Jakarta - Meluncurnya program mobil murah dikhawatirkan membuat lalu lintas makin padat, terutama di ibu kota Indonesia, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus segera mengambil kebijakan menaikkan tarif parkir.

Pengamat Transportasi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Djoko Setijowarno mengungkapkan, meluncurnya mobil murah ke pasaran akan memotivasi Gubernur Jokowi untuk segera mengambil kebijakan yang pro transportasi massal.

"Tarif parkir harus dinaikkan, tidak bisa tidak. Jalan berbayar juga segera diterapkan. Mempercepat saja untuk menghadang kendaraan supaya tidak meluber ke jalanan," kata Djoko kepada detikFinance, Rabu (18/9/2013).

Menurut Djoko, Jokowi juga harus segera menerapkan electronic road pricing (ERP). Untuk tarif parkir, Djoko mengusulkan agar dinaikkan lebih dari Rp 10.000/jam, atau setidaknya lebih mahal dari ongkos sarana transportasi yang ada. Itu akan memicu masyarakat menggunakan kendaraan umum juga bisa diikuti oleh daerah-daerah lain.

"Harus di atas Rp 10.000/jam karena biar orang enggan parkir, sekarang parkir kita lebih murah dari angkot," jelasnya.



Kebijakan lebih mahalnya tarif parkir telah sukses diterapkan di berbagai negara. Djoko menyebut Jepang dan China telah berhasil mendorong masyarakatnya memakai transportasi umum karena mahalnya tarif parkir jika menggunakan kendaraan pribadi.

"Kalau naik angkutan umum itu bis paling Rp 1.300, kalau naik MRT itu Rp 2.500 sekitar 2 yuan. Tapi kalau parkir bisa 20-30 ribu. Saya kira orang akan naik kendaraan umum, dan bensin di sana juga nggak bersubsidi," katanya.

Di samping kebijakan tersebut, Djoko mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah pun harus segera membuat transportasi umum yang layak.

Seperti diketahui, Jokowi punya jurus khusus menyiasati 'banjir mobil murah' yang tak lama lagi akan datang dengan peraturan daerah. Perda ini mengatur kebijakan nomor polisi ganjil-genap, Electronic Road Pricing (ERP) sampai berkirim surat ke Wakil Presiden Boediono.



"Nanti dihajar dengan ganjil-genap dan ERP, termasuk dengan pajak parkir yang tinggi," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.
(zul/ang)
[URL="http://finance.detik..com/read/2013/09/18/125335/2362063/1036/ada-mobil-murah-jokowi-harus-pasang-tarif-parkir-rp-10000-jam"]SUMBER[/URL]

ane sangat prihatin dengan cara pandang pemerintah menyikapi permasalahan kemacetan di Ibu Kota dan kota besar lainnya di indonesia.
perhatikan Ilustrasi berikut:



mana yang lebih banyak populasi kendaraan roda 4 atau roda 2?
mana yang lebih mudah pengajuan kredit kendaraan roda 4 atau roda dua?
kendaraan mana yang hanya dengan DP 300Rb bisa membawa kendaraannya pulang? sehingga populasi kempemilikannya tidak terkontrol?
kendaraan mana yang biasa ugal-ugalan di jalanan?
kendaraan mana yang dengan mudah nya melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas sehingga menjadi salah satu penyebab sumber kesemrawutan?

Jika Tarif Parkir setinggi itu, siapa yang bakal menjamin dana itu tidak akan bocor dan dikorupsi oleh Oknum tertentu?
itu pajak yang sangat tinggi loh apabila kebijakan parkir ini di berlalukan , lebih tinggi dari Pajak Nasional yang di kelola Kemenkeu.

mengapa LCGC di setujui?
meskipun 80% nya komponen lokal, apakah 20% importnya justru semakin memperburuk neraca perdagangan indonesia?

Kemana Mobnas?
mengapa LCGC disetujui saat DKI 1 sedang membenahi jakarta salah satunya dari kemacetan dan kemudian bisa berbarengan dengan pencalonan kuat DKI 1 menjadi RI 1 dalam pemilu 2014?

apakah dengan membludaknya populasi Kendaraan di Jakarta ditambah LCGC dan akhirnya strategi pembenahan kemacetan di jakarta terhambat ditujukan dengan maksud agar citra DKI 1 memudar akibat kewalahan menyelesaikan persoalan ini?

beberapa pertanyaan diatas memicu kita untuk berpikir, bahwa pemerintah berusaha secara parsial memecahkan masalah.
tidak overall dan justru menciptakan masalah baru.
dan bahkan syarat akan muatan politis.


Salam Damai Indonesia
Salam Sejahtera kaskuser



UPDATE
Tahun 2012 Populasi Motor 77.7Juta Unit, Mobil 9.5 Juta Unit