- Beranda
- The Lounge
Haruskah indonesia di jual' buat lunasin hutang
...
TS
playboyhtc
Haruskah indonesia di jual' buat lunasin hutang
Indonesia Bisa Bangkrut karena Dipimpin "Pemain
Quote:
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengutarakan kegelisahannya melihat ibu pertiwi yang tak kunjung beranjak dari keterpurukan.
Tanpa perbaikan di semua lini situasi ini diyakini bakal membawa Indonesia pada kebangkrutan. Apalagi para spekulan politik semakin merajalela. “Spekulan politik ini tak terbendung oleh ‘saringan hukum dan demokrasi’. Dapat diperhitungkan, dalam waktu tertentu Indonesia akan masuk jurang, karena dipimpin oleh "pemain" bukan pemimpin,” ujar Kiai Hasyim kepada Okezone di Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Harapan untuk membatasi sepak terjang para spekulan politik ini, menurut dia, kini berada di pundak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi ini perlu bersatu dan menjalin kerjasama guna menyelamatkan demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia dari spekulan politik.
“Seandainya DKPP, MK dan KPK, bahu membahu dan menyatukan dalam MoU guna menangani dan menyelamatkan kepemimpinan demokratis di Indonesia, tentu akan berdampak positif sangat besar terhadap kepemimpinan di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, kerjasama ketiga lembaga tersebut tidak hanya akan menyelamatkan kepemimpinan nasional, tapi juga lokal atau daerah. DKPP tugasnya tentu untuk menertibkan penyelenggara pemilu yang melanggar, sedangkan MK bertugas menindak pelaku kecurangan Pemilu.
“DKPP menindak KPU/KPUD nakal, MK melihat proses pemilihan pusat dan daerah, baik dalam bidang admistrasi, proses demokrasi, keselamatan keuangan negara, dan pelanggaran konstitusi serta perundangan negara, bukan sekadar mahkamah kalkulasi,” ulasnya.
Sementara, KPK menurutnya bertugas mengawasi dan menindak setiap penyelewengan uang negara yang marak terjadi menjelang Pemilu dan Pilkada. Termasuk di Pilgub Jatim yang diduga kuat merugikan triliunan uang negara.
“DKPP dan MK bersambung dengan fungsi KPK yang secara operatif represif bisa bertindak terhadap penyelewengan uang negara, akan bisa membendung menjamurnya spekulan politik yang ingin menjadi pejabat negara,” jelasnya.
Pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini menambahkan, kehadiran KPK menjadi penting karena MK selama ini hanya menerima delik aduan. Sedangkan KPK, menurutnya, bisa lebih operatif untuk menangkap setiap pelaku penyelewengan uang nagara.
“Kalau kandidat pilgub terbukti merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan partainya hanya diputuskan perhitungan ulang, dimana hilangnya pidana penyelewengan uang negara? Dan bukankah akan menyeleweng lagi untuk menutupi penyelewengan terdahulu, kemudian dia merasa sah secara hukum karena menang lagi?,” ujarnya.
Sekjen ICIS ini juga menanggapi soal keberadaan DKPP yang lebih banyak mendapat aduan masyarakat, ketimbang Bawaslu. “Media memberitakan Bawaslu mengeluh ke MK karena kurang dilapori rakyat dibanding DKPP. Ini perlu Bawaslu introspeksi, apakah sudah independen ataukah masih berbau aroma pengaruh eksekutif? Dan bagaimana pula dengan BPK dan PPATK?” katanya.
Lebih lanjut, Hasyim memuji sikap Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas yang siap melihat penyelewengan uang negara untuk kampanye pribadi dan partai dalam perspektif pidana. “Bergabunglah wahai DKPP, MK dan KPK, mumpung dipimpin tokoh-tokoh yang punya integritas untuk menyelamatkan Indonesia dari kepemimpinan spekulan politik,” pungkasnya.
