Merdeka.com - Meski berada dalam koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap Partai Dakwah ini justru terkesan naif.

"Kalau PDIP wajar menolak BBM, tetapi PKS dalam menolak kebijakan kenaikan BBM ini adalah sikap yang naif. Sebab, PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan memiliki kader yang menjadi menteri di kabinet," ujar Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6).

Jika posisi PKS seperti ini, menurut Zuhro, PKS sedang bermain dua kaki. Di satu sisi tetap menempatkan kadernya sebagai menteri-menteri di pemerintahan dan di sisi lain dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.

"Kita bukan menghujat PKS, tapi PKS harus introspeksi diri dan seperti ini tidak bagus. Sangat kelihatan kecenderungan oportunisme dari PKS," tegas Zuhro.

"Koalisi yang harus dibangun secara terhormat untuk lesson learned pemilu 2014. Tapi yang terjadi sekarang ini antara partai yang ada di koalisi dan menikmati," lanjutnya.

Walaupun tergabung dalam koalisi, PKS menyatakan tetap berhak mengkritisi koalisi. Zuhro menambahkan, apabila PKS menyatakan menolak harga BBM, maka alangkah baiknya jika PKS keluar dari koalisi.

"Iya boleh beralasan, tapi PKS harus meninggalkan koalisi. Jadi di koalisi itu ada code of conduct (kontrak koalisi). Jangan bermain di dua kaki. Ini menciptakan demokrasi tak terukur. Demokrasi itu diwarnai uncertainty, itu yang tidak boleh," tandasnya.

ember

Komentar:

Dasar PKS