[Tragis] Sarjana Hukum TERTIPU Calo PNS Kemenkeu Rp 750 Juta
TS
Bernandin
[Tragis] Sarjana Hukum TERTIPU Calo PNS Kemenkeu Rp 750 Juta
Yogyakarta - Seorang sarjana hukum perguruan tinggi negeri mengaku tertipu calo untuk masuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Uang Rp 750 amblas. Janji akan dimasukkan Kemenkeu, ternyata palsu.
Perempuan berinisial NDK dan berasal dari Boyolali itu mengadu ke kantor Ombudsman Jateng-DIY, Jl Monginsidi, Yogyakarta, Selasa (24/9/2013).
"Saya dijanjikan bisa masuk ke Kementerian Keuangan, tapi sampai sekarang tidak masuk," kata NDK.
Cerita berawal pada Maret 2013. Saat itu, ibu NDK bertemu Winarno, warga Randusari Teras Boyolali. Winarno mengaku memiliki saudara bernama Tatang Yulianto Suharto yang merupakan pegawai Kemenkeu. Penampilan dan penjelasan Winarno sangat menyakinkan.
NDK diminta mengikuti tes tertulis di sebuah CV yang beralamat di perumahan Griya Lopang Indah, Blok FG 16 Nomor 15 Kecamatan Serang, Banten. Ia diberangkatan bersama 11 orang menggunakan mobil L300 dari Boyolali.
"Setelah dinyatakan lulus tes, kami diminta menyiapkan uang Rp 410 juta sebagai dana awal masuk jadi pegawai honorer," kata NDK.
Setelah tes, Winarno datang ke rumah NDK untuk meminta bayaran lagi sebesar Rp 340 juta. Uang tersebut dibayarkan dengan sistem transfer dan bisa dicicil ke rekening bank atas nama Hartawan Wibisono di Bank BRI, atas nama Ujang Hidayat di Bank BNI, dan atas nama Winarno di BPD Jawa Tengah
Setelah uang dibayarkan, NDK dan saudaranya diajak Winarno ke hotel Ngawen Indah, Salatiga. Di tempat itu, NDK diajak diskusi layaknya proses pemberkasan dengan menunjukkan SK CPNS. Setelah itu dia, diberi baju seragam dinas lengkap dengan logo Kemenkeu. Mereka dijanjikan berangkat ke Jakarta pada 28 Mei 2013.
"Sampai hari ini tidak pernah ada nomor pelaku tidak bisa dihubungi dan janji menjadikan kami PNS ternyata palsu," ungkap NDK.
Kepala Ombudsman Jateng-DIY Budhi Masthuri menyatakan, kasus ini sudah masuk ranah pidana, karena itu harus diproses. "Kami akan fasilitasi dengan meminta kepolisian menangani kasus ini," katanya.
Seandainya saja loh yaa... ane punya duit cash segede 750 Juta, Ane perlu berfikir 1000x utk ane gunakan tuh duit buat Nyogok masuk PNS.Lebih baik tuh duit ane gunakan untuk modal buka usaha bisnis sendiri atau ane sodakohkan utk pembangunan masjid dan panti asuhan.
Kecuali ane punya mental koruptor seperti Gayusss, itu duit 750 juta terasa "kecil banget" buat nyogok masuk PNS, krn yakin ntr bisa balik modal hingga milyaran rupiah dari hasil korupsi
Komentar Agan Kaskuser yg Kerja di KEMENKEU
Quote:
Original Posted By saudagarjujur►Gw ini kerja di Kemenkeu.
Gw ga ngelarang lo pada ngelamar PNS, tp klo gw bole saranin jgn masuk Kemenkeu.
Gw sendiri aja mau resign dari sini.
Mungkin semua orang mikirnya Kemenkeu banyak uang nya.
SALAH BESAR BRO !!
Tugas Kemenkeu itu sebagai "Pencari Anggaran" nyari duit sebanyak2nya buat negara dan ngatur keuangan sehemat2nya. Jadi ga ada tuh namanya proyek2 sampingan. Justru pegawainya mengenaskan dan miris.
Dan lagi mutasi nya yg seluruh Indonesia, sadis bro.
Beda hal nya dengan PNS "Pengguna Anggaran" seperti Kemendagri, Pekerjaan Umum, Diknas, dll.
Mereka sebagai pengguna anggaran terbesar. Jd banyak tuh namanya proyek2 sampingan.
Asal lo tau, dari Direktorat Jenderal Pajak yang mana di bawah Kemenkeu, ud ada sekitar 3 ribu pegawai yg ngajuin resign.
Manajemen brobrok !!
Klo berkenan tolong taro page one, buat pencerahan ama teman2 yang lain.
Thx
Quote:
Original Posted By mantanpns►Orang2 TOLOL berat yg anggap masuk Kemenkeu bisa kaya, jangan sampai kaya deh, sejahtera aja jauh. Gaji besar.... siapa bilang...
