Semarang, - Sejumlah kepala daerah sedikit menentang kebijakan pemerintah terkait mobil murah atau low cost green car (LCGC) karena dianggap menambah kemacetan. Apa tanggapan mantan wapres Jusuf Kalla?

Menurut JK, banyaknya kepala daerah yang tidak setuju dengan kebijakan mobil dinas bukan berarti menolaknya. Hal itu dilakukan karena untuk memberikan jalan keluar dan solusi terbaik.

"Ya itu mungkin saja agar memberikan solusi. Kalau menolak kan nanti berbahaya, kalau ada produk ditolak sana sini nanti bisa terpecah bangsa ini," ujar JK usai kegiatan Jalan Sehat Kemanusiaan PMI Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Minggu (22/9/2013).

"Mobil mahal marah, murah juga marah. Yang benar saja? Apa yang dinginkan negeri ini?" imbuhnya.

JK juga menilai kebijakan pemerintah terkait mobil murah ramah lingkungan tidak akan mengganggu pengembangan mobil nasional. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan perwujudan keinginan masyarakat yang berharap ada mobil dengan harga terjangkau.

"Dulu banyak yang mengeluh mobil di Indonesia termahal di dunia, tentu ingin agar lebih murah. Jadi tujuannya dicapai,"tuturnya.

Meski demikian, dengan adanya kebijakan mobil murah, tidak berarti produksi bisa terlalu bebas, tetap harus ada aturannya. Selain itu diharapkan juga bisa memperhatikan dampak kepadatan lalu lintas yang akan terjadi.

"Mobil murah tidak harus macet, tapi harus diatur juga pajaknya atau apanya supaya tidak bebas-bebas itu," tegas Ketua PMI itu.

Terkait mobil nasional, menurut JK tidak perlu dikhawatirkan. Karena kebijakan mobil murah dan pengembangan mobil nasional bisa berjalan bersama.

"Ini kan masing-masing jalan, mobil nasional kan bagus kalau jalan. Jual mobil kan tidak mudah," tegasnya.