ada orang edan usul Pemerintah biayai dana kampanye Calon Anggota DPR

Beranda

...

Berita dan Politik
ada orang edan usul Pemerintah biayai dana kampanye Calon Anggota DPR

KijangKrista2.5

21-03-2013 05:47

ada orang edan usul Pemerintah biayai dana kampanye Calon Anggota DPR

Quote:

Hatta Rajasa Punya Gagasan Negara Ikut Danai Kampanye Partai

Ketua umum PAN, Hatta Rajasa membuka wacana tentang kemungkinan negara membantu keuangan partai. Menurutnya, jika negara mau membantu pendanaan kampanye akan sangat meringankan beban anggaran partai, sehingga partai tak perlu memaksakan diri mencari dana.
"Ide itu bagus, saya kira itu bisa secara bertahap, terutama kalau menurut saya bisa mengurangi beban," ujar Hatta usai acara Rakernas PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).
Menurut Hatta proses itu memang masih perlu persiapan. Tapi bisa dimulai dari hal sederhana dulu, misal negara menyediakan saksi untuk masing-masing Parpol.
"Penyiapan seperti saksi, tidak perlu Parpol merekrut saksi sendiri. Dana itu bisa diabsorb negara dengan menyiapkan petugas-petugas khusus untuk jadi saksi pemilu," jelasnya.
Hatta menambahkan selama ini banyak dana yang dikeluarkan partai untuk membayar saksi saat proses pemilihan. Hal itu cukup membebani neraca anggaran partai.
"Kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah bagus kalau bisa. Sehingga parpol tidak mengeluarkan dana lagi untuk itu semua karena selama ini itu cukup membebani keuangan partai," kata Hatta.

Quote:

PPP Usul Pemerintah Biayai Dana Calon Anggota DPR
Jakarta - Dana kampanye untuk menjadi calon legislatif tidaklah murah. Setidaknya butuh ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk menjadi anggota legislatif. "Biaya politik untuk kampanye Rp 3-5 miliar," ujar Ketua DPP Persatuan Pembangunan Pembangunan, Sholeh Amin dalam diskusi bertajuk 'Caleg dan Pencegahan Korupsi Politik' di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2013).

Menurutnya, dana tersebut bukanlah angka yang kecil. Ia menyarankan pemerintah perlu mengatur regulasi yang baru terkait sistem perpolitikan di Indonesia. "Terhadap parpol, apakah tidak sebaiknya dibiayai oleh negara secara keseluruhan?" usulnya.

Menurutnya dengan mengeluarkan dana yang terlalu besar, anggota legislatif tersebut akan berusaha mengembalikan uang itu dalam masa kerjanya. Hal tersebut bisa menjadi alasan terjadinya korupsi.

"Faktor politik di DPR memberikan kontribusi korupsi di bidang politik," kata Sholeh. Sehingga menurut dia, lebih baik dana tersebut dari awal dialokasikan untuk biaya kampanye caleg. "Karena nilainya tetap sama dengan pengambilan korupsi parpol," terangnya.

======================================================
update: wong edansatu lagi

Quote:

PAN: Partai Harus Dibiayai Negara
Jakarta - Partai politik membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan roda politiknya. Sumber pendanaan yang diperoleh parpol berasal dari anggota, donatur dan sumbangan. PAN punya usul, agar dana partai diberi cuma-cuma negara.

"Usulan kami, negara seharusnya bertanggungjawab pada kehidupan parpol. Dana partai harus dibiayai negara," ucap Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi dalam diskusi bertema Parpol: Dari, Oleh dan Untuk Si (apa)? di Gedung Megawati Institute, Jalan Proklamasi no.53, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013).
Mengapa demikian? Yoga mengatakan, sumbangan oleh anggota bagi parpolnya memang tidak dibatasi. Namun sumbangan dari pihak luar dibatasi maksimal Rp 1 miliar per tahun.

"Kalau dari swasta maksimal Rp 7,5 miliar per tahun," ungkapnya.
Sedangkan sumbangan dari pemerintah, lanjut Yoga, sebesar Rp 108 per satu suara. Sehingga PAN mendapatkan dana RP 677 juta per tahun.
"Dengan subsidi seperti itu, dapat dari mana parpol untuk pendanaan?" tambahnya.
Menurut Yoga, pola demikian justru memunculkan adanya moral hazard dari para aktivis partai. Ia juga tak setuju dengan usulan PPP bahwa parpol perlu membentuk badan usaha sendiri.
"Kalau badan usaha, PAN tidak setuju. Karena bisa terjadi konspirasi. Tawarannya, harus negara yang tanggung jawab," tutupnya.

Sumber:

Quote:

[URL="http://news.detik..com/read/2013/03/20/224215/2199497/10/ppp-usul-pemerintah-biayai-dana-calon-anggota-dpr"]detik news 20-03-2013[/URL]
[URL="http://news.detik..com/read/2013/02/20/203551/2175528/10/pan-partai-harus-dibiayai-negara"]detik news 20-02-2013[/URL]
[URL="m.detik..com/news/read/2013/08/24/190449/2339618/10/hatta-rajasa-punya-gagasan-negara-ikut-danai-kampanye-partai"]detik news 25-08-2013[/URL]

Tidak ada paksaan jadi anggota DPR. Kalau nggak punya modal alias kereya nggak usah memaksakan diri nyaleg.
Lagian belum tanding udah pede amat mengemis-ngemis..?? Kalo calon itu merakyat ya modal 10 juta aja udah pasti didukung...

Kalo parTAI tidak mampu membiayai atau menggaji kadernya ya nggak usah bikin partai / bubarkan parTAI, atau gabung ke parTAI lainnya, jadi PPP Perjuangan.

Masak kita setor pajak (PBB, PPh, BPKB, STNK, Pajak Restoran dll) hanya untuk membiayai kampanyemu jadi Anggota Hewan?????

Quote: