Ini Thread Pertama Ane, Semoga Thread Ane Tidak Repost Gan
Spoiler for No Repost:
Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Juli 2013 mencapai 7,3 persen. Pertumbuhan utang luar negeri ini sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2013 sebesar 8 persen.
Data yang dilansir BI menunjukkan posisi hutang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun. Hutang luar negeri Indonesia banyak didominasi utang jangka panjang yaitu sebanyak 82,3 persen. Sedangkan sisanya merupakan utang jangka pendek.
"Dari sisi komposisi valuta, ULN Indonesia sebagian besar bervaluta USD sebanyak 68,2 persen, sedangkan jenis valuta JPY mencapai 12,5 persen dan sisanya terdiri dari berbagai jenis valuta.
Sebenarnya, apa penyebab hutang Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, membengkak? TS mencoba merangkum berbagai analisa mengenai penyebab Hutang Indonesia terus menerus membengkak.
Ini Dia Gan :
Spoiler for Pertama:
1. Penerbitan Obligasi
Kepala divisi riset BEI, Poltak Hotradero menyebutkan, utang perusahaan di Indonesia maupun pemerintah terus tumbuh tinggi. Salah satunya karena rajin menerbitkan obligasi atau surat utang.
Dalam catatan Poltak, pertumbuhan surat utang pemerintah tahun lalu mencapai 72 persen dari USD 53 miliar di 2011 menjadi USD 94 miliar di 2012. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia, dan Singapura.
Sementara untuk obligasi korporasi, secara persentase tumbuh sangat tinggi. Mencapai 697 persen. Namun masih kecil jika dilihat dari sisi nominal atau jumlah.
Membengkaknya alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun ini, membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutupi kekurangan pada anggaran negara.
Anggaran subsidi yang membengkak berpotensi menggelincirkan asumsi defisit menjadi di atas dua persen lebih dari rencana awal 1,65 persen. Melesetnya defisit membuat beban fiskal negara semakin berat. Skema yang diambil untuk menutupi defisit ini ialah dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).? SUMBER
Spoiler for KeTiga:
3.Pendapatan Negara Rendah
Alasan lain yang kerap disampaikan pemerintah terkait terus tergantung pada utang adalah kontribusi rakyat melalui pembayaran pajak terhadap negara, terbilang kecil. Dengan kata lain, makin besar pajak yang dibayar rakyat, semakin rendah ketergantungan negara terhadap utang.?
Sejak krisis ekonomi global akhir 2008, rasio pajak terhadap PDB nasional belum pernah menyentuh 13 persen. Tahun ini, rasio pajak ditargetkan mencapai 12,86 persen terhadap PDB. SUMBER
Spoiler for KeEmpat:
4.Gaji PNS Terus Naik
Setiap tahun, pemerintah tidak pernah absen menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan itu dinilai semakin memperbanyak utang Indonesia.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan pemerintah dalam menaikkan gaji PNS sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, setiap gaji PNS naik juga berdampak pada penambahan anggaran seperti untuk dana pensiun dan tabungan hari tua.
Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan kebutuhan dana yang cukup besar ini biasanya ditutup pemerintah melalui jalur utang.?
"Jadi PNS naik gajinya, negaranya semakin banyak utang. Jadi tidak ada gunanya gaji PNS dinaikkan. Karena menjadi utang APBN kita. Pemerintah siapa yang mau bayar utang ini? Ya kita-kita juga dari pajak," ujar dia saat konferensi pers "STOP Penyimpangan APBN" di Kantor FITRA, Jakarta, Minggu (15/9).
Dalam pembangunan sarana dan prasarana negeri ini, pemerintah masih mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Salah satu alasannya, anggaran negara tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Selama ini pembiayaan infrastruktur dari dana APBN terdapat instrumen utang di dalamnya.
Langkah pengurangan utang ini salah satunya dengan mendorong perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur sehingga nantinya pembangunan tidak lagi mengandalkan utang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan melonjaknya subsidi listrik pada tahun 2012, hingga Rp 93,05 triliun dari sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 hanya Rp 44,9 triliun karena beberapa alasan.
Alasan itu, ujar Jero, turunnya penggunaan batubara yang ditargetkan semula 48,05 juta ton hanya menjadi 39,37 juta ton karena proyek PLTU 10 ribu megawat yang direncanakan sudah mencapai 8.250 megawatt hanya menjadi 6.087 megawat, sehingga tambahan subsidinya mencapai Rp 26,72 triliun.
Pasokan gas semula yang ditargetkan 372,5 tera british thermal unit hanya menjadi 351 TBTU karena terminal penerima gas Jawa Barat yang direncanakan beroperasi maret 2012 mundur menjadi agustus 2012, dan terminal penerima gas Sumatera Utara semula direncanakan beroperasi pada September 2012 masih menggunakan BBM sehingga tambahan subsidi sebesar Rp 8,26 triliun. Ditambah, penurunan pendapatan listrik yang semula 173,77 twh menjadi 170,30 twh menambah subsidi sebesar Rp 6,98 triliun.
