Pada 12 September, Jokosi secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya atas program mobil murah itu. Dia menilai, program ini akan menambah ruwet lalu lintas di Jakarta. Dan Pemprov DKI hanya akan dipusingkan oleh kebijakan ini.

"Nggak (setuju). Karena apa? Karena kita yang sekarang aja, kita pusing," ujar Jokowi di Johar Baru, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Namun apa boleh buat. kebijakan yang dia tidak suka itu datangnya dari pemerintah pusat. Jokowi tiak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan di tingkat provinsi dengan menekan pertambahan mobil.

Yang dapat dilakukan Pemprov DKI saat ini hanya membuat kebijakan baru untuk menekan jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan tertentu dengan sistim Electronic Road Pricing (ERP) serta ganjil-genap.

"Nanti kita cegat dengan ERP. Pakai genap-ganjil. Cegatnya pakai itu. Mungkin pakai pajak khusus," tutur Jokowi.


Sumber