Mungkin berita ini sudah agak lama, tapi ane rasa masih agak relevan di sajikan agar kita mengetahui kronologi krisis listrik yang terjadi di daerah sumatera. Selamat menyimak:

PLTA Asahan III Terganjal Izin, Sumut Terancam Krisis Listrik


Medan - Krisis listrik akan kembali menghantui provinsi Sumatera Utara jika pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III tertunda.

"Bisa saja kita sabar menunggu izin dari Gubernur dan tidak membangun PLTA ini sekarang, asalkan masyarakat Sumut bisa terima pada tahun 2013 -2014 Sumut akan alami krisis listrik lagi," kata Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara, Kamis (13/5/2010).

Meskipun sejak 1,5 bulan lalu defisit listrik di Sumatera Utara sudah diatasi. Namun menurut Dahlan, jika tidak ada tambahan pasokan listrik dari pembangkit baru maka defisit akan kembali terjadi karena kebutuhan listrik di wilayah itu terus meningkat.

"Penderitaan baru selesai 1,5 bulan, Apa mau menderita seperti itu?" ujar dia.

Untuk itu, PLN akan segera membangun PLTA dengan kapasitas 2x78 Megawatt tersebut, meskipun belum memperoleh izin dari Gubernur Sumatera Utara.

Rencananya peletakan batu pertama pembangunan pembangkit tersebut akan dilaksanakan Jumat (14/5/2010) besok dan BUMN listrik tersebut akan segera membuka tender rekayasa, pengadaan dan kontruksi ( engineering procurement contruction/EPC) pada bulan Juni mendatang.

Dahlan juga berjanji akan memenuhi keinginan Gubernur Sumut agar listrik yang dihasilkan dari pembangkit tersebut dapat memperkuat pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara.

Dirut PLN 'kaget' swasta bangun Asahan III


MEDAN - Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, mengaku 'kaget' karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyerahkan izin lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III kepada perusahaan swasta.

Secara prosedural, katanya, PT PLN (Persero) telah mengajukan permohonan izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III sejak tahun 2004.

Setelah itu, PT PLN tetap mengajukan permohonan kembali karena belum ada jabawan dari Pemprovsu. Meski permohonan telah diajukan beberapa kali tetapi Pemprovsuetap tidak mengeluarkan izin lokasi pembangunan tersebut. "Tapi tiba-tiba ada izin lokasi untuk perusahaan lain," katanya, pagi ini.

Secara umum, katanya, PLN sangat siap untuk membangun PLTA Asahan III yang direncanakan mampu menghasilkan daya sekitar 180 MW itu. Kesiapan itu bukan hanya terkait dana, tetapi juga desain dan pola pembangunannya.

"Dananya sudah ada, desain gambar juga sudah ada, tinggal izin lokasi saja," katanya.

Diakui, pihaknya telah beberapa kali "merayu" Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, untuk mencabut izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan swasta itu. "Sudah tiga kali saya bertemu pak Gubernur Sumut (Syamsul Arifin)," katanya.

Namun, katanya, Gubernur Sumut itu mengaku kesulitan untuk mencabut izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III tersebut. Memang, katanya, belum dicabutnya izin lokasi yang diberikan kepada pihak swasta itu belum memberikan efek yang berarti karena kondisi listrik di Sumut mulai teratasi.

Namun jika tidak dicabut segera, maka PLN harus menunggu tiga tahun lagi jika ingin membangun PLTA Asahan III tersebut.

Jika kondisi itu dibiarkan, maka pihaknya akan sulit menyiapkan pembangkit baru untuk mengatasi bertambahnya kebutuhan listrik di daerah itu.

"Kalau tiga tahun lagi terjadi krisis listrik, siapa yang akan disalahkan. Nanti masyarakat Sumut juga yang akan 'tersandera'," katanya.

Sebelumnya, dalam inspeksi mendadak ke PT PLN (Persero) Pembangkit Sumbagut di Sektor Belawan di Medan, Kamis (18/2) lalu, Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, menyatakan, izin lokasi membangunan PLTA Asahan III telah diberikan kepada pihak swasta.

Pihak swasta yang telah mendapatkan izin itu adalah PT Badrajaya Swarna Utama (BSU) yang mengerjakan proyek pembangunan PLTA Asahan I.

Karena itu, pihaknya tidak mungkin membuat kebijakan ganda dengan mengeluarkan izin lokasi lagi kepada PT PLN untuk membangun PLTA Asahan III.

Jika pemerintah telah menetapkan PT PLN membangun proyek pembangkit listrik yang berada di Porsea, kabupaten Toba Samosir itu, pihaknya harus mencabut izin yang dimiliki PT BSU terlebih dulu.

Untuk melakukan hal itu, diperlukan langkah-langkah tertentu dan payung hukum agar kebijakan Pemprovsu tersebut tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. "Tidak bisa sembarangan saja mencabut izin itu," kata gubernur.

Editor: SATRIADI TANJUNG

Buat para kaskuser, mohon pola berpikirnya agak diubah ketika kita membaca satu berita. Jangan ketika ada suatu masalah langsung menyimpulkan langsung itu buruk, selidiki latar belakang terjadinya masalah tersebut jadi kita tidak akan salah dalam menyimpulkan masalah.

Untuk pembangunan Pembangkit listrik itu ga bisa instan, butuh waktu bertahun-tahun apalagi kaya berita di atas. Ijinnya malah diberikan sama swasta, akhirnya ya prediksi pak DI benar, Tahun 2013-2014 terjadi krisis listrik. Kalau dah gini siapa yang disalahin?
Orang mau bangun pembangkit aja ga boleh, padahal kebutuhan listrik ningkat terus, gimana ga krisis? Tapi ya tetep PLN yg salah, karena listrik mati