Tanpa perbaikan di semua lini situasi ini diyakini bakal membawa Indonesia pada kebangkrutan. Apalagi para spekulan politik semakin merajalela. “Spekulan politik ini tak terbendung oleh ‘saringan hukum dan demokrasi’. Dapat diperhitungkan, dalam waktu tertentu Indonesia akan masuk jurang, karena dipimpin oleh "pemain" bukan pemimpin,” ujar Kiai Hasyim kepada Okezone di Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Harapan untuk membatasi sepak terjang para spekulan politik ini, menurut dia, kini berada di pundak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi ini perlu bersatu dan menjalin kerjasama guna menyelamatkan demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia dari spekulan politik.
“Seandainya DKPP, MK dan KPK, bahu membahu dan menyatukan dalam MoU guna menangani dan menyelamatkan kepemimpinan demokratis di Indonesia, tentu akan berdampak positif sangat besar terhadap kepemimpinan di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, kerjasama ketiga lembaga tersebut tidak hanya akan menyelamatkan kepemimpinan nasional, tapi juga lokal atau daerah. DKPP tugasnya tentu untuk menertibkan penyelenggara pemilu yang melanggar, sedangkan MK bertugas menindak pelaku kecurangan Pemilu.
“DKPP menindak KPU/KPUD nakal, MK melihat proses pemilihan pusat dan daerah, baik dalam bidang admistrasi, proses demokrasi, keselamatan keuangan negara, dan pelanggaran konstitusi serta perundangan negara, bukan sekadar mahkamah kalkulasi,” ulasnya.
Sementara, KPK menurutnya bertugas mengawasi dan menindak setiap penyelewengan uang negara yang marak terjadi menjelang Pemilu dan Pilkada. Termasuk di Pilgub Jatim yang diduga kuat merugikan triliunan uang negara.
“DKPP dan MK bersambung dengan fungsi KPK yang secara operatif represif bisa bertindak terhadap penyelewengan uang negara, akan bisa membendung menjamurnya spekulan politik yang ingin menjadi pejabat negara,” jelasnya.
Pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini menambahkan, kehadiran KPK menjadi penting karena MK selama ini hanya menerima delik aduan. Sedangkan KPK, menurutnya, bisa lebih operatif untuk menangkap setiap pelaku penyelewengan uang nagara.
“Kalau kandidat pilgub terbukti merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan partainya hanya diputuskan perhitungan ulang, dimana hilangnya pidana penyelewengan uang negara? Dan bukankah akan menyeleweng lagi untuk menutupi penyelewengan terdahulu, kemudian dia merasa sah secara hukum karena menang lagi?,” ujarnya.
Sekjen ICIS ini juga menanggapi soal keberadaan DKPP yang lebih banyak mendapat aduan masyarakat, ketimbang Bawaslu. “Media memberitakan Bawaslu mengeluh ke MK karena kurang dilapori rakyat dibanding DKPP. Ini perlu Bawaslu introspeksi, apakah sudah independen ataukah masih berbau aroma pengaruh eksekutif? Dan bagaimana pula dengan BPK dan PPATK?” katanya.
Lebih lanjut, Hasyim memuji sikap Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas yang siap melihat penyelewengan uang negara untuk kampanye pribadi dan partai dalam perspektif pidana. “Bergabunglah wahai DKPP, MK dan KPK, mumpung dipimpin tokoh-tokoh yang punya integritas untuk menyelamatkan Indonesia dari kepemimpinan spekulan politik,” pungkasnya.
utang luar negeri Indonesia menumpuk hingga Rp 2.983 T
Quote:
Indonesia belum bisa lepas dari jerat utang. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Juli 2013 mencapai 7,3 persen (yoy). Pertumbuhan utang luar negeri ini sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2013 sebesar 8 persen (yoy).
Data yang dilansir BI menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun. Utang luar negeri Indonesia banyak didominasi utang jangka panjang yaitu sebanyak 82,3 persen. Sedangkan sisanya merupakan utang jangka pendek.
"Dari sisi komposisi valuta, ULN Indonesia sebagian besar bervaluta USD sebanyak 68,2 persen, sedangkan jenis valuta JPY mencapai 12,5 persen dan sisanya terdiri dari berbagai jenis valuta," jelas Hendy di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9).
