Anas Maamun Akui Dirinya Pemimpin Korup
Kamis, 22 Agustus 2013 12:16


PEKANBARU- Calon Gubernur Riau, Anas Maamun. Dengan tegas mengakui dirinya sebagai salah satu pemimpin di Provinsi Riau yang korup.

"Mana ada Bupati yang tidak korupsi, tapi kalau sikit-sikit macam saya bolehlah. Kalau banyak baru ditangkap," pukasnya disela-sela acara pertemuan dengan perwakilan 101 Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (21/8/2013) di Hotel Jatra Pekanbaru.

Selain menyebut dirinya sebagai pemimpin yang Korup, Anas Maamun juga mengungkapkan besaran gaji yang diterimanya selama menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir yakni senilai Rp 160 juta per bulannya.

"Kalau gaji saya satu bulan itu hanya sebesar seratus enam puluh juta rupiah, mana cukup. Bupati mana di Riau ini gajinya yang sekecil itu," paparnya.

Seperti yang diberikan media massa sebelumnya, Bupati Rokan Hilir ini memang kerap disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Sejak masa kepemimpinannya di Rokan Hilir pada tahun 2006 silam.

Namun sayangnya, kasus dugaan korupsi itu hingga kini memang terkesan tak tersentuh oleh aparat dan lembaga penegak hukum.

Seperti 12 kasus dugaan korupsi yang berhasil dirangkum pekanbaruexpress.com berikut ini, secara keseluruhan kasus-kasus ini telah dilaporkan ke Mapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.

Akan tetapi prosesnya masih tak kunjung menunjukan titik pengungkapan, bahkan sejak sejumlah kasus itu dilaporkan Anas Maamun tak sekalipun pernah diperiksa oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

Berikut 12 Kasus Korupsi yang Diduga Melibatkan Anas Maamun :

1. Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II di Kecamatan Bangko dalam tahap pengerjaan dan direncanakan seharusnya tuntas pekerjaanya tahun ini. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sendiri ke depanya terus berkomitmen untuk menuntaskan penyelesaian jembatan yang dianggarkan multi years tersebut.
   
   Tetapi komitmen tersebut luntur sebelum berkembang dikarenakan Pemkab Rokan Hilir yang dipimpin Annas Maamun terlalu banyak terdapat dugaan penyimpangan.
   
   Jembatan Pedamaran I dan II, perda pengikatan Multi Years (tahun jamak) dua tahun 2008 s/d 2010. Total anggaran nya Rp529 Miliar, yangg dimenangkan oleh PT. Waskita Karya dengan harga penawaran/harga kontrak Rp422 miliar. Jangka waktu pelaksanaannya 5 Desember 2008 s/d 24 Maret 2011.
   
   Dalam kurun waktu tiga tahun terjadi amandemen sebanyak tiga kali dengan total anggaran yg diamandemen sebesar Rp41 Miliar. Hingga saat ini jembatan tersebut tak kunjung selesai, bahkan menurut pantauan di lapangan estimasi fisik jembatan I 62 persen dan II 32 persen.
   
   
2. Kasus hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD Rohil 2007 yang menyimpang senilai sekitar Rp18,5 miliar, di lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum.Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan kerugian negara sekitar Rp18,5 miliar terhadap penggunaan belanja modal APBD 2007 di tiga instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) itu.
   
   
3. Pembangunan sawit rakyat yang menyerap dana APBD Rohil sekitar Rp142 miliar, juga syarat dengan berbagai penyimpangan dan merugikan negara jumlah yang besar, dan sampai saat ini setiap tahunnya tetap dianggarkan untuk pemeliharaan kebun rakyat pada APBD Rokan Hilir. Sedangkan lahan dan perkebunan tersebut tidak jelas keberadaannya.
   
   
4. Pembebasan sejumlah lahan dan pembangunan proyek Kompleks MTQ Rokan Hilir, di Batu Enam, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir yang diduga bermasalah. Pembebasan dan pembangunannya sedikitnya menghabiskan dana APBD setempat sekitar Rp46 miliar. Namun, proses yang dilakukan diduga sarat dengan mark-up. Begitu pula proses lelangnya diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   
   
5. Kasus ‘Sinaboi gate’ yang hingga kini proses hukumnya juga tak kunjung jelas, sementara negara sudah dirugikan mencapai sekitar Rp28,3 miliar. Bahkan hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD Rohil 2007 lalu yang menyimpang senilai sekitar Rp18,5 miliar di lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum juga masih terpendam di tangan penegak hukum.
   
   
6. Proyek saluran simpang 200 senilai sekitar Rp2,5 miliar pada APBD 2007 juga syarat penyimpangan dan dugaan korupsi, begitupun berbagai proyek sejumlah pasar di Rokan Hilir rata-rata dikerjakan tidak beres dan syarat penyimpangan. Hingga kini, belum terjamah oleh aparat terkait.
   
   
7. Proyek pengadaan kapal pengawas sekitar Rp7,8 miliar tahun anggaran 2006 pun hingga kini pelaksanaanya tak jelas, sementara dana sudah dicairkan. Kapalnya pun mungkin sudah berubah menjadi rumah pejabat teras di Kabupaten ini. Sementara pengadaan Kapal Pengawas Dinas Perikanan dan Kelautan ditahun 2007, dengan dugaan korupsi senilai Rp6,9 Miliar.
   
   
8. Proyek pengadaan kolam renang senilai Rp12 miliar tahun anggaran 2006, yang dikerjakan asal – asalan dan progresnya tak jelas. Kerugian negara pun ditaksir dalam jumlah yang tidak sedikit.
   
   
9. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) senilai sekitar Rp14 miliar tahun anggaran 2008 yang dilelang tidak sesuai aturan berlaku dan pekerjaannya sarat dengan penyimpangan.
   
   
10. Proyek pompanisasi di Desa Jumrah, Rimba Melintang sebesar sekitar Rp40 miliar hingga kini hasil kerjanya tak bisa difungsikan.
    
    
11. Dugaan korupsi di Dinas PU Rohil pada Proyek Pembangunan Jalan Pelataran Pulau Halang Muka ditahun 2007, senilai Rp7 miliar.
    
    
12. Usut juga sejumlah anggota dewan dan kalangan pejabat yang turut serta bermain proyek di Rokan Hilir. Proyek saluran simpang 200 senilai sekitar Rp2,5 miliar pada APBD 2007. (Eed Purba)
    

Source

Korupsi dibanggakan, pertanda urat kemaluan sudah putus. Padahal publik belum lupa Rusli Zainal Gubernur Riau sekarang tersangkut kasus korupsi.