JAKARTA - Ditjen Pajak mengungkapkan jumlah Wajib Pajak (WP) sektor properti yang tidak membayar dari nilai transaksi sebenarnya mencapai lebih dari 9.000 WP.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari pemeriksaan nilai transaksi properti, kami perkirakan ada lebih dari 9.000 wajib pajak [yang kurang bayar],” ujar Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna di Jakarta.

Dia menambahkan Ditjen Pajak menargetkan pemeriksaan pajak properti di seluruh Indonesia terutama Jawa dan Bali itu akan selesai Oktober bulan depan. Kendati demikian, besar kemungkinan ada beberapa pemeriksaan wajib pajak (WP) pengembang yang akan tertunda.

Menurut Dadang, pemeriksaan pajak properti dilakukan terhadap seluruh transaksi properti baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dari seluruh wajib pajak yang diperiksa, porsi wajib pajak badan mencapai lebih dari 60%.

SUMBER