Original Posted By Floridus►
Indonesia adalah negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Logikanya, nilai-nilai Islam pasti dapat melejitkan nama Indonesia sebagai negara bebas gravitasi korupsi. Namun faktanya mengapa saat ini negara besar ini justru berada dalam fase darurat korupsi. Mengapa pula sebagian besar tersangka korupsi ternyata seorang muslim. Amat memilukan, bukan? Itulah korupsi. Sebuah kejahatan maharaksasa. Bangsa berperadaban tinggi manapun pasti akan sangsai diunggisnya.

Menurut M. Syamsa Ardisasmita (2006), Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, definisi korupsi tercakup oleh 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada tigapuluh bentuk/jenis korupsi yang dijabarkan di sana. Baik menyangkut perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan harta dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, dan gratifikasi.

Korupsi Menurut Islam

Apakah definisi korupsi menurut Islam? Tim penulis buku Koruptor Itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)yang terdiri dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU ini mengungkapkan bahwa kosakata korupsi memang tidak termaktub secara eksplisit di dalam khazanah hukum Islam. Tapi memang ada beberapa konsep kunci dalam fiqih Islam yang mengacu pada definisi korupsi (hal. 17-31 dan hal. 120-134).

Dilihat dari artinya sebagai tindakan mencuri atau mengambil harta pihak lain secara tidak sah, korupsi semakna dengan konsep sariqah (mencuri). Sedangkan bila ditengok dari sisi pendekatan kekuasaan, korupsi dapat digolongkan sebagai risywah (suap). Tapi risywah lebih mencakup daripada hanya sekedar suap. Sebab risywah terjadi tidak cuma di kalangan pejabat, tetapi juga di tingkat rakyat. Apalagi jika menyangkut hubungan timbal-balik antara keduanya dalam penciptaan kemudahan urusan publik, transaksi politik jual-beli suara dalam pemilu, atau hanya sekedar pemberian uang rokok dalam penyelesaian adiministrasi KTP.

Sementara itu, ditilik dari sisi penggelapan harta publik/negara, korupsi masuk dalam pengertian ghulul (penggelapan harta). Inilah konsep yang paling dekat dengan definisi korupsi. Karena baik korupsi dan ghulul sama-sama terjadi dalam aras urusan harta publik di kalangan lingkar dan luar kekuasaan. Terakhir, korupsi bisa disejajarkan dengan hirabah (pembegalan/perampokan besar-besaran). Ini jika ditinjau dari dampak kerusakan tatanan peradaban yang ditimbulkannya. Kalau ada pejabat yang menyunat dana pembangunan jalan raya, jembatan, tol, dan reboisasi hutan, maka tindakannya itu termasuk hirabah.

Titik persuaan pemahaman Muhammadiyah dan NU ada pada sikap mereka. Bahwa korupsi adalah kejahatan yang dilaknat Allah SWT. Siapa pun yang bersyahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, hendaklah ia tidak berkorupsi. Sebab dengan berkorupsi berarti ia telah menggusur kedaulatan Tuhan dan menggantinya dengan kedaulatan uang. Meskipun ia tergolong seorang muslim yang rajin beribadah, beramal, dan acap menyumbang pembangunan masjid (hal.142-144).

Korupsi Adalah Syirik

Ketua Umum PBNU 2004-2010, KH. Hasyim Muzadi, dalam kata sambutannya di buku ini menyatakan bahwa tiada hukuman yang pantas bagi koruptor selain dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang, atau minimal diusir dari lingkungannya. Jika ia meninggal dunia, jenazahnya pun tidak boleh dishalatkan sampai ia melalui ahli warisnya mengembalikan harta yang ia tilap kepada negara (hal. xii). Separah itu? Ya! Karena korupsi adalah perbuatan menduakan Tuhan (syirik). Senada dengan itu, Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, terang-terangan menyatakan bahwa korupsi itu termasuk TBC (Takhayul, Bid’ah, Churafat) atau syirik di abad modern (xxx).

Pemikiran tentang status kesyirikan korupsi ini adalah kemajuan akbar. Selama ini korupsi hanya dianggap sebagai sesuatu yang dilarang agama. Parahnya, korupsi sering teronggok dalam debat kusir fiqhiyyah saja. Sehingga masyarakat masih menolerir korupsi dalam takaran yang masih wajar sembari menanggok laba di sana. Karena itu status hukum korupsi harus dinaikkan dari taraf hukum-fiqhiyyah ke taraf iman-aqidah. Simpulan akhirnya dapat ditebak dari judul buku ini; koruptor itu kafir. Sungguh telah gugurlah iman seorang muslim yang korup.

