JAKARTA - Aksi korupsi di bidang pendidikan bukan lah hal baru. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Banten merupakan provinsi yang paling banyak menuai aksi korupsi.

Hasil tersebut diungkapkan ICW setelah melakukan kajian terhadap Satu Dasawarsa Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2003-2013). Mereka menyebut, Provinsi Banten menyumbang "piala" korupsi pendidikan dengan kerugian negara terbesar.

"Kerugian negara berkat prestasi Banten mencapai Rp209 miliar dengan jumlah kasus kurang dari 10. Jumlah kasus di provinsi lain memang lebih besar, namun kerugian negara lebih 'kecil' dibanding Banten," tulis ICW dalam siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (28/8/2013).

ICW menyebut, sejumlah provinsi juga terbukti melakukan tindak korupsi. Meski jumlah kasus di provinsi lain lebih banyak, kerugian yang dialami oleh negara lebih kecil dibandingkan dengan Banten.

Jawa Barat dan Jawa Tengah, misalnya. Kedua provinsi tersebut memiliki 33 kasus korupsi selama satu dasawarsa ini. Namun, kerugian negara atas kasus korupsi di Jawa Tengah mencapai Rp70,2 miliar dan Jawa Barat sebesar Rp22,7 miliar.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, ICW mengimbau agar Bareskrim Mabes Polri dan Jampidsus Kejagung untuk lebih serius memantau penindakan kasus korupsi pendidikan di daerah. Terutama soal tindak lanjut penanganan kasusnya.

"Pengelolaan anggaran pendidikan harus dibarengi peningkatan pengawasan dan partisipasi publik. Sekolah, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, dan lembaga lain yang mengelola dana pendidikan wajib membuka perencanaan dan anggaran ke masyarakat," imbuhnya.

BPK harus lebih aktif melakukan audit terhadap dana-dana pendidikan yang rutin dialokasikan, seperti DAK dan BOS. Lewat audit, kita dapat meningkatkan pengawasan terhadap dana-dana pendidikan.

http://kampus.okezone.com/read/2013/...psi-pendidikan