Penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Inggris dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di London, April 2009, memanas setelah media Australia mengungkap, Perdana Menteri Negeri Kanguru Kevin Rudd mendapat keuntungan dari aksi mata-mata itu.

Menanggapi hal tersebut, pengamat intelijen Wawan H Purwanto menilai, penyadapan itu hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Kalaupun ada, mungkin hanya sebatas komunikasi biasa yang dilakukan kepala negara.

"Kalau yang mencuri dengar, pasti dengar pembicaraan-pembicaraan khusus yang menyangkut persoalan ipolesosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) pastinya, karena hubungan bilateral tidak bisa jauh dari itu," kata Wawan kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (29/7/2013).

Menurut Wawan, jika itu terjadi, maka memang itu untuk kepentingan para penyadap. Yakni Inggris. Meskipun media di Australia juga mengklaim Negeri Kanguru mengambil keuntungan dari penyadapan tersebut.

Wawan menilai keuntungan penyadapan yang diambil dari Indonesia lebih kepada sisi ekonomi. Selain itu, kemungkinan juga untuk mengetahui permasalahan terorisme.

"Khususnya yang diincar dari Indonesia ini kan lebih pada ekonominya dan masalah teroris. Karena pandangan dunia Indonesia memang menjadi sentrum. Sehingga ada keinginan untuk membuka percakapan-percakapan soal masalah itu," ujar Wawan.

Meski demikian, Wawan yakin penyadapan tidak akan mungkin dilakukan pada ruang VVIP, tempat para kepala negara duduk di acara KTT G20. Karena penyadapan pada acara sekelas internasional tersebut tidak semudah membalik telapak tangan.

"Karena kan ada alat scramble atau alat perusak sinyal di VVIP. Penyadap harus bisa membongkar scramble itu. Kalaupun dia dapat, sifatnya hanya kulit-kulit permukaan saja dari para pejabat lain yang tidak terkena area scramble," jelas dia.

Aksi penyadapan pada KTT G20 tahun 2009 di London, Inggris ini pertama kali dimuat surat kabar ternama di Negeri Ratu Elizabeth, The Guardian. Dalam salah satu artikel yang dimuat pada Senin 17 Juni 2013 lalu, disebutkan, Pemerintah "Save The Queen" memerintahkan penyadapan terhadap setiap komunikasi dan internet yang dilakukan para anggota delegasi KTT G20. (Riz/Sss)