TEMPO.CO, Teheran - Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Valerie Amos, bertemu dengan pejabat pemerintahan Iran di Teheran, Ahad, 15 September 2013, untuk membicarakan masalah bantuan bagi masyarakat yang terjebak peperangan Suriah.

Amos dalam pertemuannya dengan wartawan di ibu kota Iran itu menerangkan bahwa dirinya mendesak pemerintah Iran agar membantu lembaga bantuan memperoleh akses lebih leluasa guna menyampaikan bantuannya ke Suriah. "Situasi kemanusiaan di Suriah buruk sekali," kata Amos. "Kami sekarang berada dalam situasi di mana 6,8 juta orang berada di negara yang segera membutuhkan bantuan."

Iran merupakan kunci utama pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad di negara yang sedang dilanda perang saudara itu. Negeri ini pada masa lalu kadang-kadang mengirimkan bantuan ke Suriah.

Televisi pemerintah Iran dalam siarannya melaporkan, Amos bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif dan menekankan pentingnya Iran menyediakan asistensi kepada negara-negara kawasan (Timur Tengah), seperti Suriah. Zarif mengatakan kepada Amos bahwa upaya (bantuan) kemanusiaan Iran ke Suriah sejauh ini terus berjalan.

Sebuah laporan dari kantor semiresmi ISNA mengutip perkataan Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bahwa Iran siap meningkatkan kerja sama dengan PBB guna menyediakan bantuan kemanusiaan. "Ada banyak krisis akibat perkembangan politik di Timur Tengah, seperti apa yang kami saksikan baru-baru ini di Suriah," ucap Araghchi seperti dikutip ISNA.

Amos juga menerangkan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah menandatangani sebuah pernyataan bersama pemerintah Iran mengenai penguatan kerja sama dan penyediaan bantuan kemanusiaan serta lembaga manajemen bencana, seperti pembentukan organisasi bersama.

Kunjungan Amos ke Iran sebagai bagian dari tekanan badan dunia agar mendapatkan bantuan lebih besar yang dibutuhkan di Suriah. Dalam sebuah dokumen yang beredar di Dewan Keamanan PBB bulan lalu dan diperoleh Associated Press, Amos mengatakan, harus ada komitmen publik di Suriah oleh pemerintah dan oposisi untuk melindungi masyarakat sipil, dan mereka tidak terlibat dalam permusuhan, termasuk sakit, cedera, dan penahanan.

Tempo

sementara negara lain sibuk cari cara bagai mana menangani tragedi kemanusian ini , disisi lain negara paling demokrasi sedunia malah sibuk cari cara bagai mana caranya membunuh warga sipil lebih banyak