JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Dono Bustami mengatakan, target penyelesaian proyek transportasi cepat massal atau MRT terpaksa diundur dari semula tahun 2016 menjadi 2018. Hal itu terjadi karena waktu dimulainya pembangunan megaproyek tersebut molor selama 2 tahun.

"Tugasnya sih enggak ada yang berubah, hanya target selesainya yang berubah," ujarnya seusai rapat revisi peraturan daerah dengan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI bersama pada Senin(16/9/2013) siang. Hadir dalam rapat itu Plt Sekretaris Daerah DKI Jakarta Wiriatmoko.

Dalam rapat itu, kata Dono, kedua pihak juga membahas perubahan modal PT MRT. Jika sebelumnya modal MRT sebesar Rp 200 miliar, kini PT MRT mengajukan modal jadi sebesar Rp 920 miliar. Perubahan angka modal tersebut dilakukan karena pembangunan telah masuk pada tahap pembangunan konstruksi, mobilisasi alat-alat berat, dan sebagainya yang membutuhkan modal tinggi. Modal itu diambilkan dari APBD.

Agar kedua perubahan tersebut terjadi, PT MRT berharap DPRD DKI melakukan revisi dua peraturan daerah, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan MRT dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal MRT. "Semoga DPRD DKI menyetujui revisi perda itu, supaya proyeknya berjalan lancar," kata Dono.

Pengerjaan proyek MRT dibagi menjadi delapan paket konstruksi sipil. Tiga paket di antaranya berupa konstruksi bawah tanah (underground), yakni sepanjang Jalan Sisimangaraja-Bundaran Hotel Indonesia. Tiga paket lainnya berupa konstruksi layang (elevated) dari Lebak Bulus hingga Al Azhar. Adapun dua paket lain berupa pengadaan sistem dan rolling stock.

Dari delapan paket tersebut, enam paket sudah dilakukan lelang terlebih dahulu, yakni tiga paket bawah tanah dan tiga paket layang. Konstruksi MRT bawah tanah dikerjakan terlebih dahulu pada Oktober 2013 karena waktu pembangunan lebih lama dibandingkan dengan konstruksi layang.