Kerjaan banyak iya, tapi penghasilan tiap tahun justru menurun (dibandingkan inflansi). Banyak diantara kami (sekitar 3000 org lebih) yg sudah resign (termasuk saya) karena direkrut oleh PEMDA ataupun perusahaan swasta dengan pengahsilan 2,5x-10x yg ditawarkan di Kemenkeu saat ini,
sebagai contoh yg saya alami mendaptkan tawaran 5x lipat dari THP saya ketika bekerja di Ditjen Pajak sebagai seorang berpangkat terakhir IIIc, belum lagi ditambahkan tunjangan ini- itu yang bila disetahunkan kami bisa berpenghasilan 10x lipat dari penghasilan tahunan saya di kemenkeu (DJP).
Lalu beberapa rekan kami pindah ke PEMDA (Dinas Pelayanan Pajak Daerah) dengan penghasilan 2,5x lipat dari yang kami dapat di kemenkeu,
Pekerjaan :
Tidak ada perlindungan dari instansi bila kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja yang sebenarnya tidak merugikan negara maupun wp, namun sebaliknya bila ada kebijakan administrasi dari kepegawaian yang merugikan kami, kami harus telan mentah mentah tanpa bisa protes, misalnya adanya mutasi dadakan di penghujung tahun ajaran sekolah dimana kami sudah terlanjur membayar uang gedung sekolah anak kami yang baru masuk SD senilai lebih dari 10 juta, karena kami dimutasikan ke daeerah, otomatis anak yg baru masuk SD harus ikut, dan sekolah tidak mau mengembalikan uang gedung itu walau sebagian, begitu juga instansi, tidak ada bantuan utk mengganti uang kami yg hilang, itu harus kami tanggung sendiri sebagai harga yang harus dibayar sebagai bagian dari resiko jabatan. Sangat terbayang penderitaan salah satu rekan kami beranak 3, si bungsu baru masuk TK, kakaknya baru masuk SD, belum lagi memindahkan si sulung yg sudah kelas 4 SD. semua uang gedung hangus, bahkan harus keluar lagi uang gedung di kota tujuan baru (sendiri tanpa sedikitpun bantuan dari instansi).
Di bidang spiritual, sengaja sekali di kemenkeu ini dimerosotkan secara spiritual contoh paling nyata adalah ketika bulan ramadhan jam kerja kami 2 jam lebih lama dari jam PNS lainnya, bahkan dibandingkan karyawan swasta pun jam kerja kami lebih lama, shingga banyak dari kami yang tidak sempat berbuka puasa atau shalat tarawih berjamaah di masjid. Kalau alasannya kemenkeu sudah remunerasi, bisa dicontoh PENDA yg THP nya 2,5x kemenkeu tetap memberi kelonggaran jam kerja.
Kemenkeu masuk 7.30 pulang 16.30 dengan 30 menit istirahat sudah melawan aturan Badan kepegawaian Negara yg menetapkan jam kerja PNS bulan ramadhan pk 8.00 -15.30 dengan 1 jam istirahat
Belum lagi perlakuan SDM di kemenkeu bagaikan buruh harian, dimana apabila cuti karena sakit, cuti karena hamil, tujangan kami dipotong 50%, ini masih bagus, tahun lalu malah kami sama sekali tidak mendapatkan penghasilan apabila tidak masuk kantor walaupun kami sakit dan terkapar di rumah sakit. Kalau sampai itu terjadi (masuk rumah sakit) , barang-barang kami, investasi kami seperti rumah ataupun mobil yang belum lunas harus dijual karena kami harus membayar rumah sakit dikarenakan askes hanya mengcover Rp.350ribu per hari itupun dengan prosedur yang sangat berbelit belit sementara kami tidak mendapatkan penghasilan dari kantor akibat dianggap tidak masuk kerja,
Sistem pekerjaan yang kacau hanya berorientasi pada target penerimaan negara saja tanpa melihat sisi pelayanan menyebabkan banyak daripara rekan-rekan kami hanya mau melayani wp yang menjadi wewenangnya saja, bila ternyata ada wp ingin bertanya namun ARnya tidak ada 90% dipastikan utk disarankan kembali lagi nanti atau besoknya tanpa ada pertanyaan kira2 apa yg bisa saya bantu? Kenapa? karena target yang begitu tinggi menguras jam kerja kami dalam penggalian potensi perpajakan yang apabila tidak tercapai, kami akan terkena kondite penilaian kinerja buruk, sementara bila kami berprestasi, kami tidak mendapatkan penghargaan apapun (berbicara materi) kecuali kemungkinan (sekali lagi kemungkinan) mendapatkan penempatan tidak jauh dari kota domisili kami (sekali lagi kota ya, bukan rumah kami, misalkan kami tinggal di jakarta, ya masih bisa lah mutasi 'hanya' di pulau jawa).
