Kontrak Politik Pilkada DKI, Gerindra Larang Jokowi Nyapres
05/09/2013 12:42


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Partai Gerindra secara tegas meminta PDIP tidak mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2014. Jika hal itu tak diindahkan, PDIP dinilai sudah melanggar kontrak politik saat mengusung Jokowi-Ahok dalam Pilkada lalu. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi, menjelaskan kontrak politik antara Gerindra dengan PDIP secara tegas menyebutkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama untuk konsisten memimpin Jakarta hingga masa jabatannya selesai. Karena pasangan Jokowi-Ahok diusung PDIP dan Gerindra dalam Pilkada DKI lalu. "Kalau (pencapresan) itu urusan Jokowi dan urusan PDIP. Kita hanya mengingatkan janji kepemimpinan harus konsisten. Kontrak politik Jokowi harus menuntaskan tugas sebagai Gubernur Jakarta. Kita tidak mencampuri," kata Suhardi Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Meski meminta PDIP untuk konsisten menjadikan Jokowi sebagai Gubernur DKI sampai periode berakhir, Gerindra tidak merasa memanas-manasi PDIP. "Itu hal yang biasa dalam berpendapat. Hubungan kami sejak dahulu baik sampai sekarang. Kami ketemu ketika acara Pak Taufiq Kiemas di Teuku Umar," imbuhnya. Soal kontrak politik antara PDIP dan Gerindra sejak Pemilu 2009, menurut Suhardi biarlah menjadi pembahasan antara Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Biar mereka yang berbicara," tuturnya.

Yang jelas, lanjutnya, Gerindra sudah membulatkan tekad untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2014. Karena itu ia berharap pencapresan Prabowo bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat, termasuk dari PDIP. "Partai ini sudah bulat mendukung Prabowo. Dan berharap mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk PDIP," pungkasnya.
http://news.liputan6.com/read/684350...jokowi-nyapres

Puan: Soal capres, Gerindra tak usah ikut campur urusan PDIP
Selasa, 3 September 2013 12:49:20


Puan Maharani

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR, Puan Maharani tak ambil pusing imbauan Partai Gerindra untuk tidak mengusung Joko Widodo (Jokowi) dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Menurut Puan, siapapun yang diusung dan apapun yang akan dilakukan di pemilu adalah hak mutlak PDIP. "Sepertinya siapa yang akan dicalonkan itu kan sebenarnya semuanya adalah keputusan dari PDIP, pak Jokowi merupakan kader dari PDIP, kalau menjadi ada usulan dari teman-teman lain silakan saja, tapi buat kami siapa yang akan PDIP usulkan itu adalah hak dari PDI Perjuangan," jelas Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Puan juga tak mengindahkan perjanjian politik yang terjadi antara PDIP dan Gerindra saat berkoalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Puan, keputusan politik tak harus dilakukan dengan bernegosiasi. "Apa iya dalam semua keputusan politik selalu ada kompensasi atau negosiasi. Saya rasa itu seperti jual beli jadi semua ini lebih baik lihat dulu hasil pemilihan legislatif," tegas Puan.

Ketua DPP Bidang Politik PDIP ini juga menyatakan bahwa persoalan capres sangat ditentukan dengan perolehan suara yang termaktub dalam UU Pilpres. Sehingga, dia tak mau berpolemik soal capres, melainkan fokus terhadap pemilihan legislatif terlebih dahulu. "Kemudian siapa yang akan maju dan tidak bisa maju itu semua kan ditentukan oleh UU Pilpres, yang sepertinya akan tetap digunakan seperti tahun 2009. Kita konsentrasi dulu pada pemilihan legislatif yang akan datang, maju dan tidak maju ya kita lihat saja nantinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon tak sepakat apabila Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo nyapres di Pemilu 2014. Dia bahkan meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Fadli mengatakan, meski hubungan antara Jokowi dan Prabowo baik. Kendati begitu, dia menampik jika hubungan yang baik antara Prabowo dan Jokowi sebuah sinyal duet antara capres dan cawapres di Pemilu 2014. Sebab, kata dia, Jokowi harus tetap konsisten menjadi gubernur DKI hingga masa jabatannya usai. "Hubungan dengan pak Jokowi baik, dengan Mega ada komunikasi. Kita berharap tahun 2009 kita dukung Mega, tahun 2014, Mega mendukung Prabowo jadi presiden," jelas Fadli saat menghadiri diskusi mingguan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9). Fadli pun mengungkapkan alasan mengapa tak setuju jika Jokowi menjadi wakil Prabowo. Karena, lanjut dia, Jokowi sudah punya janji akan membenahi Jakarta selama dia menjabat sebagai gubernur DKI. "Kalau Jokowi jadi wakil (Prabowo) kita juga jadi enggak konsisten. Karena pak Jokowi berjanji beliau akan menjalankan amanah 5 tahun menjadi gubernur," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/politik/puan-...usan-pdip.html

