JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap keras Basuki Tjahaja Purnama kepada pedagang kaki lima (PKL) dinilai sengaja dibiarkan oleh Joko Widodo. Sebab, Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menegur atau menghentikan sikap arogan wakilnya tersebut.

"Jokowi ini kalau saya nilai bermuka dua. Di satu sisi, Wagub disodorkan bermusuhan dengan PKL, tapi dia sebagai Gubernur tidak menegur, tidak stop tindakan arogan Ahok," kata Ketua Umum Asosisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

"Di satu sisi, Jokowi (dengan gaya blusukan-nya) seperti menyiram dengan air orang yang sedang kehausan," ujar dia menambahkan.

Cara-cara Basuki menghadapi PKL, menurut Ali, seperti Amerika Serikat yang melakukan agresi ke Irak. Dia mengatakan hal seperti itu tak pantas dilakukan sebagai seorang pemimpin, yang notabene harus menjadi pengayom masyarakat, dan bukannya menakut-takuti.

Pemprov DKI, sebut Ali, dalam penertiban Tanah Abang pada Minggu (11/8/2013) lalu telah mempersiapkan 700 personel yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Ia melihat hal itu menunjukkan arogansi otoriter yang seharusnya tidak terjadi.

"Rakyat dibenturkan pasukan gabungan, ini bahaya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pemimpin," kata dia.

Tak hanya mengecam dan mensomasi Ahok, asosiasi rencananya akan melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis atau Jumat pekan ini. "Kita juga akan melaporkan ke Komnas HAM, Kepolisian, dan Pengadilan Jakarta Pusat," tutur Ali.
sumber KOMPAS

Menurut TS:
ini cman ada2an aj nih mau bikin jokowi ahok brantem supaya pecah padalah menurut ane ini dah paling pas klo smua baik gk ad yg tegas mana bisa terwujud klo smua baik blsukan doank memang siapan yang ngadepin org triak2. orang2 yg protes dari kemaren mestinya mikirin juga manfaat utk banyak org bukan diri sendiri ato klpknya klo masihgk mau tau mending angkat kaki dari jkt
Klo ahok dituntut sama PKL apakah agan mau Mendukungngnya klo iya berikan dukungan agan dengan komeng

udah ad yg laporin gan terkait ahok yang marah2 dlu

JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menginisiasi pengiriman surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) yang kerap kontroversial, dianggap salah alamat.

"Sebaiknya mereka membuat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) atau bisa menggunakan hak angket. Dengan mengadukan ke Mendagri itu salah alamat," ungkap pakar hukum tata negara, Margarito Kamis kepada Okezone, Selasa (30/7/2013).

Margarito menjelaskan, mengapa DPRD DKI salah alamat? Karena Mendagri tidak memiliki kewenangan apaun dan tidak mempunyai instrumen hukum untuk mengambil tidakan terkait pernyataan Ahok yang kontroversial.

"Kalau Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI melakukan pernyataan kontroversial, silahkan melakukan hak bertanya dan melakukan hak angket. Itulah langkah konstitusional sebagai relasi antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI," tegasnya.

Pria asal Ternate ini, menganggap ucapan Ahok yang ceplas-ceplos sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Sebab, mantan Bupati Belitung Timur tersebut mencoba tampil beda dibanding pemimpin birokrasi yang selama ini ada di Indonesia.

"Itu kan bagian dari style komunikasi. Kalau dilihat yang dilakukan Ahok memiliki cara komunikasi yang berbeda dengan pemerintah selama ini," singkat Margarito.

Sehingga, beberapa pihak termasuk para anggota DPRD DKI Jakarta kaget dengan sikap Ahok yang tidak biasa. "Kita kan biasa pelan-pelan, tapi Ahok ceplas-ceplos dan langsung. Ini bukan hal substansial dan ini hanya masalah komunikasi saja," pungkasnya. (hol)