Hatta Terkesan 'Cuci Tangan' Soal Aturan Mobil Murah Pakai BBM Non Subsidi
19 Sep 2013 20:23:52


Menko Perekonomian, Hatta Rajasa

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidan Perekonomian, Hatta Rajasa terkesan tidak ingin mencampuri aturan mobil murah yang harus menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Dia mengatakan urusan tersebut adalah wewenang dari Menteri Perindustrian. "Ya dirumuskan sama menteri teknis. Menteri teknis yang merumuskan. Tekniksnya saya tidak ikuti dan aturannya di menteri perindustrian," katanya di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/9). Namun dia menginginkan agar mobil murah tersebut tidak lagi menggunakan BBM subsidi. "Tapi jangan nguber premium lagi, karena kita sedang kendalikan. Syukur-syukur tidak gunakan premium,"ucapnya.

Di tempat yang berbeda, Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat mengatakan dirinya sudah membahas rencana pengaturan penggunaan BBM non subsidi tersebut dengan Menteri Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. "Dengan Menko sudah bicara sedemikian rupa. Memang harus dibuat aturannya agar pelaksanaanya bisa berjalan. Kalau pakai BBM bersubsidi, konsekuensi mobilnya cepat rusak," ucap Hidayat.
http://www.aktual.co/politik/202501h...bm-non-subsidi

Dua Menteri SBY Beda Paham Soal Mobil Murah
Rabu, 18 September 2013 | 16:37 WIB


Hidayat dan EE Mangindaan

inilah..com, Jakarta - Terjadi pertentangan antara dua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II terkait program mobil murah. Jika Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai mobil murah sangat bagus, namun bagi Menteri Perhubungan, program ini malah bertentangan dengan program pemerintah mengatasi kemacetan. Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, perlu dipikirkan lagi dampaknya. "Sekarang kalau sudah jadi, mari kita berpikir macet. Kita tidak hambat, sekarang kalau sudah jadi, saran kami pikirkan supaya tidak tambah macet," kata Mangindaan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Dia meminta, mobil murah ini tidak dipasarkan di Jakarta. Sebab, di Jakarta sudah terlalu macet. "Tentu akan imbau silahkan jangan di kota, silahkan di daerah yang tidak macet, di luar jawa terutama," jelas politisi Partai Demokrat ini. Mangindaan menjelaskan, pihaknya berusaha untuk menarik perhatian ke angkutan massal. Dengan mengembangkan angkutan bus supaya tidak ada kendaraan perorangan. "Alihkan ke MRT, comutter line sehingga kemacetan tidak terlalu menghambat. Kereta api kan makin bagus pelayanannya, tarif makin turun karena kita subsidi. Bus juga justru kami minta bus diperbanyak dengan mesin yang demikian, yang murah. Sehingga bertandinglah," jelas Mangindaan.

Mangindaan menilai, Jakarta sudah terlalu macet. Tapi jika memang sudah berjalan, dia minta agar digunakan diakhir pekan saja. Walau, ini tidak mungkin terjadi. "Kalau boleh bok sabtu minggu saja dipakai, jangan senin sampai jumat. Padat sekali. Kan selalu kita yang mesti ditanya macet," harap Mangindaan. Sebelumnya, Menteri Perindrustrian MS Hidayat meyakinkan bahwa mobil murah ini bagus. Dia menyayangkan analisa bahwa akan menambah kemacetan di Jakarta. "Ketakutan untuk kemacetan di Jakarta dan bodetabek bisa saya mengerti tapi agak berlebihan. Kayak saya dulu 5 tahun naik sepeda motor waktu mahasiswa punya kemampuan beli mobil, yah beli mobil," katanya, Kamis (12/9/2013)..