Namun, buku ini mengakui perlunya usaha yang lebih dahsyat dari cuma “seremeh” mengkafirkan koruptor. Sebab sejauh ini nalar pemberantasan korupsi di Indonesia masih berkutat dalam tlatah penindakan saja. Nyaris tak ada pencegahan. Entah itu berbentuk penataan sistem dan struktur sosial kebal korupsi, pelahiran produk dan pranata hukum antikorupsi, ataupun penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan bangsa. Padahal untuk menolakbala korupsi, bangsa ini membutuhkan nalar pencegahan. Apalagi modus korupsi semakin lama semakin canggih. Pelakunya pun kian cerdas nian bersiasat.

Ulama Pelawan Korupsi

Berasaskan itu, secara implisit buku ini menyarankan agar para ulama menyeringkan diri untuk menaja ijtihad mereka dalam sekup progresifisasi hukum berbasis rasa keadilan-kemanusiaan, sensitifitas sosial, dan nalar kritis (hal. xviii-xx). Sejak awal, watak progresif telah tidak tertera di dalam sistem dan produk hukum kita. Tidak heran jika hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor berbanding kerap lurus dengan hukuman bagi pencuri HP. Tak ganjil jika seorang Nenek Minah diadili cuma karena mencuri tiga buah Kakao. Sementara para koruptor kelas ikan paus bebas menghambus.

Selain itu ulama pun dituntut untuk berijtihad dalam memproduksi hukum agama maupun -secara minimal- fatwa berefek sistemik dan struktural. Jangan hanya menghukumi dan berfatwa tentang kopi luwak, golput, atau ihwal aliran-aliran sesat saja sebagaimana selama ini terjadi. Bagaimana para pewaris para nabi itu sudi berijtihad untuk mengharamkan anggaran negara, produk hukum, serta kebijakan yang tidak bermaslahat-sosial sekaligus membuka peluang korupsi, itu harus diutamakan.

Tentu kita dapat bertanya adakah ulama yang memfatwakan keharaman menyusun anggaran untuk studi banding para wakil rakyat ke luar negeri yang lebih besar daripada anggaran untuk Jamkesmas, adakah ulama yang lantang mengharamkan manipulasi laporan keuangan yang sengaja dibuat over estimated untuk mengesankan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adakah ulama yang bersedia mengharamkan bisnis rekayasa keuangan dalam modus transfer pricing yang jelas-jelas merugikan negara, adakah kyai, syekh, ustadz, dan agamawan yang berani mengharamkan produk hukum yang merugikan rakyat, merusak lingkungan, dan mengobral sumber daya alam bangsa.

Jika tak ada, mari membaca buku alternatif bagi bangsa yang sedang tertikam uang ini. Dalil-dalil naqli baik dari al-Quran maupun Sunnah ditampilkan dalam format pembacaan fakta-fakta korupsi yang terjadi. Sayangnya, buku ini alpa melampirkan rujukan pustakanya. Tapi tak apa. Ia tetap layak dikategorikan sebagai buku wajib baca. Khususnya bagi para pejabat publik dan wakil rakyat. Setiap Jumat, di setiap masjid, alangkah elok jika para juru khutbah pun mau menyampaikan isi buku ini ke khalayak umat. Amin.

Dikutip dari Kompasiana.

Original Posted By Floridus►
Semua warga bangsa tahu belaka, korupsi di Indonesia merupakan semacam penyakit endemis yang sampai sekarang masih merajalela dan sulit tersembuhkan. Penyakit bangsa ini bahkan terlihat kian meruyak. Orang mengatakan, kalau zaman Orba dulu, korupsi terutama terjadi di pusat; kini dengan penerapan otonomi daerah selama enam tahun terakhir, korupsi juga mengalami 'desentralisasi' meruyak ke daerah. Dengan begitu, korupsi kini ada di mana-mana, sejak dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Jelas ada upaya untuk memerangi korupsi. Kejaksaan membuat target bagi penyelidikan dan pengadilan mereka yang (diduga) terlibat korupsi. Kepolisian juga seolah tidak mau kalah. Meski kedua lembaga ini mencapai hasil tertentu dalam usaha memerangi korupsi, masyarakat umumnya skeptis, karena terdapat oknum jaksa dan Polri yang juga (diduga) terlibat korupsi. Bahkan, tidak jarang kedua lembaga penegak hukum ini terlibat dalam konflik kepentingan melindungi bagian korps masing-masing. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di dalam diri mereka sendiri tidak berjalan sebagaimana diharapkan publik.