BI mendapati pertumbuhan utang luar negeri swasta mengalami perlambatan. Utang swasta pada Juli 2013 tumbuh 9,5 persen (yoy) atau lebih rendah dari pertumbuhan pada Juni 2013 yang mencapai 11 persen (yoy). Pada akhir Juli 2013, tercatat utang luar negeri swasta sebesar USD 133,94 miliar.
Bank Dunia sudah mengingatkan negara berkembang untuk mengurangi utang. Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga mantan menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penundaan pemangkasan stimulus moneter oleh bank sentral AS harus dijadikan kesempatan bagi negara berkembang untuk melakukan dua hal. Perbaiki ekonomi domestik dan mengurangi jumlah utang luar negerinya.
"Negara yang sangat tergantung dengan aliran modal asing harus memerkuat neraca utangnya dengan mengurangi ketergantungannya pada utang valuta asing yang berjangka pendek," katanya.
Masih dari data BI, total utang pemerintah mencapai USD 133 miliar atau Rp 1.435 triliun. Utang pemerintah memang cenderung mendapat sorotan tajam. Bahkan, pemerintah dituding tidak punya niat untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Dari penelitian Lembaga swadaya Indonesia Budget Center (IBC), pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) terlalu tergantung pada pinjaman atau utang. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Postur anggaran negara yang selalu defisit dan ditutupi dari pinjaman, seolah menggambarkan rendahnya komitmen pemerintah mengurangi utang. Padahal, sebetulnya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan utang dalam dan luar negeri.
Kritik keras juga datang dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Institute for Development of Economics and Finance/INDEF) yang menuding pemerintah doyan menambah utang baru.
Sebenarnya, apa penyebab utang Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, menumpuk hingga mencapai Rp 2.983 triliun? merdeka.com mencoba merangkum berbagai analisa mengenai penyebab Indonesia terus menerus mengandalkan utang. Berikut paparannya.
Data yang dilansir BI menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun. Utang luar negeri Indonesia banyak didominasi utang jangka panjang yaitu sebanyak 82,3 persen. Sedangkan sisanya merupakan utang jangka pendek.
"Dari sisi komposisi valuta, ULN Indonesia sebagian besar bervaluta USD sebanyak 68,2 persen, sedangkan jenis valuta JPY mencapai 12,5 persen dan sisanya terdiri dari berbagai jenis valuta," jelas Hendy di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9).
BI mendapati pertumbuhan utang luar negeri swasta mengalami perlambatan. Utang swasta pada Juli 2013 tumbuh 9,5 persen (yoy) atau lebih rendah dari pertumbuhan pada Juni 2013 yang mencapai 11 persen (yoy). Pada akhir Juli 2013, tercatat utang luar negeri swasta sebesar USD 133,94 miliar.
Bank Dunia sudah mengingatkan negara berkembang untuk mengurangi utang. Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga mantan menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penundaan pemangkasan stimulus moneter oleh bank sentral AS harus dijadikan kesempatan bagi negara berkembang untuk melakukan dua hal. Perbaiki ekonomi domestik dan mengurangi jumlah utang luar negerinya.
"Negara yang sangat tergantung dengan aliran modal asing harus memerkuat neraca utangnya dengan mengurangi ketergantungannya pada utang valuta asing yang berjangka pendek," katanya.
Masih dari data BI, total utang pemerintah mencapai USD 133 miliar atau Rp 1.435 triliun. Utang pemerintah memang cenderung mendapat sorotan tajam. Bahkan, pemerintah dituding tidak punya niat untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Dari penelitian Lembaga swadaya Indonesia Budget Center (IBC), pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) terlalu tergantung pada pinjaman atau utang. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Postur anggaran negara yang selalu defisit dan ditutupi dari pinjaman, seolah menggambarkan rendahnya komitmen pemerintah mengurangi utang. Padahal, sebetulnya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan utang dalam dan luar negeri.