Selama sistem administrasi kepegawaian negara di Indonesia ini bobrok seperti ini, orang2 pilihan yg idealis justru hanya menjadikan kemenkeu menjadi batu loncatan saja utk nyebrang ke perusahaan2 besar, Dan hanya orang-orang bermental tikus2 got saja yang akan bertahan di kemenkeu.
Apalagi dari awal sudah keluar duit ratusan juta, tinggal menunggu waktu saja KPK mencidukmu, karena sudah pasti pikiranmu dengan segala cara ingin ‘modal kembali’.
Namun semua ini memang sepertinya kebijakan disengaja supaya orang2 terbaik negeri ini tidak berecokol di kemenkeu, supaya para oknum-oknum dalam pemerintahan maupun pengusaha baik asing maupun lokalyang gila harta dan kekuasaan dapat merajalela memainkan anggaran dan kebijakan negara untuk kepentingan pribadi atas nama rakyat.
Tolong taruh di pekiwan yang bro supaya mata para petinggi kita terbuka,
(silakan dicek kebenarannya) terutama bagi yg punya profesi atau berjiwa reporter tolong bikin liputan khusus tentang suka duka pegawai kemenkeu, tentunya dengan formatreportase investigasi seperti acara di salah satu station TV yg biasa mengulas kecurangan pedagang makanan.
kalo boleh ane cerita pengalaman ane, beberapa kali ane coba daftar PNS di K/L yang ada di Negara tercinta ini.. Alhamdulillah 2x ane daftar, 2x ane masuk sampai tahap Wawancara/Interview.. Lebih Alhamdulillah lagi, ketika tahapan wawancara itu ane selalu GAGAL.. Bukan karena ketidakmampuan ane menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu ane yang diberikan, tapi karena ketidakmampuan ane menjawab seberapa besar ane mampu bayar dan siapa yang membawa ane masuk..
tidak ada satupun saudara/keluarga ane yang bekerja menjadi PNS dan ane berasal dari keluarga yang cukup bukan berlebihan.. kemudian, tahun 2008 ane coba daftar PNS KemenKeu dari jalur sarjana.. Alhamdulillah sampai sekarang ane sudah menjadi PNS KemenKeu tanpa membayar sepeserpun dan tanpa channel sama sekali..
Memang kalau dirasa bekerja di KemenKeu JAUH lebih berat daripada pengalaman ane bekerja di Swasta (dulu sempet 3 tahun jadi Lawyer di LawFirm kecil2an). Kesejahteraan di KemenKeu menurut ane cukup tidak berlebihan.. yang ane syukuri, masih ada K/L yang masih menerima kemampuan kompetensi kualitas daripada mementingkan bayaran/sogokan.
Quote:
Original Posted By pringaspringis►pengen bilang, ane kerja di kemenkeu, dirjen perbendaharaan
kalau ada yang mau ngasih 750 juta ke ane, ane siap berhenti dari kemenkeu
enaknya kemenkeu itu cuma fatamorgana. 95% pegawai kemenkeu ane yakin jujur, dan istiqomah.
3000 orang ngajuin resign di djp (pajak), belum di instansi lain
resmi golongan ii c, grade 7 kek ane, dapatnya sekitar 6,5 juta/bulan
750 juta itu penghasilan 10 tahun
6,5 juta itu cukup. ga lebih. soalnya sebanding dengan pola mutasi yang edan-edan, ga ada kenal kompromi. loe kerja juga diperes tenaganya di sini....
bayangkan ane di Sumbawa Besar, NTB. kampung ane di Sumatra Selatan
karena pola mutasi itu, sebagian besar pegawai statusnya bujang lokal.... anak-istri pada jauh-jauhan
Quote:
Original Posted By yoxinoda►Nasib bekerja sbg PNS di DJP:
1. siap dimutasi kemana aj dengan uang pindah yg kecil, hingga seringnya nombokin sendiri. udh pindah, jauh dr keluarga anak istri, nombokin lagi..
2. Banyak yg jujur dan pinter2, tp karna segelintir oknum, image yg terbentuk semua kotor.
3. Ga boleh punya barang mewah, karna sllu dikira hasil korupsi. meski nyatanya untuk membelinya kudu ngutang bang 5 tahun(buat beli mobil) atau 15 tahun buat rumah atw ngerenovasi rumah.
4. Target dan beban kerja yg luar biasa,. djp yg nyari uang, pemda, DPR yg hambur2kan uang ke proyek penuh markup dan buat jalan2 ke LN.
^_^
4.
Spoiler for HOT THREAD JEBRETT:
Alhamdulillah, HOT THREAD PERTAMA KALI setelah ngaskus 4 tahun, Thanks MIMIN & MOMOD
NB : yg tertarik dengan AVATAR ane, silakan pake saja FREE (ngak perlu kirim PM krn bikin inbox ane penuh )
0
108.6K
Kutip
2.1K
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!