Dia beralasan, kemacetan Jakarta bukan karena mobil. Apalagi, jika ditambah dengan mobil-mobil murah ini. Hidayat membantah asumsi seperti itu. "Kemacetan itu terjadi bukan karena LCGC turun ke jalan. Tapi karena infrastruktur kita terlambat di bangun, kedua managemen trafick mesti dibenerin, lalu melanggar-melanggar mesti ditindak tegas, jangan dikompromi di tengah jalan. Di negara-negara yang managemen traficknya disiplin, kemacetannya bisa terhindarkan," jelas dia.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2030498/dua-menteri-sby-beda-paham-soal-mobil-murah#.UjsLitLfC0k[/url]

Soal Mobil Murah, DPR Sesalkan Menteri Perindustrian
KAMIS, 19 SEPTEMBER 2013 | 12:08 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menilai pola pikir pemerintah salah mengenai program mobil murah. "Mindset-nya salah. Kementerian Perindustrian tidak memahami grand design kebijakan industri. Mereka berpikirnya sepotong-potong," kata Wakil Ketua Komisi Industri Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan, Aria Bima. Menurut dia, pemerintah sudah seharusnya mementingkan kepentingan publik, bukan kepentingan para pengusaha. "Kalau Jokowi itu orientasi bukan capital oriented, tapi publik oriented," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 September 2013.

Aria mengaku tidak paham dengan munculnya mobil murah ramah lingkungan ini. "Master plan-nya kan mobil nasional yang ribut soal mobil Esemka. Tiba-tiba muncul pemikiran mobil murah tapi ramah lingkungan dengan menggunakan energi alternatif. Kalau mobil nasional kita tanggapi karena ini proyek bangsa. Tapi untuk mobil murah seperti sekarang ini masih menjadi pertanyaan untuk siapa. Apa benar untuk rakyat kecil?" Aria pun memahami kecemasan Jokowi--sebutan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo--soal masalah mobil murah. Karena kebijakan Jokowi adalah mendorang penggunaan transportasi publik. Adanya mobil murah dikhawatirkan dapat meningkatkan volume kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta.

Oleh karena itu, kata dia, Dewan berencana memanggil Kementerian Perindustrian terkait kisruh mobil murah. "Sebelum reses DPR atau sebelum tanggal 15 Oktober 2013," ujarnya. Namun, kata Aria, pemanggilan ini bukan bersifat khusus, tapi dalam bentuk rapat kerja seperti biasanya. Aria mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan mengenai program mobil murah yang sekarang menimbulkan kontroversi.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...-Perindustrian

Menko EKonomi Hatta Rajasa:
Mobil murah 'seharusnya' untuk ekspor
18 September 2013 - 16:33 WIB

Pemda DKI Jakarta khawatir kebijakan mobil murah dapat membuat kota tambah macet. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan produksi mobil murah di Indonesia seharusnya tidak diutamakan untuk pasar domestik tetapi harus berorientasi ekspor. "Saya minta agar Menteri Perindustrian mendorong itu untuk ekspor. Sebetulnya, kita ini menginginkan Indonesia menjadi basis ekspor menjelang perdagangan bebas Asean," katanya di Jakarta, Rabu (18/09). "Kita punya potensi menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif, selain tekstil dan lainnya. Kalau kita lengah, industri otomotif nanti pindah ke Thailand. Kesempatan inilah yang harus kita ambil." Sehingga jangan sampai keberadaan mobil murah membanjiri pasar domestik saja. Idealnya mayoritas untuk ekspor."

Hal ini diungkapkan Hatta untuk menanggapi kontroversi Klik kebijakan mobil murah atau yang dikenal dengan nama low cost green car (LCGC). Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan penjualan mobil murah yang nantinya akan menambah kemacetan di Jakarta. Jokowi, begitu dia biasa dipanggil, mengatakan kebijakan itu tidak sesuai dengan 17 langkah penanganan kemacetan lalu lintas Jakarta yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Boediono. Kebijakan yang bertolak belakang ini kemudian membuat Jokowi menyurati Wapres. "Kita sedang mengejar fasilitas dan infrastruktur dengan cepat [untuk mengurangi kemacetan], tapi tiba-tiba kemudian ini datang mobil murah, ya saya surati Wapres," ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Harus tepat sasaran
Hatta mengatakan kebijakan mobil murah juga harus mendorong penciptaan mobil bermerek nasional. Hingga kini tercatat sudah empat jenis mobil murah yang diluncurkan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM), diantaranya Agya dari Toyota Astra Motor, Ayla dari Astra Daihatsu Motor, Datsun Go+ dari Nissan Motor, dan Honda Brio Satya dari Honda Prospect Motor. Semua rata-rata dihargai di bahwa Rp100 juta. Model Ayla misal dipasarkan mulai dari Rp76 juta saja.