Kritik keras juga datang dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Institute for Development of Economics and Finance/INDEF) yang menuding pemerintah doyan menambah utang baru.
Sebenarnya, apa penyebab utang Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, menumpuk hingga mencapai Rp 2.983 triliun? merdeka.com mencoba merangkum berbagai analisa mengenai penyebab Indonesia terus menerus mengandalkan utang. Berikut paparannya.
Ayo gan kita harus pilih presiden di tahun 2014 yang gak mementingkan gaji ada gak ya
1.[Rajin terbitkan obligasi
Quote:
Quote:
Kepala divisi riset BEI, Poltak Hotradero menyebutkan, utang perusahaan di Indonesia maupun pemerintah terus tumbuh tinggi. Salah satunya karena rajin menerbitkan obligasi atau surat utang.
Dalam catatan Poltak, pertumbuhan surat utang pemerintah tahun lalu mencapai 72 persen dari USD 53 miliar di 2011 menjadi USD 94 miliar di 2012. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia, dan Singapura.
Sementara untuk obligasi korporasi, secara persentase tumbuh sangat tinggi. Mencapai 697 persen. Namun masih kecil jika dilihat dari sisi nominal atau jumlah.
2.APBN selalu defisit
Quote:
Quote:
Membengkaknya alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun ini, membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutupi kekurangan pada anggaran negara.
Anggaran subsidi yang membengkak berpotensi menggelincirkan asumsi defisit menjadi di atas dua persen lebih dari rencana awal 1,65 persen. Melesetnya defisit membuat beban fiskal negara semakin berat. Skema yang diambil untuk menutupi defisit ini ialah dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).?
3.[Pendapatan negara rendah/FONT]
Quote:
Quote:
[FONT="Comic Sans MS"]Alasan lain yang kerap disampaikan pemerintah terkait terus tergantung pada utang adalah kontribusi rakyat melalui pembayaran pajak terhadap negara, terbilang kecil. Dengan kata lain, makin besar pajak yang dibayar rakyat, semakin rendah ketergantungan negara terhadap utang.?
Sejak krisis ekonomi global akhir 2008, rasio pajak terhadap PDB nasional belum pernah menyentuh 13 persen. Tahun ini, rasio pajak ditargetkan mencapai 12,86 persen terhadap PDB.
4.Gaji PNS terus naik
Quote:
Quote:
Setiap tahun, pemerintah tidak pernah absen menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan itu dinilai semakin memperbanyak utang Indonesia.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan pemerintah dalam menaikkan gaji PNS sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, setiap gaji PNS naik juga berdampak pada penambahan anggaran seperti untuk dana pensiun dan tabungan hari tua.
Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan kebutuhan dana yang cukup besar ini biasanya ditutup pemerintah melalui jalur utang.?
"Jadi PNS naik gajinya, negaranya semakin banyak utang. Jadi tidak ada gunanya gaji PNS dinaikkan. Karena menjadi utang APBN kita. Pemerintah siapa yang mau bayar utang ini? Ya kita-kita juga dari pajak," ujar dia saat konferensi pers "STOP Penyimpangan APBN" di Kantor FITRA, Jakarta, Minggu (15/9).
5.Kebutuhan proyek infrastruktur
Quote:
Quote:
Dalam pembangunan sarana dan prasarana negeri ini, pemerintah masih mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Salah satu alasannya, anggaran negara tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Selama ini pembiayaan infrastruktur dari dana APBN terdapat instrumen utang di dalamnya.
Langkah pengurangan utang ini salah satunya dengan mendorong perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur sehingga nantinya pembangunan tidak lagi mengandalkan utang.
Sumber
http://news.okezone.com/read/2013/09...ipimpin-pemain
http://www.merdeka.com/uang/penyebab...astruktur.html
Quote:
Spoiler for Jangan Lupa ya gan:
Quote:
Spoiler for Cendol Segar:
Diubah oleh playboyhtc 27-09-2013 18:35
0
2.2K
Kutip
13
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•102.5KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya