya, sehingga E-KTP ganda dapat mengantisipasi,” tandas Hotland Sitorus.

Dijelaskan, kasus kebobrokan pembuatan E-KTP terjadi di berbagai daerah. FAIT juga menemukan berbagai permasalahan E-KTP.

Terdapat 1.500 E-KTP bermasalah di Medan dengan permasalahan yang sangat mendasar. “Bagaimana mungkin E-KTP diterbitkan dengan sidik jari yang tak jelas,” kata Sekjen FAIT, Janner Simarmata.

Menurut Janner, pihaknya heran dan tidak bisa memahami ada E-KTP dicetak tanpa data sidik jari. Karena apabila salah satu bagian data tidak terisi, seharusnya sistem memberikan peringatan kesalahan tersebut.

“Jelas ini menandakan bahwa database E-KTP tidak terintegrasi dan sistem yang digunakan dalam pembuatan E-KTP gagal total,” lanjut Janner Simarmata.

Untuk mengungkap penyebab kisruhnya pembuatan E-KTP, FAIT berinisiatif turut berpartisipasi untuk membenahi kisruh E-KTP.

FAIT akan melayangkan surat resmi kepada Mendagri agar mengizinkan FAIT memvalidasi database dan sistem pendukung E-KTP yang digunakan, tegas Janner Simarmata.

“Kami akan mengirimkan surat resmi kepada Mendagri selambat-lambatnya hari Jumat, 4 Oktober 2013. FAIT akan membantu Kemendagri untuk mengatasi kisruhnya pembuatan E-KTP ini,” kata Janner.

http://www.suarapembaruan.com/politi...curangan/42697


Mon, Sep 30th, 2013
e-KTP Ternyata Bisa Ganda


Jaminan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi bila Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP tidak mungkin ganda, ternyata salah.

Seperti dilansir laman nasional tribune, seorang warga Depok, Eli Aprilianti (28) yang telah pindah domisili ke kawasan Jakarta Selatan ternyata kini memiliki dua e-KTP.

Eli mengaku, pada Maret 2012, ia merekam data e-KTP di Kelurahan Gandul, Cinere, Depok. Setelah berkeluarga, ia dan suaminya pindah ke wilayah Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Di Jakarta, saya juga langsung merekam e-KTP di kantor kelurahan, itu sekitar Oktober 2012,” ujarnya.

Ternyata, pada November 2012, terbit e-KTP atas nama Eli yang dibuat di Depok. Sebulan kemudian, sekitar Desember 2012, terbit juga e-KTP atas nama Eli yang dibuat di DKI.

“Saya sebenarnya heran, kok bisa ada dua e-KTP,” ucap Eli, pekan lalu.

Eli pun memanfaatkan kedua e-KTP itu. “KTP Depok tetap terpakai, karena pada STNK sepeda motor beralamat di Gandul, jadi tak perlu mutasi STNK ke DKI.”

http://depoklik.com/e-ktp-ternyata-bisa-ganda/


30 September 2013, 13:45:00 | Laporan Sentral FM Lumajang
Ribuan Keping e-KTP Salah Cetak Tetap Didistribusikan

suarasurabaya.net - Meski salah cetak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lumajang tetap distribusikan ribuan keping e-KTP pada warga di daerah itu.

Imam Supriyono, Kepala Dispenduk Capil Lumajang pada Sentral FM, Senin(30/9/2013) mengatakan pihaknya terpaksa mendistribusikan e-KTP salah cetak karena pengiriman dari pusat memang sudah salah. "Tapi kita lampiri surat keterangan untuk proses penggantian lebih lanjut," kata Imam.

Menurut Imam, kesalahan cetak ini setidaknya terjadi untuk warga yang berada di Desa Pejarakan, Kecamatan Randuagung tertulis Desa Pajarakan. Kemudian Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso tertulis Desa Jenggrono; Desa Karanganom, Kecamatan Pasrujambe, tertulis menjadi Desa Karangarum.

Selain itu, Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh tertulis menjadi Desa Jukarto; Desa Labruk Lor, Kecamatan Kota Lumajang tertulis Desa Lubruk Lor; dan Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Kota Lumajang tertulis menjadi Kelurahan Tompokrasan.

Menurut Imam, keeping pengganti atas kesalahan cetak akan diupayakan untuk dicetak ulang pada Bulan November mendatang. Dimana, saat itu Kabupaten Lumajang sudah memiliki kewenangan untuk mencetak sendiri keping e-KTP sesuai rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI. (her/fik)

http://jaringradio.suarasurabaya.net...idistribusikan


Mendagri Urus dulu 65 Juta e-KTP Bodong, Jangan Campuri Lurah Susan
Sabtu, 28 September 2013 11:57 WIB


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mendagri Gamawan Fauzi disarankan konsen dulu urus 65 juta e-KTP bodong, jangan mencampuri urusan Lurah Susan. Bila masih bicara soal Lurah Susan, Mendagri mempermalukan bangsa Indonesia di dunia internasional.

“Media besar Amerika The New York Times dan dan koran besar Jepang Asahi Simbun, menulis prestasi Jokowi, bukan prestasi Gamawan Fauzi,” ujar Utje Gustaaf Patty, Sekjen DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Relawan Jokowi atau Bara JP).

Mendagri juga seharusnya malu, pembuatan e KTP katanya sistem secara nasional, nyatanya hanya sebagai komputer khusus mengetik.

“NIK kurang atau lebih dari 16 angka namun bisa proses, artinya komputer tempat input hanya tempat ngetik, bukan sistem,” katanya.

Sebelum Ketua KPU Husni Kamil mengumumkan 65 juta e KTP yang bermasalah (hanya karena NIK kurang atau lebih dari 16 dijit), Gustaaf yakin, dinas rahasia Amerika dan Jepang sudah lebih dahulu mengetahuinya. Jadi wartawan pun tahu, prestasi dalam eKTP Gamawan, justru memalukan.

Di setiap Kedutaan Besar (Kedubes) termasuk Kedubes Indonesia di hampir semua negara, selalu ada bagian yang menganalisis kondisi politik negara setempat. Untuk memperoleh analisis isu terkini, biasanya wartawan tukar isu dengan staf Kedubes negaranya.

“Di mana-mana, jalur khusus wartawan asing selalu begitu. Itu sebabnya banyak isu yang lebih dulu diketahui wartawan asing ketimbang wartawan surat kabar domestik. Gamawan Fausi tak berprestasi, wartawan asing juga tahu,” tutur Gustaaf.

Mendagri seharusnya malu, anak buah lebih dihargai rakyat ketimbang Gamawan. “Coba saja Gamawan-Jokowi berjalan bersama-sama. Supaya netral, jangan di DKI Jakarta, bahkan jangan di Pulau Jawa. Masyarakat pasti akan mengerubuti Jokowi, bukan Mendagri,” kata Gustaaf.

Bahkan Gustaaf berani bertaruh, ke Sumatra Barat sekalipun (yang merupakan daerah asal Gamawan dan pernah menjadi gubernur di sana), bisa dipastikan Jokowi akan lebih disambut masyarakat ketimbang Gamawan.

Seperti dikehui, Gamawan Fauzi mengatakan agar mempertimbangkan pemindahan Lurah Susan. “Mendagri koq jadi kelas kelurahan. Kalau dalam sepakbola, lajim disebut tarkam (pertandingan antar kampung). Jadi Mendagri jadi kelas tarkam,” Gustaaf.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...ri-lurah-susan


Rupanya si kumis butuh pengalihan isu supaya kebobrokan proyek e-KTP tidak tersorot.