Namun Hatta mengatakan aturan untuk mendorong ekspor mobil murah akan sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Perindustrian, yang terpenting kebijakan itu harus tepat sasaran. "Produksi mobil murah di Indonesia juga harus memberikan kontribusi pada penciptaan mobil nasional, mampu dorong berkembang industri komponen berskala kecil menengah, dan mendorong program ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar minyak." "Kriteria itu yang harus dijaga," sambung Hatta.
Pada Juni lalu, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan dalam skala nasional, insentif pajak untuk mobil murah ini penting diberikan, karena tidak hanya untuk mengangkat daya saing industri nasional, tetapi juga memiliki dampak besar pada penciptaan lapangan pekerjaan baru. "Kita tidak bisa melarang orang membeli mobil. Pilihannya apakah mobil itu disuplai oleh dalam negeri atau impor? Kalau saya pilih dibuat dari dalam negeri," sambungnya.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit...il_murah.shtml

Menhub: Jangan Jual Mobil Murah di Kota Macet
Rabu, 18 September 2013 | 14:46 WIBA

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan EE Mangindaan memberikan alternatif terhadap kebijakan penjualan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). Ia menyebut mobil tersebut seharusnya tidak dijual di perkotaan tetapi di daerah. "Dari pihak kita tentu akan himbau silahkan jangan di kota, silahkan di daerah yang tidak macet, di luar Jawa terutama," kata Mangindaan ditemui di Kantor Presiden, Rabu (18/9). Meski meminta mobil murah LCGC tidak dijual di kota, Mangindaan maklum jika ada calon konsumen yang menginginkan sebaliknya. Ia hanya berharap mobil murah itu digunakan pada akhir pekan saja. "Kasihan juga rakyat (kota) mau beli, kalau boleh ya sabtu minggu saja dipakai, jangan senin sampai jumat. Padat sekali. Kan slalu kita yang mesti ditanya kalau macet," sebut Mangindaan lagi.

Mangindaan juga meminta agar perkotaan segera mengembangkan angkutan massal. Ia menilai maka kemacetan akan berkurang dan angkutan massal makin bergairah. "Mari kita kembangkan bus supaya tidak (mobil) perorangan. Alihkan ke MRT (mass rapid transit), commuter line sehingga kemacetan tidak terlalu menghambat. Kereta api kan makin bagus pelayanannya, tarif makin turun karena kita subsidi, bus juga, justru kami minta bus diperbanyak dengan mesin yang murah," seru Mangindaan. Sebagai informasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan LCGC sebagai bentuk dukungan terhadap produksi mobil murah atau terjangkau bagi masyarakat. Dua produsen mobil, Toyota dan Daihatsu sudah menyiapkan dua model mobil tersebut yakni Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Mobil bermesin 1.000cc ini rencananya bakal dilepas dengan harga dibawah Rp100 juta.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menolak kehadiran mobil yang disubsidi tersebut. Ia meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan itu dan tidak menjualnya karena kemacetan di Jakarta akan semakin parah.
http://www.metrotvnews.com/metronews...-di-Kota-Macet

Jokowi terima 'order' penolakan dari Edward?
Penolakan Mobil Murah Dikaitkan dengan Pengusaha Edward, Ini Kata Jokowi
Novrizal Sikumbang19 Sep 2013 20:15:03



Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membantah tudingan jika penolakan terhadap mobil murah dan ramah lingkungan merupakan pesanan dari pengusaha Edward Suryadjaya. Penolakan itu murni untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. "Kedekatan bagaimana (Edward Suryadjaya). Tidak ada titip-titipan," tegas Gubernur yang akrab disapa Jokowi itu, di Four Seasons Hotel, Jalan Rasuna Said (Kuningan), Jakarta Selatan, Kamis (19/9). Ia pun menegaskan ada perbedaan mobil murah Esemka dengan mobil murah yang ada saat ini, seperti Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. "Ya beda dong. Esemka itu kan produk lokal, ada nilainya kalau produk lokalkan. Ada rasa kebanggaan yang berbeda," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, mestinya pemerintah pusat mengerti dengan kondisi Jakarta yang sudah terlalu banyak kendaraan pribadi. Seharusnya, sambung dia, yang dibutuhkan saat ini adalah transportasi masal yang murah. "Yang kita gali di Jakarta itu transportasi masal murah, bukan mobil yang murah," pungkas dia. Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel, melakukan investigasi terhadap latar belakang penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car) tersebut. Setelah melakukan investigasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan," katanya dalam keterangan pers yang diterima Aktual.co, Kamis (19/9).

Penolakan Jokowi terhadap mobil murah dan bebas polusi sangat tidak beralasan, karena dia sendiri juga pencetus mobil murah Esemka yang ternyata tidak berjalan dan hanya dijadikan sebagai pencitraan jelang mencalonkan diri sebagai gubenur DKI Jakarta. "Kedekatan Jokowi Ahok dengan konglomerat Edward Suryadjaya sangat jelas yaitu dengan adanya rencana pencabutan ijin Pekan Raya Jakarta dari grup perusahaan milik Hartati Murdaya dimana arena PRJ dahulu dikuasai oleh Edward Suryadjaya," tambahnya.

Kedekatan Jokowi Ahok dengan konglomerat Edward Suryadjaya juga sangat jelas, dimana dimenangkannya tender proyek monorel di Jakarta kepada PT Jakarta Monorel (JM). Perusahaan ini merupakan perusahaan milik Edward Suryadjaya. Selain itu, PT Ortus Holsing, perusahaan yang juga dimiliki oleh Edward Suryadjaya adalah perusahaan pabrikan monorel yang akan digunakan di DKI Jakarta. "Keluarga Edward Suryadjaya dari dulu sangat dekat dengan perusahaan multinasional penghasil produk otomotif seperti Honda, Toyoda, Nissan, Suzuki. Sehingga dari investigasi Indonesia Development Monitoring dapat disimpulkan bahwa penolakan Jokowi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car) merupakan bagian dari pesanan perusahaan multinasional otomotif dunia yang tentu saja akan terganggu jika mobil murah itu di produksi di Indonesia dan mulai dipasarkan," tambahnya. "Hal ini mungkin saja dilakukan oleh Jokowi sebab jika ingin maju sebagai capres tentu saja Jokowi akan memerlukan dana yang cukup besar dan dana itu bisa didapat dari konglomerat pemilik perusahaan perakit otomotif di Indonesia." demikian Fahmi.

Jokowi dekat dengan pengusaha Edward Soeryadjaya sejak Pilkada DKI Jakarta. Ketika itu, Edward mengakui mendukung finansial kampanye Jokowi-Ahok. "Kita menganggap bantuan itu ibarat kontribusi, tapi tidak semua wah. Kita hanya menugaskan satu dua orang untuk membantu promosi dan kampanyekan Pak Jokowi sejak putaran pertama, dalam bentuk tenaga saja dan tidak besar," kata Edward di kantornya, Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat, Senin (30/7). Soal nominal, Edward tidak mau membocorkan. Intinya tidak sebesar yang dibayangkan publik. "Saya tidak bisa menyebutkan. Intinya tidak besar. Tidak seperti tim-tim lain. Lagian, kita kan tidak terlalu yakin (Jokowi-Ahok menang Pilkada DKI Jakarta). Jadi, bagaimana mungkin ada kepentingan bisnis di balik dukungan ini," sambungnya. Lagipula, sambung Edward, untuk menaikan popularitas dan elektabilitas Jokowi tidak perlu banyak uang. Ini karena sosok Jokowi yang bagus, sederhana dan simbol perubahan. "Jadi jangan dibikin isu macam-macam," tegasnya.
http://www.aktual.co/politik/201839p...ni-kata-jokowi

