Liputan6.com, Jakarta : DPR secara resmi menetapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono yang telah memasuki masa pensiun.

Penetapan Moeldoko menjadi Panglima TNI dilakukan melalui Sidang Paripurna DPR setelah yang bersangkutan menjalani uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi I DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya mengirimkan nama Moeldoko ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, saat membacakan hasil keputusan Komisi I DPR terhadap calon tunggal Panglima TNI menjelaskan, Komisi I telah memberikan persetujuan pengangkatan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI secara musyawarah mufakat.

"Komisi I menyampaikan kehadapan sidang paripurna bahwa kita memerlukan komitmen, dukungan kebijakan politik dari DPR maupun pemerintah untuk membangun TNI yang tangguh dan profesional," katanya dalam penyampaian pandangan hasil kesimpulan Komisi I di Sidang Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Usai mendengarkan pandangan Komisi I, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang mengambil alih untuk memberikan kesempatan bermufakat kepada seluruh anggota DPR yang hadir guna mengesahkan Moeldoko sebagai Panglima TNI.

"Apakah laporan pimpinan Komisi I soal pemberhentian Laksamana TNI Agus Suhartono dan pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko disetujui?" tanya Priyo kepada seluruh Anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna.

Sontak, para anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan Panglima TNI yang baru. Setelah disahkan dan ditetapkan DPR, rencananya Moeldoko akan dilantik Presiden SBY dalam waktu dekat dan melakukan serah terima jabatan dengan Laksamana TNI Agus Suhartono. (Ado/Ism)

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan hasil rapat Komisi I DPR tentang pemberhentian Laksamana Agus Suhartono sebagai Panglima TNI dan mengangkat Jenderal Moeldoko sebagai penggantinya. Keputusan itu secara resmi diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Dalam pidatonya, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyampaikan bahwa Komisi I DPR menyetujui pengangkatan Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI secara musyawarah dan mufakat. Hal itu sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dengan persetujuan DPR.

"Dalam melaksanakan penugasan tersebut, Komisi I DPR telah melakukan rapat internal dan setuju pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI dilakukan hari ini," kata Hasanuddin.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat paripurna menyerahkan keputusan kepada peserta rapat. Semua anggota DPR yang hadir dalam rapat hari ini menyetujui pengangkatan Moeldoko sebagai Panglima TNI tanpa diwarnai interupsi.

"Setuju semua, sah. Selanjutnya hasil rapat akan kita kirimkan ke Presiden untuk ditindaklanjuti," ujar Priyo.

Untuk diketahui, sebelum dibawa ke rapat paripurna, Komisi I DPR telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada Jenderal Moeldoko yang menjadi calon tunggal Panglima TNI pada 21 Agustus 2013 lalu. Dari uji kelayakan dan kepatutan itu, Komisi I DPR akhirnya menyetujui Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyampaikan, dalam waktu yang singkat semua fraksi di Komisi I telah memberikan pandangan terkait jalannya uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Semua fraksi menyatakan setuju Moeldoko menjadi Panglima TNI.

"Sembilan fraksi di Komisi I, semua fraksi memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Jenderal TNI Moeldoko untuk menjadi Panglima TNI periode berikutnya," kata Mahfudz.

Mahfuz menjelaskan, rapat uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI dilakukan untuk merespons surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pengajuan pemberhentian Laksamana Agus Suhartono sebagai Panglima TNI yang telah bertugas selama 2 tahun 10 bulan.

Komisi I DPR lalu menggelar rapat kerja dengan Laksamana Agus untuk mengevaluasi kinerjanya selama memimpin TNI. Dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi I DPR, Moeldoko menyampaikan visi dan misi serta berjanji akan melakukan beberapa inovasi bila kelak memimpin TNI. Di antaranya, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI, melakukan inovasi pada alutsista dengan teknologi canggih, dan menjamin TNI berada di garda terdepan dalam menjaga kesatuan NKRI.