JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa bulan ini terjadi sejumlah aksi penembakan yang menyasar sejumlah personel kepolisian. Tak ayal, peristiwa ini menjadi semacam teror untuk lembaga penegak hukum yang sedang tertatih-tatih membangun kembali wibawa dan citra positifnya di mata masyarakat.

Banyak spekulasi mengemuka terkait dalang dan motif di balik teror tersebut. Siapa pun aktor di baliknya dan apa pun motifnya, Polri wajib mengungkap dan menuntaskan teka-teki ini agar tak semakin kehilangan muka.

Di tengah kegamangan dan banyaknya pertanyaan yang belum bisa dijawab, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie mengeluarkan pernyataan yang klise. Menurut dia, jatuhnya korban jiwa dalam rentetan aksi penembakan itu sangat terkait dengan minimnya anggaran untuk melengkapi peralatan anggota kepolisian yang bertugas di lapangan.

Ronny menuturkan, anggaran rompi antipeluru atau pelindung tubuh dan kepala hanya dialokasikan untuk personel Detasemen Khusus 88. Adapun polisi lalu lintas dan personel polisi lain di lapangan bertugas dengan peralatan seadanya sehingga modalnya adalah banyak-banyak berdoa dan harap-harap cemas bakal selamat.

Membandingkan dengan Singapura...

Kondisi tersebut, menurut Ronny, bagai langit dan bumi dibandingkan jika dengan kondisi di negara tetangga, Singapura. Dia bertutur, di negeri singa itu, polisi lalu lintas saja dilengkapi peralatan yang jauh lebih memadai dibandingkan polisi di Indonesia.

"Pemberdayaan Polri setengah-setengah. Bahkan, saya bisa mengatakan, kami kurang dipedulikan. Sekarang kita semua kaget. Jangan diminta amankan masyarakat, tapi pemberdayaannya kurang,"ujar Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Segendang sepenarian, saat dikonfirmasi, Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo tak membantah ada kekurangan anggaran di institusi yang dipimpinnya. Namun begitu, ia mengaku akan memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menutupi kebutuhan operasional Polri.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/9/2013), Timur menyampaikan bahwa rancangan postur anggaran Polri di 2014 mencapai Rp 80 triliun, dengan anggaran minimal sekitar Rp 58 triliun. Namun sementara ini, ujar dia, realiasasi anggaran akan mencapai Rp 41,5 triliun.

Jumlah tersebut, lanjut Timur, belum termasuk anggaran untuk pengamanan pemilihan umum pada tahun depan. "Semua tidak ada yang lebih. Pokoknya dimaksimalkan," tutur Timur.

Perlu berapa sih...

Ketua DPR Marzuki Alie dalam sebuah kesempatan dengan tenang menanggapi keluhan Polri itu. Ia mengatakan, Polri dapat mengusulkan postur anggaran, dan DPR akan memperjuangkan selama rencana pengalokasiannya terpetakan dengan jelas.

Bagi Marzuki, DPR wajib merespons semua usulan permintaan anggaran dari semua kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Bagaimanapun, anggaran memadai memang dibutuhkan untuk menopang kebutuhan operasional agar program-program yang digagas dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan tentunya harus tepat sasaran.

"Kalau memang anggarannya kurang, ya minta dan ajukan ke DPR. Sepanjang penambahan anggaran bisa dijelaskan, saya kira DPR akan siapkan anggarannya. Ajukan saja. DPR mendukung program yang memang penting, dalam upaya keamanan di masyarakat," ujar Marzuki.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir, berpendapat bahwa persoalan anggaran Polri adalah hasil dari kelemahan institusi itu dalam menyusun postur anggaran. Saat RDP bersama Kapolri, Nudirman menyayangkan jebloknya inisiatif Polri dalam mengalokasikan dana untuk melengkapi peralatan personel kepolisian yang bertugas di lapangan, pada postur anggaran yang diajukan.

Politisi Partai Golkar ini mengaku telah sering meminta Polri menyusun anggaran untuk pembelian tameng kejut listrik dan rompi antipeluru. Tujuannya supaya kinerja aparat kepolisian dapat lebih optimal serta tak ada personel polisi yang menjadi bulan-bulanan begundal dan selamat dari sasaran penembakan misterius.

"Coba dipertimbangkan. Ini polisi terdepan, jangan jadi sasaran peluru terus. Tolong Polri pertimbangkan anggarannya dan usulkan ke DPR. Saya sudah sering nyinyir, tapi Polri tak pernah mengajukan ke DPR," ungkap Nudirman.

Bila itu masalahnya, maka soal anggaran semestinya ada di tangan. Namun, anggaran juga adalah alasan klasik sekaligus kambing hitam yang paling gampang diajukan setiap kali ada persoalan.

Pertanyaannya, apakah memang persoalan anggaran semata, atau ada masalah lain yang lebih mendasar di dalam institusi Polri? Kalau benar hanya karena masalah anggaran, ajukan saja ke DPR, dan masyarakat akan menanti hasil berupa kinerja nyata. Perlu dana berapa, Pak Polisi?
Editor : Palupi Annisa Auliani