Megawati Ogah Bowo Dipasangkan dgn Jokowi?
Minggu, 08 September 2013 | 16:05 wib


Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menanggapi hasil pembekalan ketua KPK, dengan tema "anti korupsi" di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan yang mengikuti Rakernas III di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (7/9). SP/Joanito De Saojoao. (sumber: Suara Pembaruan)

Jakarta - Pengalaman Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 benar-benar menimbulkan kesedihan yang masih belum bisa dilupakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di pileg 2009, PDIP meraih 95 kursi di DPR, atau 16,5 persen suara. Akibatnya, PDIP harus menggandeng partai lain untuk mengajukan pasangan capres-cawapres di 2009, yakni Prabowo Subianto dari Gerindra. "Saya pernah merasakan pedihnya harus mencari tambahan suara dengan mengambil partai lain untuk bisa memenuhi persyaratan yang diwajibkan," kata Megawati dalam penutupan rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9).

Karena itulah Megawati meminta agar seluruh kader bekerja keras agar partainya bisa meraih suara tinggi di pemilu legislatif. Dengan suara tinggi itu, pihaknya akam bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri. Dia mengambil cerita Puan Maharani soal bagaimana kerja partai itu memenangkan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah, sebagai contoh kerja keras. Saat itu, semua kader partai mau mengeluarkan seluruh daya, tenaga, logistik, dan kemampuan berpikir demi menghasilkan sesuatu hasil. "Dan menurut saya, hasilnya itu sesuatu yang sangat signifikan," tegas Megawati.
http://www.beritasatu.com/nasional/1...a-di-2009.html

Pilpres 2014, Nasib Prabowo di Tangan Jokowi
Sabtu, 14 September 2013 | 18:05 WIB

inilah..com, Jakarta - Dari beberapa nama calon presiden (Capres) yang diusung partai politik (parpol), nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang paling populer. Menurut pengamat politik Boni Hargens, belum ada Capres yang bisa mengimbangi elektabilitas mantan Walikota Solo itu. "Kalau bicara Capres, saya kira tidak ada yang bisa lawan Jokowi," kata Boni, dalam diskusi politik bertajuk 'Memilih Capres Secara Rasional', Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Kebesaran Jokowi, kata Boni, tidak luput dari hasil kerja keras Prabowo Subianto. Untuk itu, Prabowo diminta berbesar hati untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2014 nanti. "Kesalahan terbesar Prabowo adalah membesarkan Jokowi di Jakarta. Kecuali berbesar hati untuk menjadi wakil Jokowi," katanya. Namun demikian, lanjut Boni, kemenangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu akan ditentukan Jokowi. Sebab, peluang Prabowo menuju RI 1 akan besar jika Jokowi tidak mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Prabowo Subianto itu presidennya petani, kalau Jokowi tidak maju presiden maka Prabowo bisa menang," demikian Boni. Diketahui, beberapa parpol yang telah menetapkan Capres di 2014 adalah, Partai Golkar mengusung Aburizal Bakrie alias Ical, Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto, PAN mengusung Hatta Rajasa dan Hanura telah menetapkan Wiranto-Harry Tanoesudibjo sebagai Capres dan Cawapres.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2029313/pilpres-2014-nasib-prabowo-di-tangan-jokowi#.UkTgBtLfC0k[/url]

