Soal Tes Keperawanan, Aktivis Perempuan: Pejabat yang Harus Tes Kewarasan


JAKARTA, KOMPAS.com — Menanggapi wacana adanya tes keperawanan di kota Prabumulih, Sumatera Selatan, aktivis perempuan, Tunggal Prawestri, menilai seharusnya pejabat pemerintah yang seharusnya dites tingkat kewarasannya. Dengan demikian, para pejabat diharapkan bisa membuat kebijakan yang lebih rasional dan lebih sensitif gender.

"Yang seharusnya dites itu para pejabat (yang mewacanakan kebijakan tersebut). Dites kewarasannya. (Mereka) Juga perlu melewati tes kompetensi dalam membuat kebijakan," ujarnya, Rabu (21/8/2013) di Jakarta.

Menurut dia, wacana tentang tes keperawanan yang kini muncul di Prabumulih sudah pernah muncul. Sebelumnya, pada tahun 2010, wacana serupa sempat muncul di Jambi. Ia mengklaim saat itu sudah berhasil menggagalkan wacana tersebut. Namun, kini wacana tersebut malah muncul kembali.

Sebagai seorang aktivis, ia terus-menerus melakukan wacana tandingan agar tes yang diskriminatif tehadap perempuan tersebut tidak diterapkan. Ia menilai, pemikiran bahwa tes keperawanan merupakan cara mengukur moral siswi adalah cara berpikir yang sesat. Pola pikir yang tidak sensitif gender tersebut disebabkan oleh begitu mengakarnya budaya partriarki di kalangan masyarakat Indonesia.

"Pola pikir yang menempatkan laki-laki sebagai sentral dan perempuan sebagai subordinat harus kita gugat dan kritisi bersama," katanya.

Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih merencanakan tes keperawanan kepada para siswi SMA di Prabumulih. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakukan praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin lalu.

Sumber : Kompas