Jakarta – FPI: Sudah menjadi hal biasa, FPI selalu menjadi korban ketidak-adilan media. Media nasional selalu menantikan momentum dimana ada hal negatif yang bisa dikait-kaitkan dengan FPI. Jika terjadi sedikit saja peristiwa negatif yang melibatkan ormas Front Pembela Islam (FPI), media nasional cetak maupun online gegap gempita memberitakan bahkan MENDRAMATISIR kabar tersebut untuk menyudutkan FPI.

Namun lain halnya jika diberbagai tempat FPI melakukan kegiatan sosial atau kegiatan positif, tak satu pun media nasional memberitakan hal tersebut. Akibat dari pembentukan opini negatif oleh media, jelas saja jika banyak pihak yang tidak tahu duduk permasalahan, akan langsung menghujat FPI akibat terpengaruh ‘kemasan’ kabar negatif dari media.

Front Pembela Islam (FPI), khususnya dalam menyambut Bulan suci Ramadhan, selalu melakukan pengawasan yang merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa sekaligus menjaga kesucian bulan Ramadhan. Kegiatan monitoring ini biasanya berawal dari laporan masyarakat, kemudian dirindak lanjuti dengan koordinasi bersama aparat. Bila dalam kegiatan ini kerap terjadi bentrokan yang mengganggu ketenangan suasana Ramadhan, Hal itu dikarenakan tidak adanya KETEGASAN dari aparatur negara serta pihak terkait dalam pengawasan maupun kontrol sosial. Jika APARAT sebagai pihak yang berwenang mengatur ketertiban tidak bisa mengendalikan situasi, maka jangan salahkan ormas-ormas Islam jika beraksi untuk menjaga kemuliaan bulan Ramadhan.

Terkait insiden di Kendal, hal ini tidak semata-mata terjadi begitu saja karena sebenarnya pada awalnya FPI, pada hari Rabu 17 Juli 2013 (8 Ramadhan), hanya berkonvoi untuk melakukan acara buka bersama di Masjid Besar Sukorejo, sekaligus memonitor tempat-tempat judi dan prostitusi yang berdasarkan laporan warga, masih ‘bandel’ buka di bulan Ramadhan. Ternyata benar, sarang pramuriaAN SARIM (nama pemilik tempat pramuriaan) ALASKA (alas karet) Sukorejo - Kendal tetap beroperasi selama 24 jam sejak awal Ramadhan.

Informasi itu diketahui berkat laporan dari masyarakat. Atas permintaan warga Kendal, FPI Jateng terus mendesak Polres Kendal untuk menutup tempat pramuriaan tersebut, setidaknya selama Ramadhan. Bahkan FPI sudah berulang kali mengingatkan aparat kepolisian. Namun dalam perjalanan, barisan anggota FPI dihadang ratusan preman yang menjadi BECKING tempat pramuriaAN. Mereka menyerang 20 laskar FPI dan merusak mobil mereka.

Polres Kendal mau pun Polda Jateng mengetahui peristiwa ini namun terkesan membiarkan. Padahal arahan Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian agar ikut secara pro aktif menjaga kemuliaan bulan Ramadhan dari segala maksiat atau PEKAT (penyakit masyarakat).

Pada Kamis 18 Juli 2013 (9 Ramadhan), FPI kembali mendatangi tempat maksiat pramuriaan tersebut dan menuntut Polres Kendal untuk menutupnya. Akhirnya, Polres menutup juga, namun saat keluar dari lokasi, 26 anggota FPI tanpa sajam dihadang ratusan preman dengan berbagai sajam. Karena suasana mencekam, salah satu sopir mobil rental yang mengemudikan rombongan FPI panik dan menancap gas, sehingga menabrak 7 orang yang salah satunya meninggal dunia di RS.

Akhirnya 26 anggota FPI yang sebagian besar terluka diamankan dan diperiksa Polres. Lalu 1 ditahan karena menabrak dan 2 ditahan dengan alasan kedapatan membawa sajam, sedang yang 23 dipulangkan. Yang ditahan adalah Bayu dan Satrio Yuwono serta Agung Wicaksono.

Kepala Kepolisian Resor Kendal AKBP Asep Jenal menyatakan, Soni Haryanto, sopir Avanza tersangka penabrak warga hingga meninggal dalam kasus bentrokan FPI di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, bukan anggota FPI. Soni, menurut Asep, hanya sopir mobil rental yang disuruh oleh pemilik mobil untuk mengantarkan rombongan FPI. Hal itu ditegaskan AKBP Asep Jenal, seperti dirilis kompas.com Jumat 19 Juli 2013.

Peristiwa kecelakaan itu dimanfaatkan para preman untuk memprovokasi warga agar ikut menyerang FPI dengan dalih ada warga dibunuh FPI, sehingga warga marah dan ikut menyerang serta merusak dan membakar mobil FPI. Padahal sebagian warga itu semula mendukung dan meminta bantuan FPI untuk menutup sarang pramuriaan tersebut.