Lalu, ada lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Tetapi, KPK yang semula memberikan cukup banyak harapan, kemudian dipandang kalangan tertentu sebagai 'superbody' yang selanjutnya melakukan upaya cukup 'sistematis' untuk melemahkan KPK, sehingga hanya dapat mengusut kasus korupsi kelas 'teri', tetapi mentok dalam membongkar kasus korupsi kelas superkakap, semacam skandal Bank Century.

Agaknya, realitas pemberantasan korupsi semacam itulah yang membuat koruptor seolah tidak pernah kehilangan nyali dan cara untuk tetap melakukan berbagai bentuk korupsi. Meski jumlah mantan pejabat atau bahkan yang masih aktif sejak dari mantan menteri, gubernur, bupati/wali kota yang terlibat korupsi cukup signifikan, tetap belum ada tanda-tanda meyakinkan korupsi bakal berkurang di negeri ini; apalagi untuk lenyap sepenuhnya.

Berbagai pendekatan dan upaya pemberantasan korupsi kelihatan tidak berhasil. Mulai dari penegakan hukum, adanya KPK, perbaikan gaji, dan pemberian remunerasi tidak mampu mengurangi korupsi. Koruptor tetap saja merajalela. Lalu, pendekatan dan cara apa lagi?

Pendekatan teologis dan agama. Inilah salah satu pendekatan yang boleh jadi dapat membantu pemberantasan korupsi. Dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, Muhammadiyah dan NU mencoba melakukan pendekatan teologis ini dengan melakukan telaahan dan rumusan fikih korupsi bekerja sama dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (di Indonesia). Hasilnya adalah sebuah buku dengan judul yang bisa membuat orang tersentak: Korupsi itu Kafir(Bandung: Mizan, 2010).

Istilah 'kafir' secara konvensional lazimnya digunakan untuk menyebut mereka yang menolak dan mengingkari kebenaran Islam, baik di masa silam maupun sekarang. Istilah ini dalam kenyataannya kurang berkenan bagi mereka yang tidak menerima kebenaran Islam, tegasnya kaum non-Muslim. Bagi mereka, sebutan 'kafir' terhadap mereka dalam perasaan mereka bernada merendahkan. Apalagi kalau yang disebut 'kafir' itu adalah orang Muslim karena yang bersangkutan ternyata adalah koruptor.

Mengapa koruptor itu kafir? Banyak dalil Alquran dan hadis yang diajukan Muhammadiyah dan NU, yang kemudian melakukan pendekatan yang lazim dalam Ushul al-Fiqh, seperti qiyas dan mashalih al-mursalah. Intinya, koruptor itu kafir -termasuk yang beragama Islam- karena mereka mengabaikan larangan berbagai ajaran Islam tentang tidak bolehnya melakukan korupsi. Menurut kajian NU dan Muhammadiyah, secara fiqhiyah, korupsi dapat mengambil bentuk sejak dari ghulul (pencurian aset publik), hirabah (perampokan harta orang lain), risywah (suap), khiyanat (khianat), mukabarah/ghasab (pemindahan aset secara tidak sah), sariqah (pencurian), intikhab (pengutilan aset), sampai aklu suht (memakan barang haram).

Dengan landasan fiqhiyah dan metodologi Ushul Fiqh yang cukup kuat, menyebut koruptor sebagai kafir menjadi valid. Menyebut koruptor sebagai 'kafir' bisa menimbulkan dampak psikologis-keagamaan tertentu. Apalagi, Muhammadiyah dan NU dalam kajian fikihnya juga menyimpulkan: jika 'koruptor' itu beragama Islam, yang ketika ia meninggal dunia kelak, jenazahnya tidak perlu dishalatkan para pimpinan agama seperti ustaz, kiai, atau ulama umumnya. Koruptor yang kafir itu pun disebut terjauh dari surga dan, sebaliknya, bakal tenggelam ke dalam neraka. Na'udzu billah min dzalik.

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Republika, Kamis, 2 September 2010

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIn Syarif Hidaytullah Jakarta

Dikutip dari situs Universitas Islam Negeri Jakarta.