Kemudian, kenaikan Indonesia Crude Price dari USD 90 per barel menjadi USD 105 mengakibatkan tambahan subsidi sebesar Rp 4,70 triliun. Serta, kenaikan sewa diesel semula 7,25 twh menjadi 11,41 twh untuk menghindari pemadaman di daerah sehingga subsidi bengkak sebesar Rp 3,51 triliun.
Pembengkakan subsidi juga karena peningkatan pembelian listrik dari IPP semula 40,71 twh menjadi 43,03 twh karena pembangkit IPP selesai lebih cepat dari yang diperkirakan mengakibatkan tambahan subsidi sebesar Rp 1,40 triliun.
Dan penurunan biaya bunga pinjaman, dengan mundurnya cash on delivery proyek PLTU mengakibatkan mundurnya penarikan bunga pinjaman sehingga ada ada tambahan subsidi sebesar Rp 2,48 triliun.
Hal tersebut, ungkap Menteri Jero Wacik dalam rapat dengan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (14/3) membuat beban subsidi tahun 2012 menjadi Rp 49,10 triliun. SUMBER
Spoiler for KeTujuh:
7.Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
Pemerintah menyatakan pelemahan Rupiah dapat berdampak buruk pada APBN terutama defisit yang membengkak. Tambahnya beban APBN karena Rupiah melemah terutama terjadi pada penambahan pembayaran bunga utang. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menilai meski pengeluaran bertambah, penerimaan negara juga naik.
"Untuk beban bunga utang pasti nambah tapi penerimaan juga nambah dari migas atau tambang yang dasarnya dollar itu ada penambahan. Tapi ya setiap ada pelemahan 100 rupiah itu akan menambah defisit memang tapi kita harapkan itu bisa terkompensasi dengan yang lain-lain lah," jelasnya di Jakarta, Minggu (28/7).
Bambang mengakui, pelemahan Rupiah yang terus terjadi akan menambah defisit APBN. Namun, Bambang enggan mengungkapkan berapa perkiraan pembengkakan defisit anggaran. Menurutnya, penambahan defisit belum bisa diperhitungkan mengingat pemerintah harus melihat realisasi rata-rata nilai tukar Rupiah selama setahun.
Selain penambahan beban dari pembayaran bunga utang, lanjutnya, nilai subsidi juga membengkak karena Rupiah melemah. Namun, di sisi lain ada penambahan penerimaan misalnya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas dan bahan tambang.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menilai penambahan defisit karena Rupiah melemah bisa terjadi. "Karena Rupiah melemah pendapatan dari pajak walau perusahaan batu bara segitu saja jadi bertambah, tapi costnya bertambah dari sisi utang," ungkapnya.
Namun, dia juga mengaku belum bisa menghitung penambahan defisit anggaran. Purbaya mengingatkan jika Rupiah bertahan di atas level 10.000 per dolar AS selama 6 bulan maka bisa jadi asumsi nilai tukar Rupiah dalam APBN akan meleset.
Menurutnya, saat ini masalahnya bukan hanya Rupiah yang melemah tetapi juga pelemahan ekonomi akibat respon kebijakan yang memperketat moneter. Dia menyarankan agar pemerintah tetap fokus menjaga pertumbuhan ekonomi baik dari sisi fiskal maupun moneter. Dengan begitu, Rupiah akan menguat mengikuti perkembangan fundamental ekonomi yang kuat.
"Jadi ngga usah over reacting gara-gara current account negatif kita mau membunuh ekonomi, itu langkah yang salah pelemahan kali ini karena langkah yang salah kmrn," cetusnya.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati belanja subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 210,7 triliun dalam asumsi dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.
Menurut Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit, anggaran tersebut dipatok untuk kuota BBM 48 juta kiloliter. "Jadi, bisa disepakati," kata dia dalam rapat panitia di Gedung DPR, Rabu, 25 September 2013.
Jika dibandingkan dengan pos subsidi BBM dalam Rancangan APBN 2013 yang mencapai Rp 209,915 triliun, dana tersebut naik 0,37 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan patokan dalam APBN-Perubahan 2013, dana subsidi tersebut membengkak 5,42 persen. Kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 mencapai 47,6 juta kiloliter.
Menurut Ahmadi, anggaran subsidi BBM 2014 menggunakan patokan kurs Rp 10.500 per dolar Amerika dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) US$ 105 per barel.
Dari total subsidi tersebut, pemerintah akan menyalurkan Premium sebanyak 32,46 juta kilo liter, minyak tanah 900 ribu kilo liter dan minyak solar sebanyak 14,6 juta kilo liter. Anggaran subsidi tersebut juga memasukkan rata-rata alpha BBM tertimbang, subsidi LPG 3 kilogram, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas BBM jenis tertentu, serta kekurangan subsidi pada 2010-2013.
Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha, mengatakan cuma ada dua cara agar belanja subsidi BBM tidak membengkak. "Caranya adalah menaikkan harga atau mengubah manajemen distribusi," katanya.