Terkait desakan pembubaran FPI, Ketua DPP FPI bidang Da'wah sekaligus jubir FPI, Habib Muhsin Alattas memaparkan bahwa bagi pihak-pihak yang berharap FPI dibubarkan tak perlu risau, FPI AKAN BUBAR SENDIRI JIKA HUKUM DITEGAKKAN DENGAN BAIK OLEH APARAT DAN PEJABAT NEGARA.

Habib Muhsin juga menyesali sikap media terhadap FPI. Beliau mengatakan FPI tidak perlu pembelaan dari media, yang dibutuhkan FPI hanya pemberitaan yang berimbang apa adanya. Jangan hanya menyudutkan FPI dan menyuarakan berita sepihak tanpa mendengar paparan dari pihak FPI.

Bila kita cermati, terlihat jelas cara media memaparkan berita yang begitu tendensius terhadap FPI hingga bagi banyak kalangan yang terlihat hanyalah kesalahan FPI semata. Padahal DPD FPI Jateng sudah melakukan klarifikasi melalui selebaran dan SMS KRONOLOGIS yang sudah disebar ke berbagai media, tapi kebanyakan media tidak memuatnya, karena media punya kepentingan memojokkan FPI. Bayangkan saja, tidak ada satu pun media memberitakan tentang puluhan PREMAN yang menyerang sejumlah anggota FPI hingga terluka parah bahkan sampai kritis. Media begitu sibuk menyoroti dan menyudutkan FPI, menutup mata untuk membuat berita sebenarnya, bahwa yang terjadi adalah bentrok antara FPI dan PREMAN bayaran cukong PROSTITUSI dan BANDAR JUDI bukan dengan warga. FPI selalu didudukkan dalam posisi pihak yang bersalah serta menjadi sasaran empuk untuk menjadi bahan berita negatif media.

Perlu diketahui, dalam setiap aktivitas lapangan, FPI selalu bertindak secara prosedural. Segala tindakan yang diambil adalah bagian dari proses yang berjalan sebelumnya. FPI tidak akan sampai melakukan sweeping, jika saja aparat tanggap dan sigap dalam menjaga ketentraman di bulan Ramadhan termasuk penertiban tempat maksiat. Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah tugas FPI yang tetap wajib dijalankan, tetapi prosedur tetap wajib ditegakkan.

FPI tidak ingin membela diri atau pun merasa tidak bersalah. Jika FPI bersalah, silahkan di proses secara hukum. Hanya saja letakkan sesuatu pada tempatnya, dengan kata lain pihak PREMAN serta pihak yang merekrut mereka dan PROVOKATOR pemanas suasana juga harus ikut diproses secara hukum. Bentrokan ini tentu terjadi karena ada dua pihak yang berseteru, namun mengapa tuntutan di proses secara hukum hanya DIALAMATKAN kepada FPI??..

“BILA BENTUKNYA PENYERANGAN, TENTU WAJAR HANYA FPI YANG DIPROSES SECARA HUKUM. NAMUN PERISTIWA KENDAL ADALAH BENTROK, HINGGA SEHARUSNYA YANG DIPANGGIL ATAU DIPROSES SECARA HUKUM TENTU TIDAK HANYA FPI, MELAINKAN JUGA PIHAK LAIN YANG IKUT ANDIL DALAM KEJADIAN INI”

Semua tuduhan anarkis terhadap FPI adalah istilah media dalam pembentukan opini masyarakat terhadap FPI, bahwa semua tindakan FPI negatif. Maka apakah kita akan berdiam diri melihat begitu maraknya peredaran MIRAS, NARKOBA, PROSTITUSI dan PERJUDIAN? Apakah kita rela melihat bangsa ini semakin hancur? FPI juga bagian elemen masyarakat yang seharusnya didukung dalam proses pengawasan, karena aparat tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak yang punya harapan sama.

Pada akhirnya semua pihak harus melihat eksistensi dan tindakan FPI dengan mata melek dan pikiran yang lebih terbuka. Tujuan utama FPI melakukan kegiatan nahi munkar tidak lebih untuk membersihkan penyakit masyarakat yang sudah sangat jauh merusak moral bangsa ini, agar paling tidak kerusakan moral tidak semakin parah. Apakah demi mengedepankan ego dengan wacana PEMBUBARAN FPI bisa membuat KEADAAN LEBIH BAIK? Apakah tindakan FPI dalam pengawasan penyakit masyarakat begitu menakutkan dibandingkan dengan maraknya kegiatan pengrusakan moral bangsa? Hendaknya media juga lebih cerdas dalam mengungkap berita hingga tidak memutar balikkan pola pikir masyarakat. Jangan mengedepankan kebebasan dan hak azazi kemudian membiarkan penyakit masyarakat yang justru daya rusaknya lebih menakutkan dibanding ‘stempel anarkis’ yang selalu digemakan media terhadap FPI dan menanamkan opini buruk tentang FPI. [slm/fpi]

“….FPI AKAN BUBAR SENDIRI JIKA HUKUM DITEGAKKAN DENGAN BAIK OLEH APARAT DAN PEJABAT NEGARA…”