Pernahkah Anda melihat polisi tidur?


Jika Anda punya sanak-famili polisi, maka Anda pasti pernah melihat polisi sedang tidur. Namun tulisan ini tidak mengulas polisi sungguhan yang sedang tidur. Tulisan ini membicarakan “polisi tidur” yakni rintangan yang sengaja dibuat di jalan raya dengan tujuan untuk memperlambat laju lalu lintas.
Dengan demikian, tujuan dipasangnya polisi tidur adalah demi keselamatan lingkungan jalan yang dipasangi polisi tidur itu. Masyarakat pengguna jalan sebetulnya juga telah memahaminya. Masalahnya adalah bahwa kehidupan sekarang ini menuntut orang berlalu-lintas dengan relatif cepat dan lancar. Sayangnya, beberapa pengguna jalan menganggap jalan sebagai ajang adu cepat dan ugal-ugalan. Apa lagi jalan yang mulus. Mereka memacu kendaraan dengan mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain dan masyarakat di sekitar jalan yang mereka lalui. Bahkan terhadap keselamatan sendiri yang terancam akibat ngebut di jalan tidak mereka pikirkan.
Masyarakat yang merasa terganggu oleh pengguna jalan yang ugal-ugalan ini mencari jalan untuk mengatasinya. Sebetulnya itu menjadi tugas polisi untuk menindak pengguna jalan yang melanggar ketentuan berlalu lintas yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kenyataannya jarang pengguna jalan yang ngebut dan ugal-ugalan di jalan langsung ditindak oleh polisi.

Tapi Adanya polisi tidur justru menabrak UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yakni pasal 3. Di pasal ini disebutkan bahwa tujuan aturan ini adalah:

(a) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; (b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan (c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, pemasangan polisi tidur juga melanggar pasal 28 yang menyatakan, (1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan; (2) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Akar masalahnya terletak pada pengguna jalan yang tidak menghayati norma-norma penggunaan jalan. Penggunaan jalan mengandung aspek kesopanan dan aspek pidana. Masyarakat yang normal, yang tidak sakit, tentu mampu menjalankan norma kesopanan dan norma hukum. Budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang baik barang tentu mendukung ditegakkannya norma kehidupan bersama.

Mengapa masyarakat kita belum mampu menjalankan norma kehidupan bersama? Mengapa para pengguna jalan yang melintas di jalan masih banyak yang mendahulukan egonya seraya tidak ambil pusing terhadap keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban yang diperlukan bersama?