Menuju usia kemerdekaan Indonesia ke-68 , ada satu hal dari seribu hal yang masih perlu dibenahi dari negara ini. Tentara Indonesia, tentu saja menjadi salah satu perangkat negara yang sangat penting. Di Indonesia sendiri, banyak anak laki-laki (khususnya teman-teman saya) yang bercita-cita menjadi pasukan pembawa senapa dan berbaju doreng ini. Mereka menganggap pekerjaan ini keren dan berjasa. “Kalau mati di medan perang kan pasti masuk surga.” Begitu katanya, mengingat di zaman seperti ini, untuk menjadi orang baik dan suci dengan tubuh yang wangi surga sangatlah sulit. Seorang kiyai, ustadz, atau haji pun belum tentu mendapat predikat penghuni surga. Hanya Tuhan yang tahu.

Namun bagaimana kalau kejadiannya seperti ini :

“Kalo mau bela negara aja ribet, mending gak usah dibela aja negara ini !”

Tiba-tiba saya tersentak mendengar seorang saudara mengatakan hal tersebut, mengingat kekecewaannya terhadap proses pengrekrutan prajurit TNI yang baru saja diikuti keponakan laki-laki dari kakaknya (seorang prajurit TNI juga) di sebuah kota berinisial “S” di Pulau Jawa beberapa waktu lalu.

Ia mengaku kecewa karena ternyata untuk mewujudkan cita-cita anaknya menjadi pembela negara ini perlu merelakan beberapa puluh juta bahkan ratusan juta rupiah yang mereka sendiri pun tidak mengerti untuk apa uang-uang tersebut.

“Tenang aja pak, kalau anda kasih saya 20 juta hari ini, anak anda bisa lolos tes psikotes! Kalau tidak, ya terpaksa tidak bisa! Masih banyak yang antri!” Ucap seseorang yang ia temui di lokasi pengrekrutan.

Tentu saja perjanjian tersebut tidak berujung baik. Anak tersebut harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lolos tes psikotes selain itu uang 20 juta yang diberikan sebagai jaminan tidak dapat kembali karena orang yang bersangkutan telah kabur tanpa jejak.

Jika kita bandingkan perekrutan prajurit TNI sekarang dengan perekrutan prajurit TNI di era 80-an tentu saja sangat jauh berbeda.

Seorang saudara yang sampai sekarang masih menjabat sebagai prajurit TNI di kotanya sejak tahun 1980-an mengatakan bahwa ia tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun saat mendaftarkan dirinya sebagai prajurit TNI. Ia hanya mengikuti berbagai tahap penyeleksian yang wajar seperti pengecekan tinggi badan, tes fisik, tes kesehatan, tes secara tertulis dan berbagai tes lainnya. Kemudian setelah ia dinyatakan lolos karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, ia tidak perlu lagi mengeluarkan uang sepeser pun karena ia akan menjadi pembela negara ini, dengan nyawa taruhannya.

Saat ini yang penulis tahu, berdasarkan cerita pengalaman dari seorang saudara dan teman, calon prajurit TNI yang mendaftar dengan kondisi ekonomi yang diibaratkan “belum siap” pasti tersaingi oleh calon prajurit TNI lain dengan kondisi ekonomi yang “telah siap” tidak peduli fisik, kesehatan, atau kecerdasannya jauh lebih unggul (Hukum Rimba : yang kuat yang bertahan).

Tidak hanya terjadi pada perekrutan prajurit TNI yang tugasnya membela negara dan mengamankan negara saja, perekrutan polisi juga mengalami hal yang sama. Tidak jauh berbeda, hal tersebut juga terjadi di instansi-instansi lain seperti perusahaan, pemerintahan bahkan pendidikan juga banyak ditemukan hal serupa.

Namun, dilansir dari berita online Tribunnews.com, Maret lalu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) jendral TNI Pramono Edhie Wibowo membantah adanya kecurangan tersebut. Ia mengatakan bahwa dalam proses penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Ia juga menyarankan untuk melaporkan oknum-oknum yang menggunakan kesempatan ini kepadanya, agar setelah itu ditangkap dan dihukum, tidak peduli apa pangkatnya.

Tapi tentu saja kejadian di lapangan tidak semudah yang dikatakan. Sampai saat ini, lagi-lagi berdasarkan cerita seorang saudara dan teman, belum ada tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan seperti yang dikatakan Bapak Kasad untuk membantu menangkap oknum tersebut lalu menghukumnya. Masih banyak para calon tentara yang kecewa karena perlu uang untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pembela negara ini.

Berbeda dengan Indonesia, di Korea, menjadi seorang tentara bukan direkrut, melainkan sudah diwajibkan oleh negaranya bagi laki-laki berusia 25 tahun untuk mengikuti pendidikan militer. Sehingga para calon tentara dapat terhindar dari kejadian “uang-uangan” yang meresahkan tersebut.

Coba anda bayangkan apabila untuk menjadi tentara anda sudah harus mengeluarkan uang 20 atau 150 juta, itu juga hutang bank, lalu anda digaji 2 - 4 juta per bulan. Dengan gaji tersebut, anda harus mencicil utang anda kepada bank plus bunganya, belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak anda, menyicil kredit motor mungkin, dan pengeluaran yang lainnya. Tentu saja bukan itu kehidupan yang kita inginkan sebenarnya.

Hal serupa juga pasti dirasakan oleh Polisi sehingga sering kita melihat Polisi berkeliaran di jalanan untuk mencari mangsa sebagai tambahan mencicil utangnya dulu ketika mencalonkan diri sebagai polisi.

Lalu bagaimana sikap anda sebagai orang tua jika menemui hal tersebut?

Apakah anda akan menepati permintaan orang tersebut supaya setidaknya anak anda terjamin kelolosannya, atau anda tetap mempercayai anak anda dengan mengikuti tes tanpa menepati permintaan orang tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pilihan ini juga akan membuat anak anda tersisih karena ada banyak orang tua yang menjamin anaknya dengan harga yang lebih tinggi.

Namun terlepas dari kerumitan dan kerugiannya untuk menjadi pembela negara, yang terpenting adalah negara ini butuh orang-orang yang bermutu, bersinergi, dan bertanggung jawab untuk mempertahankan keamanan negara, bukan malah menakut-nakuti masyarakat dengan seragam dan pangkatnya. Bagaimanapun juga TNI adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Kalau mau jadi TNI saja rakyat selalu diribetkan dengan “uang-uangan”, siapa yang mau membela negara ini nanti ????