JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak sepakat dengan imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengganti Lurah Lenteng Agung. Menurut dia, Mendagri perlu belajar mengenai konstitusi terlebih dahulu, sebelum ia berkomentar terkait konflik yang dihadapi oleh Lurah Susan.

"Jadi, Mendagri harus belajar konstitusi, Ahok yang bilang," tegas Basuki, seusai mengikuti apel siaga, di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Mengapa ia mengatakan hal tersebut? Dengan nada yang semakin meninggi, Basuki menegaskan kalau Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi, pemilihan pemimpin tidak didasarkan oleh keinginan warga untuk menolak atau tidak menolak.

Kemudian, ia justru balik mempertanyakan kepada Mendagri, apabila ada satu juta warga demo di Jakarta, apakah dengan aksi tersebut, berarti ia bersama Jokowi dapat diturunkan dari jabatan yang kini mereka emban?

Secara hitungan, kata dia, Jokowi dan dirinya tidak perlu turun dari posisi Gubernur dan Wakil Gubernur karena angka tersebut masih kurang dari sebagian jumlah warga Jakarta.

"Kalau kamu enggak suka kepada saya, turunkan saya di 2017. Bukan pakai demo-demo. Jadi, sampaikan kepada Mendagri seperti itu," tegas Basuki lagi.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.