PDIP: Pencapresan Jokowi Tergantung Megawati
Kamis, 25 Juli 2013, 22:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Helmy Fauzi mengatakan, peluang Joko Widodo untuk ambil bagian berkompetisi dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2014 tergantung Ketua Umum PDIP Megawati. "Keputusan mengenai Joko Widodo ikut pilpres atau tidak, PDIP menyerahkannya kepada Megawati. Selain itu, kami melihat bahwa Jokowi harus fokus bekerja sebagai Gubernur Jakarta," kata Helmy seusai menjadi pembicara diskusi yang diadakan Pro Demokrasi di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi masih memiliki mandat rakyat sebagai gubernur. Kecuali rakyat menginginkannya maju dalam bursa pilpres maka tidak akan ada yang menahan Jokowi untuk berkompetisi menjadi presiden.

Sejumlah lembaga survei menempatkan Jokowi dalam posisi tertinggi tidak lantas membuat PDIP tergesa-gesa menentukan figur yang akan maju di pilpres tahun depan. "Pasti kemudian jajaran PDIP akan mendengarkan segala aspirasi rakyat salah satunya hasil survei. Khusus untuk survei, itu adalah salah satu indikasi bagi kami tapi kami juga mempertimbangkan suasana kebatinan rakyat apakah banyak yang menginginkannya maju dalam pilpres," kata dia. Suara kebatinan rakyat yang dimaksud adalah aspirasi yang disuarakan oleh elemen masyarakat Indonesia. Mereka bisa berasal dari kalangan ulama, LSM dan politisi sendiri. "Pasti akan muncul nama yang menjawab kerinduan rakyat akan seorang pemimpin yang otentik. Dan hal itu bisa saja mengarah kepada Jokowi," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/na...ntung-megawati

Head to Head Jokowi vs Prabowo Menuju Pilpres 2014
Rabu, 17/07/2013 17:18 WIB

Jakarta - Elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) semakin tak tertandingi. Gubernur DKI Jakarta itu memenangi pertarungan di semua lini masyarakat. Seperti apa peta kekuatannya? Survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J. Rachbini mengungkap fakta bahwa tren peningkatan elektabilitas Jokowi tak terbendung. Elektabilitas Jokowi yang pada Januari 2013 baru 21,2 % kini sudah menembus angka 29,56%. Head to head Jokowi-Prabowo memang menarik dipantau. Berdasarkan survei PDB yang dirilis Rabu (17/7/2013) ini, Prabowo akan muncul sebagai pemenang Pilpres jika Jokowi tak nyapres.

Survei ini dilakukan dari tanggal 11 Juni s/d 18 Juni 2013. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuisioner terstruktur terhadap 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah menikah. Penelitian ini memiliki margin of error 2,8 persen. Dari segi tren kenaikan elektabilitas Jokowi di atas Prabowo yang tumbuh dari 17,1% pada Januari menjadi 19,83% pada bulan Juni. Demikian juga tren elektabilitas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang baru 11,5% di Januari dan hanya tumbuh jadi 13,8% di bulan Juni.

Dari peta pemilih, Jokowi didukung 17,9% pemilih dari Jawa dan 11,7% pemilih luar Jawa. Sementara Prabowo dipilih 12,4% pemilih Jawa dan 7,4% pemilih luar Jawa. Dari jenis kelamin pemilih, Jokowi dipilih 13,5% pemilih laki-laki dan 16,1% pemilih perempuan. Sementara Prabowo didukung 12,1% pemilih laki-laki dan 7,8% pemilih perempuan. Prabowo lebih banyak dipilih pendukung berusia 40-45 tahun (7,7%), sedangkan Jokowi dipilih oleh responden dari berbaga kisaran umur seperti 17-29 tahun (8,1%), 29-39 tahun (8,3%), dan 40-55 tahun (9,2%). Jika ditengok dari segi pemilih dominan, mayoritas pemilih Jokowi berasal dari PDIP (5,6%), Golkar (3,1%), Demokrat (3,7%), dan swing voter (6,4%). Sementara pemilih Prabowo sebagian besar dari Gerindra (6,2%), PD (2,3%), dan 2,6% swing voters.
[url]http://news.detik..com/read/2013/07/17/171815/2306077/10/head-to-head-jokowi-vs-prabowo-menuju-pilpres-2014?nd772204btr[/url]

