VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memutuskan jadi atau tidaknya rencana pemindahan Ibukota Jakarta.

Menurut Jokowi, jika Ibukota dipindahkan, maka rencana strategi pembangunan Jakarta juga harus diubah. Sebab, kata dia, pembangunan harus menyesuaikan dengan peraturan itu.

"Mestinya disegerakan keputusannya. Kalau tidak, ya tidak berarti saya dalam membangun, perencanaannya menyesuaikan keputusan itu," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 12 September 2013.

Jika rencana pemindahan Ibukota tidak segera diputuskan, semua rencana pembangunan Jakarta akan terhambat. Keputusan presiden akan menentukan langkah selanjutnya yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau memang itu diputuskan yah segera diputuskan, sehingga perencanaan akan menyesuaikan. Maksudnya kalau iya segera putuskan. Kalau tidak ya tidak. Kalau iya saya sebagai Gubernur harus ngapain dan kalau tidak, saya harus ngapain," katanya.

Sebelumnya SBY menegaskan bahwa dia sudah memikirkan soal pemindahan Ibu Kota sejak tiga-empat tahun silam. Rencana itu kembali muncul setelah SBY mengunjungi Ibu Kota baru Kazakhtan yaitu kota Astana beberapa waktu lalu. SBY membentuk tim kecil untuk merencanakan pemindahan itu.

Sumber

Loyalis Anas: Pemindahan Ibukota Buat "Gembosi" Jokowi

JAKARTA, PESATNEWS- Loyalis mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu menuding pemindahkan ibukota negara ke daerah lain yang kembali digulirkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak lain hanya ingin melengserkan Jokowi Widodo (Jokowi) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, kata Carrel, dengan menggulirkan isu itu kembali, maka itu akan membangun opini publik yang menjelaskan bahwa Jokowi dinilai tidak mampu membenahi Jakarta dengan macet yang kian parah. Belum lagi masalah banjir dan premanisme.

"SBY kan tiba-tiba saja berpikir mau pindahkan ibukota, itukan cuma sekedar mau menggembosi Jokowi aja," ujar Carrel Ticualu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9/2013).

Selain itu, tambah Carrel yang saat ini maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Hanura ini, isu ini digulirkan untuk memuluskan langkah partai demokrat pada pemilihan presiden (pilpres) 2014. Mengingat SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, dalam konvensi capres demokrat dinilai menjagokan anggota dewan pembina demokrat Pramono Eddy Wibowo yang akan diusung sebagai capres demokrat.

Sementara, kata Carrel, Jokowi dalam berbagai hasil survei selama ini, selalu berada di posisi teratas mengungguli figur-figur capres yang sudah berpengalaman seperti capres Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan lainnya.

"Memang (popularis Jokowi) harus dihancurkan dengan ide pemindahan ibukota," kata Carrel.

Sebelumnya, Presiden SBY diam-diam memikirkan kemungkinan mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. SBY telah membentuk tim kecil untuk memikirkan rencana tersebut.

“Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibu kota kita, dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain,” kata Presiden SBY seperti dilansir situs Presidenri.go.id, Sabtu, (7/9/2013).

Hal itu dikatakan SBY saat jumpa pers di Hotel Grand Emerald, St. Petersburg, Rusia. Waktu itu muncul berbagai pemikiran, debat wacana, tetapi Presiden SBY memilih diam. “Mengapa saya lebih memilih diam, karena kebiasaan di negeri kita ini apa pun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya, kalau saya mengatakan tidak perlulah kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga,” lanjutnya.

SBY mengaku sungguh-sungguh memikirkan apa yang terjadi dengan Jakarta untuk 10, 20, atau 30 tahun mendatang. "Oleh karena itu saya berpikir, dan ini tugas untuk presiden-presiden pengganti saya nanti, kalau memang secara ekonomi kita sudah kuat, pertumbuhan, GDP, income perkapita, kemudian kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru,” tegasnya.

Presiden SBY memberi contoh negara-negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, seperti Turki, Australia, dan Malaysia. Ia menyadari pemisahan itu tentu ada baik dan buruknya. “Kalau nanti kita berpikir membangun pusat pemerintahan yang baru, kita pastikan Jakarta jauh menjadi lebih baik, dan pusat pemerintahan yang baru juga dapat berfungsi secara efektif. Pelajari, misalkan apa yang terjadi dengan adanya Putra Jaya, sedangkan Kuala Lumpur juga masih bisa berfungsi dengan baik. Yang bisa kita petik adalah bahwa biayanya tentu tidak sedikit. Biaya ekonomi dan barangkali juga biaya politik, biaya sosial dan sebagainya,” jelasnya.

Dalam kunjungan ke Astana, ibu kota Kazakhstan yang baru, Presiden SBY dan delegasi menyaksikan kota yang sangat khas dengan arsitektur yang luar biasa, teratur dan desain yang bagus, dan akhirnya berperan sebagai ibu kota yang ideal bagi sebuah negara.

“Tentu hal ini juga sangat ditolong oleh penduduk Khazakhstan yang jumlahnya 19 juta, sementara Kazakhstan luas wilayahnya lebih dari 2 juta. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk lebih dari 240 juta, luas daratannya kurang lebih sama, 2 juta kilometer persegi, sedangkan yang 6 juta adalah laut. Tentu hal ini tidak mudah,” tandasnya.[ ] Editor : Ervan Bayu Setianto

Sumber