ane mau copas berita bang mod dan min, simak ye

Sejak Kapan Kegiatan Partai Demokrat Menjadi Urusan Negara



Berawal dari overdosisnya peliputan oleh TVRI (entah dibayar atau tidak) terhadap Konvensi Partai Demokrat; yang juga menurutku cukup membosankan, dan seperti kampanye pengenalan tentang siapa-siapa yang ikut Konvensi tersebut. Ada benarnya bahwa liputan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu kemarin, terkesan bahwa TVRI telah menjadi bagian dari Partai Demokrat.

Komisi Penyiaran Indonesia juga memperhatikan hal tersebut, sehingga mereka pun (akan) menelusuri dugaan pelanggaran penyiaran yang dilakukan TVRI.

KPI akan menelusuri apakah TVRI melakukan peliputan biasa atau masuk ke blocking time. Jika blocking time, TVRI melanggar UU. KPI akan menelusuri apakah TVRI melakukan peliputan biasa atau masuk ke blocking time, (kompas.com).

Agaknya, rencana KPI tersebut, membuat gerah petinggi Demokrat, dhi. Marzuki Alie, yang juga Ketua DPR RI. Marzuki Alie, bukalang Marzuki jika tak membela kepentingan Demokrat, walau itu bisa menabrak kebijakan dan etika berpolitik serta berbeda dengan pendapat orang lain ataupun menyakiti hati nurani rakyat.

Lihat saja pembelaan dan pembenaran dari Marzuki Alie ini, “Ini kan urusan publik. Konvensi ini bukan partai, ini urusan negara. Mencari pemimpin untuk negara. Harusnya media menginformasikan ke publik. Ini bukan kepentingan partai, …. “

Wou uuu kereeeeeennn ……

Mungkin saja Marzuki Alie lupa bahwa, Konvensi tersebut bukan merupakan kegiatan negara dan kenegeraan, melainkan cuma aktivitas Parpol; partai politik yang kebetulan sementara berkuasa di NKRI. Artinya, kegiatn Demokrat tak bisa disebut sebagai kegiatan kenegaraan yang mendapat fasilitas gratis dari negara, termasuk peliputan berlebihan dari Lembaga Pemberitaan Publik Milik Negara seperti TVRI dan RRI.

Berdasar semuanya itu, malah diriku semakin menilai miring terhadap ulah para elite RI yang kebetulan berasl dari Demokrat serta para menteri yang sekarang. Bayangkan saja, Ketua DPR RI yang menyamakan kegiatan parpol sebagai urusan negara, ada menteri yang membela intoleransi, serta ada juga menteri yang ogah membubarkan ormas-ormas radikal, dan masih banyak tak beres dan ketidakjelasan; dan datang dari Demokrat plus csnya di koalisi yang memerintah

Entah mau jadi bangsa ini, jika para pemimpinnya, mereka yang memimpin lebih banyak berputar dan memikirkan kepentingan diri sendiri, kelompok, golongan, dan yang sejenis dengan itu.

Hmmmmm jika menjadi bagian dari parpol yang berkuasa, memang enak ko’ …..!!!

maap ya gan klo ada yang tersinggung ane cuman copas doank loh

sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/0...ra-593281.html