Elektabilitas Jokowi jauh di atas tokoh-tokoh lain untuk pilpres 2014. Jokowi yang kader PDIP tentu masih amat jauh dari kriteria partai Islam. Karenanya, politisi PKS Mardani Alisera mengusulkan agar partai Islam bersatu dalam menghadapi Pilpresdan memunculkan nama calon. "Agar parpol Islam dan Ormas Islam bersatu dalam Pilpres. Umat Islam khususnya para pemimpinnya harus sadar Pilpres sangat strategis untuk umat," kata Mardani dalam keterangannya, Selasa (27/8/2013).
Mardani menjelaskan, para pemimpin parpol Islam dan ormas Islam harus berinisiatif untuk rembuk nasional menemukan figur capres yang didukung bersama. "Popularitas dan elektabilitas tokoh-tokoh umat masih rendah dan jauh dari harapan," jelasnya. Karenanya perlu segera dilaksanakan koordinasi dan pertemuan-pertemuan antara partai Islam guna menemukan kader dan figur yang bisa didongkrak elektabilitasnya.
"Segera laksanakan silaturahim antar parpol Islam dan ormas Islam. Rumuskan strategi bersama bagi kesatuan suara dan sikap umat," jelasnya. "Pak HNW, Pak Yusril, Pak Muhaimin, Pak Hatta Rajasa, Pak Suryadarma Ali, bisa ngajak Pak Mahfud MD, Pak Dahlan Iskan ditambah yang lain untuk rembuk nasional," tambahnya lagi.
Menurut Mardani, pemilihan legislatif memang perlu berkompetisi, tapi tidak untuk Pilpres. "Pileg bisa kompetisi tapi pilpres harus bersatu," tutupnya.

Ketua Bappilu PAN Viva Yoga Mauladi tak sependapat dengan gagasan capres bersama dari partai Islam. Baginya tidak ada dikotomi partai agama atau non agama. "Cara pandang itu sudah tidak tepat.Soal Pilpres yang penting masing-masing bakal calon itu punya tingkat penerimaan dan keterpilihan dan itu bisa jadi pertimbangan dari partai," kata Viva Yoga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Menurutnya pemilihan capres tidak bergantung pada kedekatan ideologi politik. "Jadi bukan soal kedekatan ideologi politik partai kemudian memunculkan satu figur yang mewakili ideologi," ujarnya.

Pemilih lanjut Viva Yoga, tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan ideologi parpol. "Tapi melihat dari sisi performance dan kinerja," imbuhnya.
Karena itu Viva Yoga tidak sepakat dengan ide menyatukan partai Islam untuk mengusung satu capres. "Indonesia plural, berbeda agama, adat, budaya tradisi dan ideologi. Perbedaan karena SARA jangan masuk ke politik karena berbahaya buat nilai nasionalisme," tuturnya.

Kendati mendapat apresiasi JK, seruan PKS bertepuk-sebelah tangan. Elite PPP, PKB dan PAN menolak.

"Saya tidak melihat urgensi dari ajakan itu. Kalau diminta partai-partai Islam bergabung, partai Islam yang mana? Kalau tak salah, PKS kan asasnya bukan Islam, cuma konstituennya Islam," kata Wakil Ketua PPP, Suharso Monoarfa.

Menurut Suharso, saat ini sudah bukan waktunya bicara dikhotomi partai Islam dan partai nasionalis. Masyarakat perlu diberi pandangan lebih luas, padangan yang mempersatukan.

"Tak perlu lagi didikhotomikan, dihadap-hadapkan antara partai Islam dan nasionalis. Mari melihat Indonesia lebih besar. PPP itu partai Islam, tapi PPP adalah rahmatan lil al amin untuk Indonesia," tegas Suharso.
Ia meyakini ide PKS sulit diwujudkan. Alasannya, saat ini partai-partai menunggu hasil Pileg, sehingga belum bisa memastikan pengusungan Capres. "Apakah sekarang saat tepat, mengingat batas pengusulan untuk partai mengusung Capres, tidak dibuka. Kalau kita mengusulkan itu dibuka saja. Kalau nanti setelah Pilpres baru bisa terlihat," katanya.
PKB pun tak tertarik. "Kalau mau usul, boleh-boleh saja. Tapi, tak ada dikhotomi parpol Islam atau nonIslam. PKB sendiri religius nasionalis, Pancasila dasarnya," tutur Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar.
Ketua Bappilu PAN, Viva Yoga Mauladi mempertegas penolakan PPP dan PKB. "Cara pandang itu sudah tak tepat. Soal Pilpres, yang penting masing-masing bakal calon punya tingkat penerimaan dan keterpilihan, itu bisa jadi pertimbangan partai," katanya.
Pemilihan Capres tak bergantung kedekatan ideologi politik. "Jadi, bukan soal kedekatan ideologi politik partai kemudian memunculkan satu figur yang mewakili ideologi," jelasnya.