Di Balik Sikap Jokowi Menolak Mobil Murah
19 Sep 2013 14:04:01

Jakarta, Aktual.co — Konglomerasi otomotif Indonesia saat ini dikuasai oleh Astra dan MPM Group yang sahamnya dimiliki keluarga Suryadjaya, serta Indomobil Group milik Salim Group. Semuanya menjadi distributor tunggal atau perakit mobil tunggal di Indonesia, semua produk mobil yang diproduksi merupakan kategori mobil yang mahal. Baru-baru ini pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car). Hal ini mendapat penolakan keras dari Gubenur DKI Jakarta Jokowi. Alasannya, akan menambah kemacetan di Jakarta.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel, jika flashback ke belakang, Jokowi adalah salah satu pencetus produksi perakit mobil murah Esemka. Di kemudian hari, proyek ini gagal karena meskipun masuk dalam kategori mobil murah, Esemka jenis Rajawali SUV dibanderol harga antara Rp 140 juta hingga Rp 150 juta. "Tentu saja penolakan akan peraturan mobil murah dan ramah lingkungan menjadi pertanyaan, ada apa dibalik penolakan Jokowi terhadap mobil murah ramah lingkungan? Setelah Indonesia Development Monitoring melakukan investigasi terhadap latar belakang penolakan mobil murah tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan," katanya dalam keterangan pers yang diterima Aktual.co, Kamis (19/9).

Penolakan Jokowi terhadap mobil murah dan bebas polusi sangat tidak beralasan, karena dia sendiri juga pencetus mobil murah Esemka yang ternyata tidak berjalan dan hanya dijadikan sebagai pencitraan jelang mencalonkan diri sebagai gubenur DKI Jakarta. "Kedekatan Jokowi Ahok dengan konglomerat Edward Suryadjaya sangat jelas yaitu dengan adanya rencana pencabutan ijin Pekan Raya Jakarta dari grup perusahaan milik Hartati Murdaya dimana arena PRJ dahulu dikuasai oleh Edward Suryadjaya," tambahnya.

Kedekatan Jokowi Ahok dengan konglomerat Edward Suryadjaya juga sangat jelas, dimana dimenangkannya tender proyek monorel di Jakarta kepada PT Jakarta Monorel (JM). Perusahaan ini merupakan perusahaan milik Edward Suryadjaya. Selain itu, PT Ortus Holsing, perusahaan yang juga dimiliki oleh Edward Suryadjaya adalah perusahaan pabrikan monorel yang akan digunakan di DKI Jakarta."Keluarga Edward Suryadjaya dari dulu sangat dekat dengan perusahaan multinasional penghasil produk otomotif seperti Honda, Toyoda, Nissan, Suzuki. Sehingga dari investigasi Indonesia Development Monitoring dapat disimpulkan bahwa penolakan Jokowi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car) merupakan bagian dari pesanan perusahaan multinasional otomotif dunia yang tentu saja akan terganggu jika mobil murah itu di produksi di Indonesia dan mulai dipasarkan," tambahnya. "Hal ini mungkin saja dilakukan oleh Jokowi sebab jika ingin maju sebagai capres tentu saja Jokowi akan memerlukan dana yang cukup besar dan dana itu bisa didapat dari konglomerat pemilik perusahaan perakit otomotif di Indonesia." demikian Fahmi.
http://www.aktual.co/politik/140553d...ak-mobil-murah

------------------------------

Beginilah jadinya kalau bikin kebijakan publik mau cepat-cepat saja agar bisa kejar setoran aja. Akhirnya malah memperoleh tantangan luas, bahkan penantangan frontal dari internal Pejabat Tinggi Pemerinatahannya sendiri. Itu belum lagi pendapata para pengamat dan pakar serta rakyat yang marah denga kondisi yang demikian itu. Tantangan juga pasti datang dari agen tuggal pemegang merk seperti ASTRA itu, yang puluhan tahun menjadi pemain dalam industri otomotive di Indonesia. Apa iya mereka mau disingkirkan begitu saja dengan kehadiran pemain-pemain baru?