Mendagri Ikut Urus Lurah Susan, Anggota DPRD DKI Tertawa
Jumat, 27 September 2013 18:49 WIB


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Ida Mahmuda menyayangkan saran dari Mendagri Gamawan Fauzi agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memindahkan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli yang didemo segelintir warga lantaran latar belakang agamanya.

"Saya jadi ketawa juga. Kenapa selevel Mendagri langsung memberikan respon seperti itu. Harusnya tidak bisa langsung seperti yang disampaikan," ujar Ida saat dihubungi, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Menurut Ida, saran Gamawan Fauzi tidak perlu dilaksanakan apabila berlatar belakang faktor agama. Namun sebaliknya, jika saran Gamawan terkait prestasi, Ida mengatakan saran tersebut pasti segera direspon.

"Jangan bicara agama di sini, kekurangan yang lain dari lurah Susan apa. Kalau di luar agama pasti direspon," ucap Ida.

Atas dasar itu, Ida menilai saran dari Gamawan tidak bijaksana. Sebab, jika dinilai dari faktor agama, maka Ida mengatakan jangan hanya di Jakarta saja. Masih ada keadaan yang sama di daerah lain.

"Kalau mau, jangan hanya menanggapi lurah Susan, tapi lurah-lurah di seluruh Indonesia saja dia tanggapi," tutur Ida.

http://www.tribunnews.com/metropolit...rd-dki-tertawa


Mendagri Urus dulu 65 Juta e-KTP Bodong, Jangan Campuri Lurah Susan
Sabtu, 28 September 2013 11:57 WIB


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mendagri Gamawan Fauzi disarankan konsen dulu urus 65 juta e-KTP bodong, jangan mencampuri urusan Lurah Susan. Bila masih bicara soal Lurah Susan, Mendagri mempermalukan bangsa Indonesia di dunia internasional.

“Media besar Amerika The New York Times dan dan koran besar Jepang Asahi Simbun, menulis prestasi Jokowi, bukan prestasi Gamawan Fauzi,” ujar Utje Gustaaf Patty, Sekjen DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Relawan Jokowi atau Bara JP).

Mendagri juga seharusnya malu, pembuatan e KTP katanya sistem secara nasional, nyatanya hanya sebagai komputer khusus mengetik.

“NIK kurang atau lebih dari 16 angka namun bisa proses, artinya komputer tempat input hanya tempat ngetik, bukan sistem,” katanya.

Sebelum Ketua KPU Husni Kamil mengumumkan 65 juta e KTP yang bermasalah (hanya karena NIK kurang atau lebih dari 16 dijit), Gustaaf yakin, dinas rahasia Amerika dan Jepang sudah lebih dahulu mengetahuinya. Jadi wartawan pun tahu, prestasi dalam eKTP Gamawan, justru memalukan.

Di setiap Kedutaan Besar (Kedubes) termasuk Kedubes Indonesia di hampir semua negara, selalu ada bagian yang menganalisis kondisi politik negara setempat. Untuk memperoleh analisis isu terkini, biasanya wartawan tukar isu dengan staf Kedubes negaranya.

“Di mana-mana, jalur khusus wartawan asing selalu begitu. Itu sebabnya banyak isu yang lebih dulu diketahui wartawan asing ketimbang wartawan surat kabar domestik. Gamawan Fausi tak berprestasi, wartawan asing juga tahu,” tutur Gustaaf.

Mendagri seharusnya malu, anak buah lebih dihargai rakyat ketimbang Gamawan. “Coba saja Gamawan-Jokowi berjalan bersama-sama. Supaya netral, jangan di DKI Jakarta, bahkan jangan di Pulau Jawa. Masyarakat pasti akan mengerubuti Jokowi, bukan Mendagri,” kata Gustaaf.

Bahkan Gustaaf berani bertaruh, ke Sumatra Barat sekalipun (yang merupakan daerah asal Gamawan dan pernah menjadi gubernur di sana), bisa dipastikan Jokowi akan lebih disambut masyarakat ketimbang Gamawan.

Seperti dikehui, Gamawan Fauzi mengatakan agar mempertimbangkan pemindahan Lurah Susan. “Mendagri koq jadi kelas kelurahan. Kalau dalam sepakbola, lajim disebut tarkam (pertandingan antar kampung). Jadi Mendagri jadi kelas tarkam,” Gustaaf.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...ri-lurah-susan


Ditegur Mendagri via SMS, Ahok Santai
Arief Setyadi - Okezone
Sabtu, 28 September 2013 00:13 wib


JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi langsung merespons kritik pedas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok sebelumnya menyuruh Gamawan untuk belajar konstitusi terkait polemik Lurah Lenteng Agung Susan Jasmin Zulkifli. Seakan tersengat oleh celoteh Ahok, Gamawan langsung mengirim pesan singkat (SMS) kepada mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Baru saja Pak Menteri SMS saya. Dia (Mendagri) tegur saya. Saya biasa saja," katanya di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Isi pesan singkat itu, sambung Ahok, intinya menyebutkan kalau dirinya salah persepsi atas pernyataan yang dilontarkan Gamawan. Kemudian, dia juga menyebut kalau pernyataannya beberapa hari lalu bertujuan supaya polemik lurah Susan tidak mengganggu kinerja Pemprov DKI.

Namun, membaca isi pesan singkat itu, Ahok tetap menilai kalau ucapan Gamawan salah. Pasalnya, sebagai seorang menteri semestinya mendukung penegakan konstitusi.

"Menurut saya ya salah dong. Masa seorang Menteri tidak belain dan jaga konstitusi. Hanya gara-gara sekelompok orang demo," tukasnya.

Itupun lanjut Ahok, jika Gamawan mengerti konstitusi. Gamawan, kata dia, seharusnya menjawabnya juga dengan konstitusi, karena rakyat pun harus diajari adat.

"Ya menurut saya kalau mengerti konstitusi harus fight dengan konstitusi dong. Rakyat yang belum mengerti, diajarin adat. Baru ke pejabat. Ini kan soal nyali saja kan, berani enggak? Makanya saya bilang anda taat konstitusi atau taat konstituen," tuturnya.

Ahok pun membandingkan posisi lurah Susan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana, ketika SBY didemo tidak diminta untuk dipertimbangkan agar diganti.

"Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY. Beliau kan sering didemo juga. Saya khawatir kinerja Pak SBY juga turun, karena banyak yang demo kan. Kalau begitu mesti diganti dong," tegasnya.

Seperti diberitakan, Gamawan sebelumnya menyatakan agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan kembali desakan evaluasi mutasi lurah Susan. Namun, Jokowi-Ahok menampiknya, karena sejumlah warga menuntut pemutasian lurah Susan dilatarbelakangi oleh agama.

http://jakarta.okezone.com/read/2013...ms-ahok-santai

Demokrat punya badut baru lagi selain Ruhut.