Survei LIPI: Jokowi Menang Pilpres, Prabowo `Ngekor`
27/06/2013 15:01

Bila Pemilihan Presiden atau Pilpres digelar hari ini maka Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi jawara. Demikian hasil survei calon Presiden yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dari hasil survei ini, Jokowi kembali merajai semua kandidat, termasuk bila dihadapkan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sekalipun. Ketiganya 'mengekori' raihan suara Jokowi. "Prabowo selalu unggul bila dihadapkan dengan tokoh manapun, kecuali Jokowi. Jokowi selalu pertama, sekalipun ada nama Megawati," kata koordinator survei LIPI Wawan Ikhwanudin di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (27/6/2013). "Elektabilitas Jokowi 22,6 persen," kata Wawan.

Berikut hasil lengkap survei LIPI:
1. Joko Widodo 22,6%
2. Prabowo Subianto 14,2%
3. Aburizal Bakrie 9,4%
4. Megawati Soekarnoputri 9,3%
5. Jusuf Kalla 4,2%
6. Rhoma Irama 3,5%
7. Wiranto 3,4%
8. Mahfud MD 1,9%
9. Hatta Rajasa 1,2%
10. Sultan HB X 1,2%
11. Surya Paloh 1,2%

Lainnya 4,4%. Tidak menjawab 22,9%. Survei yang dilakukan LIPI memiliki margin of error 2,31% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sample diambil pada periode 10-31 Mei 2013. Pengambilan contoh berasal dari 1.799 responden dengan cara tatap muka dan berusia di atas 17 tahun, atau sudah menikah
http://news.liputan6.com/read/624129...prabowo-ngekor

Melihat Hasil Survei, Prabowo Akui Tak Ambisi jadi Presiden
15 Sep 2013

itoday – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto sudah tidak mempunyai ambisi menjadi Presiden Indonesia. “Prabowo tidak ngoyo jadi presiden,” kata Prabowo di akun Twitter-nya, @Prabowo08 belum lama ini. Selain itu, Prabowo hanya mempunyai keinginan mewujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka dan tidak jadi jongos negara lain. “Prabowo hanya ingin Indonesia merdeka, Indonesia berdikari. Tidak hanya menjadi kacung bangsa lain,” tulis Prabowo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya hasil survei KOMPAS menunjukkan peningkatan elektabilitas Jokowi secara signifikan pada periode Desember 2012 (17,7%) naik menjadi 32,5% pada periode survei Juni 2013. Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan elektabilitas 12,3% pada Desember 2012 menjadi 15,1% di Juni 2013.

Elektabilitas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menurun dari 9,3% di Desember 2012 menjadi 8,0% di Juni 2013. Hasil ini menempatkan Mega di urutan ketiga. Sama dengan Mega, elektabilitas Jusuf Kalla juga mengalami penurunan. JK yang meraih 6,7% dukungan pada Desember 2012 hanya menjadi 4,5% di Juni 2013.
http://www.itoday.co.id/politik/meli...-jadi-presiden

------------------------------

Jangankan hanya 'kontrak politik' atau 'perjanjian politik', selagi yang namanya "perjanjian Ketuhanan" saja (seperti 'aqad nikah itu kalau dalam Islam) bisa saja putus (bercerai) apabila salah satu pihak ingkar atau memperlakukan pasangannya dengan semena-mena. Makanya, tinggal dilihat aja itu 'kontrak politik'nya, apa betul ada klausul wajib menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun bila terpilih dulu