Jakarta - Pemerintah berupaya meningkatkan reformasi birokrasi setiap waktunya hingga sekarang dan ke depan. Di antaranya adalah dengan memastikan tidak adanya 'titipan' dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Boediono saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9/2013)

"Saya mengawal proses reformasi birokrasi, sebagaimana tugas dari bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai aspek saya tangani untuk reformasi birokrasi, seperti PNS jangan sampai ada titip-titipan. Kemudian penyederhanaan struktur pada instansi, termasuk mengelola personalia dan promosi," ujar Boediono.

Ia mengatakan, hal ini sudah dimulai sejak awal jabatannya sebagai orang nomor 2 di Inodnesia. Memang, menurutnya, hasilnya tidak akan terlihat dalam kabinet Indonesia bersatu. Sebab ini adalah rencana jangka panjang. Sehingga pemerintahan selanjutnya yang akan mendapatkan hasilnya.

"Secara bersamaan hasilnya akan terlihat dalam jangka panjang. Ini formasi yang baik untuk kabinet ke depan,"ucapnya.

Boediono menuturkan selalu mengikuti perumusan-perumusan yang terkait dengan agenda reformasi birokrasi. Ini pun adalah langkah yang tepat untuk memastikan birokrasi sesuai dengan target yang diinginkan. Rakernas ini dihadiri oleh para menteri dan pimpinan provinsi serta daerah-daerah.

"Harapan saya pesan ini tidak hanya menjangkau apa yang ada dipikirkan instasi secara teknisi. Tapi hati anda sekalian," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

[URL="http://finance.detik..com/read/2013/09/12/103158/2356571/4/boediono-perekrutan-pns-jangan-sampai-ada-titip-titipan"]sumber[/URL]