JURNAL3.COM | JAKARTA – KPK mengakui tak bisa masuk ke lingkungan TNI (Tentara Nasional Indonesia) bila ada dugaan korupsi di sana. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, selain terkendala undang-undang KPK, akses KPK terhadap TNI tertutup Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

“Jadi KPK tidak bisa masuk ke TNI kalau ada kasus dugaan korupsi di sana,” kata Johan Budi, Minggu (15/9/2013) kemarin.

Johan mengungkapkan, undang-undang KPK mengatur bahwa pihaknya hanya bisa menangani kasus yang melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum. Sementara pengadaan barang dan jasa oleh TNI ada undang-undang tersendiri.

“Kalau terkait TNI, KPK memang tidak bisa, karena undang-undang tidak memberi kewenangan kepada kami” tutur Johan.

Padahal, lanjut johan, pengadaan alusista TNI bisa merogoh uang hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. snata

sumber: http://www.jurnal3.com/johan-budi-uu...ingkungan-tni/