JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang penggunaan dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Basuki mengatakan, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, hanya mencari popularitas. Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI hanya menentukan jumlah dana operasional sebesar 0,1 persen. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa untuk daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp 500 miliar, seperti Jakarta, dana operasional kepala daerah dan wakilnya ditentukan paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling besar 0,15 persen dari jumlah PAD.
"Anda (Fitra) iri sama saya punya operasional 0,1 persen? (Silakan) jadi Gubernur DKI!" kata Basuki di Balaikota, Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Basuki tidak mengerti mengapa Fitra mempermasalahkan kegiatan blusukan yang biasa dilakukan Gubernur DKI Joko Widodo. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan blusukan. Peruntukan dana operasional untuk apa saja sudah menjadi hak penerima dana operasional.
"Saya heran loh Fitra itu ngejar yang enggak karuan gitu loh. Jangan tanya soal itu lagi. Bikin dia numpang ngetop, masuk TV terus diundang ke mana-mana," kata Basuki.
Basuki mengatakan, dana operasional tak hanya untuk blusukan. Sebagian di antaranya digunakan untuk bantuan sosial, seperti pendidikan, menyumbang berbagai undangan perkimpoian dan kematian, serta menambah kesejahteraan pegawai pemerintah daerah.
Dalam surat elektronik yang diterima redaksi Kompas.com, Rabu (24/7/2013), Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menyebut dana operasional itu diperuntukkan bagi kegiatan operasional utama kepala daerah.
"Dan CORE OPERATION Jokowi-Ahok itu khan 'blusukan'... Apanya yang salah dari penyebutan ini?" kata Uchok dalam keterangan pers tersebut.