TEMPO.CO Jakarta - Ratusan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang harus menyisihkan uangnya untuk membayar sejumlah pungutan kepada anak-anak wilayah. Menurut Abraham Lunggana alias Lulung, anak-anak wilayah itu warga sekitar yang memanfaatkan berlarut-larutnya penertiban PKL sebagai mata pencarian.

Menurut Lulung, uang hasil pungutan dari PKL itu tidak dinikmati sendiri oleh anak wilayah. Uang pungli itu juga mengalir ke aparat pemerintah setempat hingga ke beberapa pejabat tinggi di negeri ini. “Seperti lingkaran setan lah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu dalam wawancara dengan TEMPO di kantornya di lantai 9 gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2013. Berikut petikan wawancaranya.

Siapa saja yang menerima setoran hasil pungutan anak wilayah dari PKL?

Saya tahu yang koordinir itu kepala kelompok pedagang. Pedagang ada 100, kelompoknya ada 3. Pengurusnya ada ketua, bendahara, sekretaris. Jumlah mereka 30 orang. Satu koordinator pedagang punya 150 pedagang. Mereka berkoordinasi dengan anak-anak wilayah. Mereka punya wilayah dari depan Masjid Al Makmur hingga Jembatan Tinggi adalah anak-anak dari RW 7 dan RW 9. Seberang stasiun anak-anak dari wilayah RW 1 dan RW 4. Jadi, empat RW yang berkepentingan karena anak-anak situ yang tiap hari di pasar.

Mereka ini kelompok pedagang yang PKL atau yang dikelola oleh perusahaan Anda?

Bukan. Ini yang pedagang kaki lima. Saya enggak ikut. Hanya 30 orang yang mengelola PKL.

Jumlah PKL begitu banyak, kok jumlah mereka hanya 30. Sedikit banget?

Memang begitu sampai hari ini.

Mereka punya anak buah untuk memungut langsung ke PKL?

Mungkin ya. Saya enggak tahu. Dia (PKL) lewatnya kepala kelompok pedagang. Ngapain susah-susah, yang mengorek juga kepala kelompok pedagang. Nanti setornya sama anak-anak wilayah itu, anak wilayah setornya sama RW. RW setor ke kemudian, kemudian, kemudian. Ini jadi lingkaran setan. (tertawa lebar).

Bagaimana menentukan warga di sekitar itu jadi anak wilayah memungut uang dari PKL?

RW–RW itu enggak ada yang berani sentuh kecuali anak saya, kecuali saya. Seluruh anak Tanah Abang ada delapan kelurahan itu, saya bagi-bagi. Di jembatan itu, saya bilang, kamu (RW) saya minta satu kelurahan tujuh orang, kerja di sini ya, gitu.

Pungutan uang itu bukannya pemerasan?

Saya bilang itu mau sama mau. Para pedagang (PKL) tidak merasa diperas. Nih, datang pedagang dari luar. Emang bisa ente cari tempat sendiri. Objektif ya. Nah, pasti kan ente cari orang di situ. Ketemulah. Lalu misalnya sepakat tiga bulan menyewa satu juta, dua juta, lima ratus ribu. Jadi, syaratnya apa? Mau taruh barang di sini atau di gudang, lalu ada uang kemanan, kebersihan.

Setorannya sampai ke Anda?

Apanye? Aduh kamu…

Mungkin uang beginian recehan buat Anda?

Enggak-enggak gini ya, minta maaf ya, bukannya sombong, bukannya riya, bukan. Saya tuh Maulid aje enggak cukup 500 juta. Saya hitung ya Lebaran saya mesti mengeluarkan duit Rp 3 miliar minimal. Lebaran kemarin alhamdulillah Rp 3,5 miliar. Habis Lebaran, Lebaran Haji nih, saya enggak mungkin kurban 20 ekor (sapi). Enggak mungkin. Majelis taklim berapa dan gilanya lagi, kawan-kawan yang jualan tuh antar (hewan kurban). Mereka bilang, "Pak beli dari saya. Kan, enggak boleh diutang kalau mau kurban. Ya, beli sembarangan aje, berapa aje, deh. Pakai gaya kayak gitu. Ntar beli beli beli, ntar over, barangkali jadi Rp 20 juta. Habis Lebaran ini yang paling deket apa coba? Isra' Mi'raj, 17 Agustus.

Polisi sudah menangkap dua orang karena disangka memeras PKL. Apa tanggapan Anda?

Berita bohong. Masalah anak Tanah Abang jujur, itu bukan orang-orang saya. Bukan anggota saya. Tapi itu masyarakat Tanah Abang. Kalau saya yang dituakan, saya tempat mengadu, enggak? Pasti, dong. Saya menciptakan lapangan kerja formal 7.000 orang di Tanah Abang sampai HI (Hotel Indonesia). Perusahaan saya bergerak di bidang jasa sekuriti dan lahan parkir. PT Putraja Perkasa, PT Tujuh Fajar Gemilang, PT Tirta Jaya Perkasa, PT Sakom Nusantara. Terbalik kalau saya dibilang preman. Belum masuk penjara. Kalau memperbaiki preman jadi orang benar, iya.

Lalu menurut Anda siapa preman itu?

Enggak ada. Makanya saya bilang orang yang bisa menunjukkan itu polisi.


Demikianlah penjelasan singkat Lulung Abraham Lunggana, sebagai wakil Ketua DPRD DKI